Oleh: Mayjen TNI (Purn) Fulad, S.Sos. M.Si
Mahasiswa S3 Ilmu Pertanian Unsoed
Pemerhati Pertanian, Aktivis Pertanian, dan Anggota Kelompok Tani
di Geopark Ciletuh, Sukabumi, Provinsi Jawa-Barat
Pendahuluan
KETIKA harga beras di kota turun, kita sering menyambutnya sebagai kabar baik. Inflasi terkendali, pasar terlihat tenang, dan pemerintah memperoleh ruang bernapas yang lebih lega. Namun pada saat yang sama, di banyak sudut pedesaan Indonesia, petani justru memandang hasil panennya dengan kegelisahan.
Gabah yang mereka hasilkan dengan kerja keras berbulan-bulan tidak selalu memperoleh harga yang layak. Biaya produksi terus meningkat, sementara keuntungan semakin menipis.
Di tengah situasi itu, beras impor datang mengisi pasar domestik. Apa yang tampak sebagai solusi cepat bagi stabilitas harga sering kali menjadi pukulan bagi keberlanjutan produksi dalam negeri. Kita menikmati kenyamanan jangka pendek, tetapi tanpa sadar sedang menggerus fondasi yang selama ini menopang ketahanan pangan bangsa.
Tulisan ini tidak bermaksud menolak impor secara mutlak. Dalam kondisi tertentu, impor dapat menjadi instrumen kebijakan yang sah dan diperlukan. Namun persoalan muncul ketika impor berubah dari pilihan darurat menjadi kebiasaan. Ketika setiap gejolak harga dijawab dengan membuka keran impor, sementara persoalan mendasar di sektor pertanian dibiarkan berulang dari tahun ke tahun.
Di situlah sesungguhnya kita sedang menempuh jalan sunyi menuju kematian sawah Indonesia.
Benturan Dua Logika yang Tak Kunjung Bersatu
Di balik setiap kebijakan pangan terdapat dua kepentingan yang tidak selalu berjalan seiring.
Di satu sisi, pemerintah berkewajiban menjaga stabilitas harga, mengendalikan inflasi, dan memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Dalam kerangka ekonomi makro, impor sering dianggap sebagai instrumen tercepat untuk meredam gejolak pasar. Ketika stok diperkirakan menipis atau harga mulai naik, impor menjadi pilihan yang dianggap paling praktis.
Namun di sisi lain, petani memandang persoalan dari perspektif yang berbeda. Bagi mereka, beras bukan sekadar komoditas. Beras adalah sumber kehidupan, harga diri, dan harapan bagi keluarga yang menggantungkan masa depannya pada lahan yang mereka garap.
Masalah muncul ketika kepentingan jangka pendek untuk menurunkan harga justru mengorbankan keberlanjutan produksi nasional. Harga beras mungkin turun di pasar, tetapi pada saat yang sama harga gabah di tingkat petani ikut tertekan. Ketika hasil panen tidak mampu memberikan keuntungan yang layak, motivasi untuk terus bertani perlahan memudar.
Benturan inilah yang terus berulang. Satu pihak berusaha menyelesaikan persoalan hari ini, sementara pihak lain berusaha menjaga keberlangsungan hari esok. Sayangnya, yang sering menang adalah kebutuhan jangka pendek.
Padahal, sejarah pembangunan di berbagai negara menunjukkan bahwa ketahanan pangan tidak pernah lahir dari kebijakan yang hanya mengejar stabilitas sesaat. Ketahanan pangan lahir dari keberpihakan yang konsisten terhadap produksi nasional.
Hilangnya Pewaris di Tengah Lumpur
Ancaman terbesar terhadap pertanian Indonesia sesungguhnya bukan hanya impor. Ancaman terbesar adalah hilangnya generasi penerus.
Anak-anak petani hari ini tumbuh dengan menyaksikan bagaimana orang tua mereka bekerja keras dari musim ke musim, tetapi sering kali tetap berada dalam ketidakpastian ekonomi. Mereka melihat sawah sebagai ruang kerja yang penuh risiko, sementara sektor lain menawarkan pendapatan yang lebih pasti dan kehidupan yang dianggap lebih menjanjikan.
Akibatnya, semakin banyak generasi muda meninggalkan dunia pertanian. Mereka memilih menjadi pekerja industri, pekerja jasa, atau merantau ke kota-kota besar. Pilihan tersebut tentu tidak salah. Namun jika kecenderungan ini terus berlangsung, maka Indonesia menghadapi persoalan yang jauh lebih besar daripada sekadar menurunnya produksi beras.
Indonesia akan kehilangan regenerasi petani.
Rata-rata usia petani nasional terus meningkat. Di banyak daerah, hamparan sawah kini dikelola oleh mereka yang telah memasuki usia lanjut. Sementara itu, minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian terus menurun.
Jika kondisi ini dibiarkan, maka dalam satu atau dua dekade ke depan kita tidak hanya kehilangan petani. Kita juga kehilangan pengetahuan lokal, budaya agraris, dan kemampuan bangsa untuk memproduksi pangannya sendiri.
Sawah tidak hanya membutuhkan air dan pupuk. Sawah membutuhkan manusia yang bersedia mewarisi dan mengelolanya.
Sandiwara Data di Balik Meja Rapat
Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah kesenjangan antara data, kebijakan, dan realitas lapangan.
Idealnya, keputusan mengenai impor pangan didasarkan pada data produksi, konsumsi, dan cadangan yang akurat. Namun dalam praktiknya, perbedaan perhitungan, ketidakpastian proyeksi, serta tekanan untuk menjaga stabilitas harga sering kali melahirkan keputusan yang tidak sepenuhnya selaras dengan kondisi di lapangan.
Tidak jarang impor dilakukan ketika petani sedang memasuki masa panen raya. Akibatnya, harga gabah jatuh tepat pada saat petani berharap memperoleh pendapatan terbaiknya. Yang dipanen bukan kesejahteraan, melainkan kekecewaan.
Situasi ini kemudian melahirkan siklus yang berulang. Ketika harga naik, impor dibuka. Ketika harga jatuh, petani diminta bersabar. Ketika kritik menguat, berbagai janji perlindungan kembali disampaikan.
Sementara itu, petani membuat keputusan yang jauh lebih nyata. Mereka menjual lahan, mengalihfungsikan sawah, atau meninggalkan sektor pertanian secara perlahan.
Bukan karena mereka tidak mencintai tanahnya. Mereka hanya sedang berusaha bertahan hidup.
Sawah yang Terus Menyempit
Di saat yang sama, lahan pertanian Indonesia menghadapi tekanan yang semakin besar. Pertumbuhan kawasan permukiman, industri, dan infrastruktur terus menggerus areal sawah produktif di berbagai daerah.
Alih fungsi lahan memang merupakan bagian dari proses pembangunan. Namun ketika berlangsung tanpa pengendalian yang memadai, dampaknya tidak lagi sekadar persoalan tata ruang. Ia berubah menjadi persoalan strategis yang menyangkut kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri.
Sawah yang hilang dapat dihitung dalam hitungan bulan. Namun membangun sawah produktif membutuhkan waktu bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Setiap hektare lahan pertanian yang hilang sesungguhnya adalah berkurangnya kapasitas produksi nasional di masa depan.
Ironisnya, ketika produksi dalam negeri melemah akibat berkurangnya lahan dan menurunnya jumlah petani, solusi yang sering diambil justru kembali kepada impor.
Lingkaran inilah yang perlahan tetapi pasti membawa sektor pertanian menuju titik yang mengkhawatirkan.
Ketika Pangan Menjadi Senjata Geopolitik
Dunia hari ini sedang memasuki era baru, ketika pangan tidak lagi sekadar komoditas ekonomi.
Perang Rusia-Ukraina, perubahan iklim global, gangguan rantai pasok internasional, serta meningkatnya proteksionisme pangan telah menunjukkan bahwa negara-negara tidak akan ragu mendahulukan kepentingan rakyatnya sendiri ketika krisis datang.
Kita menyaksikan bagaimana berbagai negara produsen pangan membatasi ekspor untuk menjaga pasokan domestik mereka. Dalam situasi seperti itu, pasar internasional yang selama ini dianggap selalu tersedia mendadak menjadi sempit dan tidak pasti.
Pelajaran yang dapat diambil sangat jelas. Ketahanan pangan tidak boleh diukur hanya dari kemampuan membeli beras di pasar dunia. Ketahanan pangan harus diukur dari kemampuan memproduksi pangan secara berkelanjutan di dalam negeri.
Sebab pasar internasional hanya dapat membantu ketika mereka memiliki kelebihan pasokan. Ketika krisis terjadi, setiap negara akan menjaga lumbungnya sendiri.
Dalam perspektif pertahanan negara, ketergantungan pangan kepada pihak luar merupakan bentuk kerawanan strategis. Ancaman terhadap negara tidak selalu hadir dalam bentuk kapal perang, rudal, atau pasukan bersenjata. Ancaman juga dapat muncul dalam bentuk terganggunya pasokan pangan, melonjaknya harga kebutuhan pokok, atau ketidakmampuan negara menjamin kebutuhan dasar rakyatnya.
Di abad ke-21, pangan telah menjadi instrumen kekuatan nasional.
Dan bangsa yang gagal menjaga kemandirian pangannya akan selalu berada pada posisi yang rentan.
Menegakkan Kedaulatan di Bawah Merah Putih
Karena itu, membangun ketahanan pangan tidak cukup dilakukan melalui kebijakan jangka pendek atau program yang bersifat seremonial.
Yang dibutuhkan adalah keberanian politik untuk menempatkan petani sebagai aktor utama pembangunan nasional.
Perlindungan terhadap lahan pertanian harus diperkuat. Infrastruktur irigasi harus diperbaiki. Teknologi pertanian harus diperluas. Regenerasi petani harus dipercepat. Dan yang tidak kalah penting, harga yang adil harus dijamin agar bertani kembali menjadi profesi yang menjanjikan.
Di sinilah relevansi pesan Panglima Besar Jenderal Soedirman tetap hidup hingga hari ini. Kemerdekaan bukan hanya soal mempertahankan wilayah dari ancaman militer. Kemerdekaan juga berarti kemampuan sebuah bangsa untuk berdiri di atas kekuatannya sendiri.
Termasuk kemampuan memberi makan rakyatnya dari tanah airnya sendiri.
Ketahanan pangan pada akhirnya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari ketahanan nasional.
Ia bukan hanya urusan petani.
Ia adalah urusan seluruh bangsa.
Penutup
Bangsa yang besar bukanlah bangsa yang mampu membeli pangan dari seluruh dunia. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menjamin bahwa rakyatnya tetap makan dari hasil tanahnya sendiri.
Impor bukanlah dosa. Dalam situasi tertentu, ia dapat menjadi instrumen kebijakan yang diperlukan. Namun ketika impor berubah dari pilihan darurat menjadi kebiasaan, di situlah masalah dimulai. Ketergantungan perlahan menggantikan kemandirian, sementara kemampuan produksi nasional kehilangan ruang untuk tumbuh.
Persoalan pangan pada akhirnya bukan sekadar persoalan ekonomi. Ia adalah persoalan kedaulatan.
Sebab sejarah mengajarkan bahwa banyak negara runtuh bukan karena kekurangan senjata, melainkan karena kehilangan kemampuan memenuhi kebutuhan paling mendasar rakyatnya.
Sawah Indonesia sesungguhnya belum mati. Ia hanya sedang menunggu keputusan besar dari bangsanya sendiri: apakah akan terus diperlakukan sebagai halaman belakang pembangunan, atau kembali ditempatkan sebagai halaman depan kedaulatan nasional.
Pilihan itu akan menentukan apakah Indonesia kelak dikenal sebagai bangsa yang berdaulat atas pangannya, atau sekadar pasar besar yang menggantungkan nasib makannya kepada kemurahan pasar dunia.
Sejarah tidak selalu mengingat bangsa yang paling kaya atau paling kuat. Namun sejarah selalu menghormati bangsa yang mampu menjaga sumber kehidupannya sendiri.
Dan bagi Indonesia, sumber kehidupan itu sejak dahulu tidak datang dari kapal-kapal impor yang berlabuh di pelabuhan, melainkan dari hamparan sawah yang membentang di bawah langit Nusantara. (*)
Jakarta, Juni 2026
