
Oleh: Priyanto, S.Pd.I, M.Pd.I
Kepala Bidang Pembinaan SMP
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga
KETIKA mutu sebuah sekolah menurun, perhatian kita biasanya segera tertuju pada guru, kurikulum, peserta didik, sarana-prasarana, atau anggaran. Semua faktor tersebut memang penting, tetapi ada satu pertanyaan yang sering luput diajukan: bagaimana kualitas kepemimpinan di sekolah itu? Pertanyaan tersebut penting karena hampir semua kebijakan pendidikan pada akhirnya bertemu dengan satu titik yang sama, yaitu satuan pendidikan dan orang yang memimpin di dalamnya.
Di tangan kepala sekolah, kebijakan diterjemahkan menjadi keputusan, keputusan menjadi program, dan program diterjemahkan menjadi praktik. Praktik yang dilakukan secara konsisten kemudian membentuk kebiasaan dan budaya sekolah, yang pada akhirnya memengaruhi kualitas pembelajaran. Karena itu, membicarakan mutu pendidikan tanpa membicarakan kepemimpinan sekolah ibarat membicarakan arah perjalanan tanpa melihat siapa yang memegang kemudi.
Persoalannya, kita sering baru memikirkan siapa yang akan memegang kemudi ketika kursi pengemudi kosong. Ketika jabatan kepala sekolah kosong, barulah kebutuhan calon pemimpin dibicarakan dan orang-orang yang memenuhi persyaratan mulai dicari. Padahal, seorang pemimpin tidak lahir dalam semalam karena kepemimpinan membutuhkan pengalaman, kesempatan belajar, keberanian mengambil tanggung jawab, dan proses pengembangan yang panjang.
Ketika Jabatan Kosong Menjadi Titik Awal
Di Kabupaten Purbalingga, persoalan tersebut menemukan konteks yang nyata ketika minat untuk menjadi kepala sekolah, khususnya pada jenjang SD, masih perlu diperkuat. Pada saat yang sama, pemahaman mengenai peta jabatan, jalur karier, serta mekanisme seleksi kepala sekolah juga perlu terus diperluas agar guru memiliki gambaran yang lebih jelas tentang peluang dan proses menuju kepemimpinan sekolah.
Kondisi ini seharusnya tidak hanya dibaca sebagai persoalan kurangnya calon, tetapi sebagai tanda bahwa ekosistem kepemimpinan sekolah perlu dibangun dengan lebih terencana.
Pertanyaan yang lebih mendasar bukan hanya “siapa yang mau menjadi kepala sekolah?”, melainkan “apakah kita telah memberikan alasan, informasi, kesempatan, dan dukungan yang cukup agar guru bersedia mempersiapkan diri menjadi pemimpin sekolah?”
Seorang guru yang sebenarnya memiliki potensi kepemimpinan belum tentu mengetahui proyeksi kebutuhan kepala sekolah, persyaratan yang harus dipenuhi, mekanisme seleksi, maupun bentuk pengembangan yang perlu ditempuh. Jika jalur tersebut tidak terlihat jelas, sangat mungkin potensi kepemimpinan yang sebenarnya tersedia justru tidak pernah berkembang menjadi kesiapan memimpin.
Karena itu, cara pandang kita perlu bergeser dari sekadar mencari kepala sekolah menjadi membangun calon pemimpin sekolah. Kepemimpinan tidak seharusnya dimulai ketika sebuah jabatan kosong, tetapi jauh sebelumnya ketika guru-guru potensial mulai dikenali dan diberi ruang untuk berkembang.
Dengan cara demikian, pengisian jabatan bukan lagi sekadar respons terhadap kekosongan, melainkan bagian dari proses pembangunan kepemimpinan yang berkelanjutan.
Dari Guru Potensial Menjadi Pemimpin
Tidak semua guru yang memiliki prestasi otomatis akan menjadi pemimpin yang baik. Kepemimpinan membutuhkan kemampuan yang lebih luas, seperti kemampuan menggerakkan orang lain, menyelesaikan masalah, membangun kolaborasi, membaca data, mengambil keputusan, dan mempertanggungjawabkan pilihan.
Karena itu, identifikasi calon pemimpin perlu melihat potensi, kinerja, kompetensi, rekam kontribusi, kemauan belajar, serta integritas secara lebih utuh.
Di sinilah gagasan tentang talent pipeline menjadi relevan. Pemerintah daerah perlu memiliki gambaran tentang kebutuhan kepala sekolah sekaligus mengenali guru-guru yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai pemimpin. Peta kebutuhan dan talent pool tersebut kemudian harus dihubungkan dengan proses pengembangan yang nyata, bukan berhenti sebagai data atau daftar nama.
Guru yang potensial perlu memperoleh kesempatan untuk memimpin kegiatan, mengembangkan inovasi, menyelesaikan persoalan sekolah, bekerja dalam tim, dan belajar mengambil keputusan. Pelatihan tetap penting, tetapi pengalaman nyata sering kali menjadi ruang belajar kepemimpinan yang tidak kalah pentingnya.
Karena itu, coaching, mentoring, dan pengalaman memimpin perlu menjadi bagian dari proses pengembangan agar calon pemimpin tidak hanya memenuhi persyaratan administratif, tetapi benar-benar memiliki kesiapan untuk memimpin perubahan.
Prinsipnya sederhana: jangan menunggu jabatan kosong untuk mencari pemimpin; siapkan pemimpin sebelum jabatan itu kosong. Dengan prinsip tersebut, sekolah dan pemerintah daerah tidak terus-menerus berada dalam posisi mencari orang pada saat kebutuhan sudah mendesak. Sebaliknya, tersedia proses yang memungkinkan calon pemimpin tumbuh secara bertahap sesuai kebutuhan dan tantangan sekolah.
Kepala Sekolah Tidak Boleh Berjalan Sendirian
Namun, menyiapkan calon pemimpin saja belum cukup. Proses pengembangan kepemimpinan justru memasuki tahap yang sangat penting ketika seseorang telah memperoleh penugasan sebagai kepala sekolah. Pada tahap itu, calon pemimpin menghadapi kenyataan yang jauh lebih kompleks daripada apa yang mungkin dipelajari dalam pelatihan.
Kepala sekolah harus mengelola guru dan tenaga kependidikan, peserta didik, anggaran, kurikulum, sarana-prasarana, hubungan dengan orang tua, serta berbagai kebijakan pendidikan yang terus berkembang. Ia juga harus mengambil keputusan dalam situasi yang sering kali tidak memiliki jawaban tunggal. Karena itu, kepala sekolah yang telah ditugaskan tidak boleh dibiarkan berjalan sendirian.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki peran dalam kebijakan dan fasilitasi, sementara pengawas perlu semakin kuat sebagai pendamping, coach, dan penjamin mutu. Pada saat yang sama, MKKS perlu dikembangkan sebagai komunitas belajar yang memungkinkan kepala sekolah berbagi pengalaman, mendiskusikan persoalan nyata, dan menemukan solusi bersama.
Kepala sekolah yang kuat bukan hanya lahir dari pelatihan yang baik, tetapi juga dari lingkungan belajar yang membuatnya terus berefleksi dan berkembang.
Monitoring yang Membantu Sekolah Berubah
Cara kita melakukan monitoring juga perlu ditempatkan dalam kerangka pengembangan kepemimpinan tersebut. Sekolah berhadapan dengan berbagai agenda seperti SPMB, BOSP, PIP, Budaya Sekolah Aman dan Nyaman, asesmen, kurikulum, dan berbagai program peningkatan mutu lainnya. Semua program tersebut memang perlu dipantau, tetapi monitoring tidak seharusnya berhenti pada kegiatan memeriksa apakah dokumen tersedia atau tidak.
Monitoring yang baik seharusnya membantu sekolah memahami masalah dan menemukan jalan keluarnya. Ketika ditemukan persoalan, pertanyaan yang diajukan bukan hanya “apa yang salah?”, tetapi juga “mengapa masalah itu terjadi, apa solusinya, siapa yang perlu dilibatkan, dan apa tindak lanjutnya?” Pertanyaan yang paling penting kemudian adalah: apa bukti bahwa setelah dilakukan perbaikan, keadaan menjadi lebih baik?
Dengan cara pandang tersebut, monitoring berubah dari sekadar pemeriksaan menjadi proses belajar organisasi. Ukuran keberhasilannya tidak berhenti pada apakah program telah dilaksanakan, tetapi apakah program tersebut benar-benar mengubah praktik dan menghasilkan dampak. Karena itu, formula sederhana Program → Praktik → Bukti → Dampak perlu menjadi cara berpikir dalam melihat keberhasilan program pendidikan.
Kepemimpinan Dimulai dari Ruang Kelas
Pada akhirnya, pembicaraan tentang kepala sekolah sebenarnya adalah pembicaraan tentang guru. Calon pemimpin sekolah tidak muncul dari ruang kosong, tetapi tumbuh dari pengalaman sehari-hari sebagai pendidik. Kepemimpinan dapat mulai dibangun jauh sebelum seseorang menerima surat tugas sebagai kepala sekolah.
Ketika seorang guru berusaha memperbaiki pembelajaran, ia sedang belajar memimpin perubahan. Ketika ia membantu rekan sejawat berkembang, ia sedang belajar memimpin manusia. Ketika ia menggunakan data untuk memahami persoalan serta menentukan langkah, ia sedang belajar mengambil keputusan. Karena itu, kepemimpinan tidak harus menunggu jabatan, sebab kepemimpinan justru tumbuh dari keberanian mengambil tanggung jawab.
Boleh jadi, kepala sekolah masa depan Purbalingga hari ini masih berada di ruang kelas. Ia mungkin belum berpikir untuk menjadi kepala sekolah, bahkan mungkin belum melihat dirinya sebagai seorang calon pemimpin. Tugas sistem pendidikan adalah mengenali potensi tersebut, membuka kesempatan, dan menyediakan ruang agar potensi itu tumbuh menjadi kapasitas kepemimpinan.
Dari Mengisi Jabatan Menuju Membangun Ekosistem
Pada akhirnya, tantangan kepemimpinan sekolah bukan sekadar bagaimana mengisi jabatan yang kosong. Tantangannya adalah bagaimana membangun ekosistem yang secara terus-menerus mampu menemukan, mengembangkan, menugaskan, mendampingi, dan menyiapkan pemimpin berikutnya. Dengan ekosistem seperti itu, kepemimpinan sekolah tidak bergantung pada siapa yang kebetulan tersedia ketika sebuah jabatan kosong.
Ekosistem tersebut membutuhkan peta kebutuhan yang jelas, informasi karier yang terbuka, identifikasi talenta, pengembangan yang terencana, seleksi yang objektif, penugasan yang tepat, pendampingan yang konsisten, serta evaluasi kinerja. Semua unsur tersebut harus saling terhubung sehingga membentuk satu siklus kepemimpinan yang berkelanjutan. Pada titik inilah pembangunan kepala sekolah sesungguhnya berubah menjadi pembangunan sistem kepemimpinan sekolah.
Ukuran keberhasilan kebijakan pun perlu kita lihat kembali. Kita tidak cukup hanya bertanya, “Berapa banyak program yang telah dilaksanakan?” Kita perlu bertanya lebih jauh, “Apa yang berubah setelah program itu dilaksanakan?”
Apakah guru menjadi lebih mampu? Apakah kepala sekolah semakin kuat dalam memimpin? Apakah budaya belajar semakin tumbuh? Apakah pembelajaran menjadi lebih baik dan peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang lebih bermakna? Pertanyaan-pertanyaan tersebut membawa kita kembali pada tujuan utama pendidikan: memastikan bahwa setiap kebijakan pada akhirnya menghasilkan perubahan yang dirasakan oleh peserta didik.
Sekolah tidak berubah hanya karena memiliki banyak program. Sekolah berubah ketika ada pemimpin yang mampu menggerakkan manusia, menjaga arah, membaca persoalan, membangun kolaborasi, dan memastikan perubahan menjadi kebiasaan. Karena itu, kita tidak hanya membutuhkan lebih banyak kepala sekolah, tetapi membutuhkan lebih banyak pemimpin sekolah yang siap memimpin perubahan.
Mutu pendidikan memang dibangun di ruang kelas. Namun, kepemimpinan sekolah menentukan apakah perubahan di ruang kelas hanya menjadi kegiatan sesaat atau tumbuh menjadi budaya yang terus hidup. Maka, pekerjaan kita bukan sekadar mencari siapa yang akan menjadi kepala sekolah berikutnya, melainkan memastikan bahwa ketika waktunya tiba, pemimpin itu sudah siap.
Dari guru potensial, kita bangun talenta. Dari talenta, kita siapkan pemimpin. Dari pemimpin, kita bangun sekolah bermutu. Dan dari sekolah bermutu, kita menyiapkan masa depan pendidikan.(*)