Pembukaan acara ditandai pemukulan kenthong oleh Plt Rektor Unsoed Prof. Dr. Ali Rokhman, M.Si. dan panitia.
PURWOKERTO, EDUKATOR – Untuk memperbaiki tata kelola pemerintah Indonesia saat ini, Association for Public Administration (IAPA)–sebuah organisasi profesi dan keilmuan di bidang Administrasi Publik di Indonesia merumuskan lima rekomendasi. Yakni penguatan etika pemerintahan, kebijakan publik berbasis bukti ilmiah, tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, penguatan sistem meritokrasi penguatan ekosistem pendidikan tinggi.
Rekomendasi tersebut disampaikan Prof. Dr. Eko Prasojo, Mag.rer.publ.salah satu narasumber dari Universitas Indonesia (UI) dalam IAPA Annual Conference dan International Conference on Public Administration and Social Sciences (ICPSH) 2026 di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Purwokerto, 21–23 Oktober 2026.
Konferensi internasional bertema “Navigating Transitions: Governance, Society, and Global Connectivity in the Age of Digital Transformation” ini mempertemukan akademisi, peneliti, praktisi, dan pemangku kepentingan dari berbagai negara untuk membahas tantangan administrasi publik di tengah transformasi digital. Kegiatan dibuka oleh Plt Rektor Unsoed Prof. Dr. Ali Rokhman, M.Si.
Konferensi menghadirkan sejumlah pembicara nasional dan internasional, diantaraya Prof. Alfred Tat-Kei Ho dari Hong Kong, Asociiate Professor Dr. Sida Sonsri dari Thailand, Duta Besar Federasi Rusia untuk Indonesia H.E. Sergei Tolchenov, Prof. Wan Rohila Ganti binti Wan Abdul Ghapar dari Malaysia, Dr. Anderson Villa dari Filipina.
Narasumber dari Indonsia, diantaranya Prof. Dr. Eko Prasojo dari UI, Prof. Agus Pramusinto dari UGM Yogyakarta, dan dari Unsoed diantaraya Prof. Dr. Muslih Faozanudin, M.Sc., Prof. Dr. Dwiyanto Indiahono, dan Dekan FISIP Unsoed, Prof. Dr. Slamet Rosyadi.
Sambutan Dekan FISIP Unsoed, Prof. Dr. Slamet Rosyadi.
Prof. Dr. Eko Prasojo menegaskan pentingnya perbaikan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui pendekatan ilmiah dan profesional.
“Ada lima rekomendasi penting untuk memperkuat pemerintahan Indonesia,” ujarnya.
Lima Rekomendasi Strategis IAPA
Pertama, penguatan etika pemerintahan. Penyelenggara negara harus mengedepankan integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap prinsip moral dalam menjalankan kewenangan.
Kedua, kebijakan publik berbasis bukti ilmiah. Pemerintah perlu menggunakan hasil penelitian, teori, dan data ilmiah sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan demikian, kebijakan memiliki perencanaan, proyeksi, dan dampak yang terukur bagi masyarakat.
Ketiga, tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Pemerintah harus terbuka dalam pengelolaan kebijakan dan anggaran, dapat mempertanggungjawabkan setiap keputusan, serta melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan.
Keempat, penguatan sistem meritokrasi. Pengangkatan dan penempatan pejabat publik harus didasarkan pada kompetensi, kualifikasi, integritas, dan kinerja, bukan kedekatan pribadi, kepentingan politik, atau hubungan tertentu.
Kelima, penguatan ekosistem pendidikan tinggi. Perguruan tinggi perlu meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, dan kolaborasi dengan pemerintah serta masyarakat. Hasil kajian akademik diharapkan menjadi masukan bagi perumusan kebijakan publik.
Eko menegaskan, kelima rekomendasi tersebut saling berkaitan dan perlu diterapkan secara konsisten. IAPA menyatakan kesiapan berkontribusi melalui penelitian, pengembangan keilmuan, dan penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis bukti.
Perkuat Kolaborasi Akademisi dan Praktisi
Ketua Panitia, Prof. Dr. Dwiyanto Indiahono menambahkan, konferensi menjadi ruang pertemuan akademisi dan praktisi untuk bertukar pengetahuan, memperluas jejaring, serta merumuskan solusi atas tantangan administrasi publik.
“Forum ini diharapkan menghasilkan rekomendasi yang berdampak,” katanya.
Dalam pembukaan konferensi utama, Kamis (22/10/2026), rangkaian acara diawali laporan ketua panitia, dilanjutkan sambutan Ketua IAPA, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unsoed Prof. Dr. Slamet Rosyadi, serta Rektor Unsoed Prof. Dr. Ali Rokhman, M.Si.
Pembukaan juga dimeriahkan penampilan tari tradisional dan kentongan sebagai bentuk pengenalan kekayaan budaya Banyumas kepada para delegasi.
Dekan FISIP Unsoed, Prof. Dr. Slamet Rosyadi, menyampaikan bahwa konferensi tersebut menjadi kesempatan memperluas kolaborasi akademik dan mempertemukan berbagai perspektif mengenai tata kelola pemerintahan.
Sementara itu, Rektor Unsoed, Prof. Dr. Ali Rokhman, M.Si., menyambut baik penyelenggaraan konferensi sebagai forum pertukaran gagasan dan penguatan jejaring akademik internasional.
“Unsoed berharap konferensi ini menghasilkan pemikiran yang bermanfaat,” ujarnya.
Selain diskusi panel, konferensi diisi presentasi ilmiah dalam sesi paralel di sejumlah ruang di lingkungan Unsoed. Para peneliti memaparkan hasil penelitian sesuai bidang kajian masing-masing sebagai sarana diseminasi ilmu pengetahuan dan pengembangan jejaring akademik.
Melalui konferensi ini, Unsoed memperkuat perannya sebagai ruang kolaborasi akademik nasional dan internasional. Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan mendukung terwujudnya pemerintahan yang berintegritas, profesional, adaptif, transparan, dan akuntabel.(Bayu Rizqi Sutanto/Prs)
