*Indonesia Hadapi Krisis Kekurangan Guru
Ketua PGRI Provinsi Jawa Tengah, Dr. H. Muhdi, S.H., M.Hum
PURBALINGGA, EDUKATOR – Ketua PGRI Provinsi Jawa Tengah, Dr. H. Muhdi, S.H., M.Hum., menegaskan Indonesia masih menghadapi krisis kekurangan guru yang berdampak pada kualitas layanan pendidikan. Karena itu, PGRI terus memperjuangkan pemenuhan kebutuhan guru, perlindungan profesi, serta peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik melalui berbagai kebijakan pemerintah.
Penegasan tersebut disampaikan dalam kegiatan Penguatan Kapasitas Pengurus PGRI Kabupaten Purbalingga yang digelar di Gedung Guru PGRI Purbalingga, Selasa (21/7/2026).
Muhdi yang juga menjabat Wakil Ketua Komite I DPD RI mengatakan persoalan pendidikan tidak dapat dipisahkan dari peran organisasi profesi guru. Menurutnya, PGRI lahir dari sejarah panjang perjuangan guru, mulai dari Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB), Persatuan Guru Indonesia (PGI), hingga berdirinya PGRI pada Kongres Guru Indonesia di Surakarta pada 1945.
“Kita harus malu dengan para guru terdahulu kita karena sangat menjiwai profesi guru,” ujar Muhdi, seperti dilansir derapguru.com.
Kekurangan Guru Masih Menjadi Persoalan
Dalam pemaparannya, Muhdi menyoroti kondisi kekurangan guru yang hampir terjadi di seluruh daerah. Banyak sekolah kehilangan tenaga pendidik akibat pensiun massal, sementara rekrutmen guru baru belum mampu memenuhi kebutuhan.
“Indonesia masih kekurangan guru. Kalau tidak segera ditangani, kualitas layanan pendidikan bisa terganggu,” katanya.
Ia menjelaskan kondisi tersebut membuat banyak guru harus mengajar melebihi beban kerja ideal. Regenerasi kepala sekolah pun mulai menghadapi kendala karena terbatasnya calon yang memenuhi persyaratan.
Menurut Muhdi, PGRI menjadi salah satu organisasi yang konsisten mendorong pemerintah membuka pengangkatan guru ASN dan PPPK dalam jumlah besar, termasuk mengawal program pengangkatan satu juta guru PPPK yang diumumkan pemerintah pada 2021.
“PGRI sejak awal terus menyuarakan kekurangan guru nasional. Karena itu muncul dorongan pengangkatan satu juta guru,” ujarnya.
Namun, pelaksanaan program tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Formasi yang diajukan pemerintah daerah belum memenuhi kebutuhan nasional, sementara banyak guru honorer belum berhasil lolos seleksi. Karena itu, PGRI meminta pemerintah mengevaluasi mekanisme seleksi agar kebutuhan guru di setiap daerah dapat terpenuhi secara optimal.
Perjuangan PGRI Semakin Luas
Muhdi menegaskan perjuangan PGRI tidak hanya berfokus pada pengangkatan guru ASN dan PPPK. Organisasi juga terus mengawal perlindungan profesi, sertifikasi, tunjangan profesi guru (TPG), hingga peningkatan kesejahteraan guru honorer.
Ia mengingatkan bahwa PGRI turut berperan dalam lahirnya Undang-Undang Guru dan Dosen yang menjadi dasar pemberian TPG. Selain itu, organisasi memperjuangkan pengangkatan guru honorer K2 menjadi PNS, kenaikan batas usia pensiun guru dari 56 menjadi 60 tahun, serta peningkatan status guru honorer menjadi ASN PPPK.
“Organisasi profesi harus hadir memberikan perlindungan dan pendampingan terhadap persoalan guru yang terus berkembang,” tegasnya.
Kegiatan Penguatan Kapasitas Pengurus PGRI Kabupaten Purbalingga diikuti pengurus PGRI kabupaten, cabang, dan cabang khusus sebagai bagian dari upaya memperkuat organisasi profesi guru di daerah.
Soliditas PGRI Dorong Kemajuan UPGRIS
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua PGRI Provinsi Jawa Tengah, Dr. Hj. Sri Suciati, M.Hum., menjelaskan bahwa perkembangan Universitas PGRI Semarang (UPGRIS) tidak terlepas dari kekuatan organisasi PGRI Jawa Tengah yang memiliki jaringan hingga tingkat kabupaten, cabang, dan ranting.
“UPGRIS menjadi besar karena pemiliknya organisasi besar dan solid, yaitu PGRI Jawa Tengah,” katanya.
Sri Suciati menjelaskan PGRI Jawa Tengah tidak hanya bergerak sebagai organisasi profesi guru, tetapi juga mengembangkan berbagai unit usaha untuk menopang keberlangsungan organisasi. Di antaranya pengelolaan Hotel New Kencana Purbalingga, Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi (YPLP PT PGRI) yang mengelola UPGRIS, serta Yayasan Danset.
Menurutnya, keberadaan berbagai usaha tersebut membuat organisasi tetap mampu menjalankan program meskipun iuran anggota belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan operasional.
Ia menambahkan, kekuatan utama PGRI Jawa Tengah terletak pada soliditas organisasi yang terbangun dari tingkat provinsi hingga ranting. Dengan dukungan pengelolaan usaha yang profesional, PGRI diharapkan semakin mandiri dan mampu memberikan manfaat nyata bagi dunia pendidikan.
Daspen Perkuat Solidaritas Anggota
Sementara itu, Wakil Ketua PGRI Provinsi Jawa Tengah, H. Sakbani, S.Pd., M.H., menegaskan penguatan organisasi harus dibangun melalui solidaritas anggota, kemandirian keuangan, serta pelayanan yang memberikan manfaat langsung bagi guru.
“Organisasi akan kuat kalau solidaritas anggota kuat dan pengelolaannya transparan,” ujarnya.
Sakbani menjelaskan Yayasan Dana Setiakawan Guru Jawa Tengah (Daspen) menjadi salah satu bentuk kepedulian organisasi kepada anggota. Program tersebut memberikan bantuan kepada anggota yang memasuki masa pensiun maupun keluarga anggota yang mengalami musibah.
“Daspen membuat anggota merasakan langsung manfaat organisasi,” katanya.
Selain itu, ia menyoroti peran Majalah Derap Guru Jawa Tengah sebagai media organisasi yang berfungsi menyampaikan informasi pendidikan, kebijakan organisasi, serta perkembangan perjuangan profesi guru.
“Media organisasi adalah alat konsolidasi agar pengurus dan anggota tetap terhubung,” jelasnya.
Sakbani mengungkapkan iuran anggota saat ini baru mampu memenuhi sekitar 40 persen kebutuhan operasional organisasi. Oleh karena itu, PGRI Jawa Tengah terus mendorong penguatan rekrutmen anggota baru serta pengelolaan organisasi yang profesional agar pelayanan kepada anggota semakin optimal.
Dalam kegiatan tersebut, peserta juga mengikuti pelatihan penginputan Kartu Tanda Anggota (KTA) secara digital yang dipandu Staf Daspen Provinsi Jawa Tengah, Yuniarto Budi Santoso (Yudi).
“Silakan mengakses aplikasi dan lengkapi seluruh data yang diminta agar proses pendaftaran berjalan lancar,” ujar Yudi.
Kegiatan Penguatan Kapasitas Pengurus PGRI Kabupaten Purbalingga menjadi forum konsolidasi pengurus sekaligus memperkuat kapasitas organisasi dalam menghadapi berbagai tantangan pendidikan dan profesi guru di daerah. (*)
