PURWOKERTO, EDUKATOR–Penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang meningkatkan biaya transportasi dan distribusi barang menjadi faktor utama pendorong inflasi di Banyumas Raya pada Juni 2026. Selain itu, kenaikan harga bawang merah akibat menurunnya produksi di sejumlah daerah sentra serta meningkatnya aktivitas rekreasi masyarakat selama libur sekolah turut memberi tekanan terhadap harga.
Meski demikian, kenaikan tersebut berhasil diredam oleh turunnya harga daging ayam ras, cabai merah, dan cabai rawit karena pasokan tetap terjaga serta adanya upaya stabilisasi harga pangan.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Purwokerto Christoveny menyatakan, kondisi tersebut membuat inflasi di Banyumas Raya tetap terkendali dan berada dalam sasaran inflasi nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi tahunan di Purwokerto tercatat 2,79 persen (year on year/yoy), sedangkan Cilacap 2,88 persen (yoy). Kedua angka tersebut masih berada dalam target inflasi nasional sebesar 2,5±1 persen.
Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam suatu periode tertentu yang dapat memengaruhi daya beli masyarakat. Inflasi yang tetap terkendali menunjukkan harga-harga relatif stabil sehingga aktivitas ekonomi dapat berjalan dengan baik dan beban masyarakat akibat kenaikan harga tidak terlalu besar.
“Inflasi tahunan Banyumas Raya tetap terjaga dalam kisaran sasaran nasional,” ujar Christoveny di Purwokerto, Kamis (2/7/2026).
Inflasi Bulanan Lebih Rendah
Berdasarkan data BPS, Purwokerto mencatat inflasi sebesar 0,12 persen dibandingkan bulan sebelumnya (month to month/mtm) dan 2,79 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year on year/yoy). Angka tersebut lebih rendah dibandingkan Mei 2026 yang masing-masing mencapai 0,28 persen (mtm) dan 2,88 persen (yoy).
Sementara itu, Cilacap mengalami inflasi 0,10 persen (mtm) dan 2,88 persen (yoy), juga lebih rendah dibandingkan Mei 2026 yang tercatat 0,31 persen (mtm) dan 3,22 persen (yoy).
Jika dibandingkan dengan tingkat nasional, inflasi Banyumas Raya juga relatif lebih rendah. Pada Juni 2026, inflasi nasional tercatat 0,44 persen (mtm) dan 3,34 persen (yoy). Adapun Provinsi Jawa Tengah membukukan inflasi 0,31 persen (mtm) dan 2,92 persen (yoy).
Transportasi Dominasi Andil Inflasi
Berdasarkan kelompok pengeluaran, penyumbang inflasi terbesar di Banyumas Raya berasal dari kelompok transportasi, penyediaan makanan dan minuman/restoran, serta rekreasi, olahraga, dan budaya.
Di Purwokerto, kelompok transportasi mencatat inflasi 1,64 persen (mtm) dengan andil 0,20 persen, diikuti kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,95 persen dengan andil 0,02 persen.
Sementara di Cilacap, kelompok transportasi mengalami inflasi 1,23 persen (mtm) dengan andil 0,14 persen, disusul kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,30 persen dengan andil 0,03 persen.
Menurut BI, kelompok transportasi menjadi penyumbang inflasi terbesar akibat penyesuaian harga BBM nonsubsidi. Sementara kelompok restoran serta rekreasi mencatat kenaikan seiring meningkatnya aktivitas masyarakat selama libur sekolah.
TPID Perkuat Pengendalian Harga
Secara tahunan, inflasi Banyumas Raya tetap berada dalam kisaran sasaran nasional berkat konsistensi kebijakan Bank Indonesia yang didukung sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan penguatan Program Ketahanan Pangan Nasional.
Upaya pengendalian dilakukan melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS), antara lain Gerakan Pangan Murah (GPM), Gempita Raya pada Karya Kreatif Serayu x Banyumas Digifest 2026, fasilitasi Kerja Sama Antar Daerah (KAD), dan penandatanganan kerja sama antarpemerintah (Government to Government/G2G).
Kemydian Temu Bisnis Produsen dan Offtaker se-Jawa Tengah, pengembangan kerja sama antarpelaku usaha (Business to Business/B2B) komoditas pangan, penguatan komunikasi kepada masyarakat, pengembangan jaringan distribusi melalui toko tani, serta penguatan koordinasi TPID.
Ke depan, TPID Banyumas Raya akan terus memperkuat pengendalian inflasi melalui strategi 4K, yaitu menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif guna memastikan inflasi tetap terkendali sesuai sasaran nasional. (Budi Yuswinanto/Prs)
