
SEMARANG, EDUKATOR – Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Bahasa Jawa SMP Provinsi Jawa Tengah bersama Perkumpulan Pendidik Bahasa Daerah Indonesia (PPBDI) Jawa Tengah merekomendasikan agar mata pelajaran Bahasa Jawa tetap dipertahankan sebagai muatan lokal (Mulok) wajib di Provinsi Jawa Tengah. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kelestarian bahasa, sastra, dan budaya Jawa sekaligus memperkuat pembentukan karakter dan budi pekerti murid.
Rekomendasi tersebut dirumuskan dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran Bahasa Jawa SMP Provinsi Jawa Tengah yang berlangsung Kamis (19/11/2026), di Semarang. Kegiatan ini dihadiri Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah, Dwi Laily Sukmawati, S.Pd., M.Hum., serta para pendidik Bahasa Jawa.
Ketua MGMP Bahasa Jawa SMP Provinsi Jawa Tengah, Trimo, M.Pd., menegaskan pentingnya mempertahankan mata pelajaran Bahasa Jawa sebagai muatan lokal wajib. “Bahasa Jawa harus tetap menjadi muatan lokal wajib,” ujarnya.
Menurutnya, upaya tersebut penting untuk menjaga keberlangsungan bahasa daerah sekaligus membentuk karakter murid.
Dalam kegiatan tersebut, guru Bahasa Jawa SMPN 17 Semarang Tukijo, M.Pd menyampaikan materi tentang penguatan literasi dan numerasi dalam pembelajaran Bahasa Jawa. Materi ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa daerah di sekolah.

Tukijo, M.Pd saat menyampaikan materi tentang literasi dan numerasi dalam pembelajaran Bahasa Jawa
Guru Bahasa Jawa Perlu Diberi Ruang Mandiri
Selain mempertahankan status mata pelajaran Bahasa Jawa sebagai muatan lokal wajib, musyawarah juga menyoroti pentingnya keberadaan pendidik Bahasa Jawa. Mereka perlu mendapatkan ruang untuk mengimplementasikan kompetensi pedagogik, sosial, kepribadian, dan profesional secara mandiri dalam pembelajaran Bahasa Jawa.
Dengan demikian, mata pelajaran Bahasa Jawa diharapkan tidak diintegrasikan ke dalam mata pelajaran lain, seperti Seni Budaya. Langkah ini penting agar pembelajaran bahasa daerah dapat berlangsung secara optimal sesuai tujuan dan kompetensi yang harus dicapai.
Musyawarah juga merekomendasikan agar penyusunan dan penyelarasan kurikulum Bahasa Jawa disesuaikan dengan regulasi pendidikan yang berlaku. Tanggung jawab penyelarasan kurikulum tersebut diharapkan berada sepenuhnya pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Perkuat Kurikulum dan Kompetensi Pendidik
Rekomendasi lainnya adalah MGMP dan PPBDI Jawa Tengah perlu menyelenggarakan forum musyawarah, diskusi, dan pelatihan teknis secara berkala. Kegiatan tersebut diperlukan untuk meningkatkan pemahaman pendidik terhadap perubahan regulasi dan kebijakan pendidikan.
Selain itu, materi dan bahan ajar Bahasa Jawa perlu ditata ulang serta diselaraskan. Penyesuaian tersebut bertujuan mengakomodasi seluruh tujuan pembelajaran secara maksimal sehingga pembelajaran Bahasa Jawa lebih terarah dan sesuai kebutuhan pendidikan.
Seluruh rekomendasi disusun sebagai pedoman operasional bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, komunitas, dan pemangku kepentingan lainnya. Dokumen tersebut diharapkan menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan dan melaksanakan program sesuai kewenangan serta peran masing-masing.
Melalui rekomendasi ini, MGMP Bahasa Jawa SMP dan PPBDI Jawa Tengah menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh pihak dalam menjaga, merawat, melindungi, dan mengembangkan bahasa daerah sebagai kekayaan bangsa. (Prasetiyo)