*Penguatan Kapasitas Pengurus Dorong Profesionalitas dan Kesejahteraan Guru
Ketua PGRI Jawa Tengah, Dr Muhdi. (Foto: Purwanto/EDUKATOR)
SEMARANG, EDUKATOR–Persoalan guru dan pendidikan merupakan hal penting yang harus segera mendapat perhatian pemerintah dan masyarakat. Ketua PGRI Jawa Tengah, Dr Muhdi, menegaskan pemerintah perlu menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan agar mampu menghasilkan sumber daya manusia berkualitas.
“Pemerintah harus menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan dan dilaksanakan dengan baik. Karena pendidikan bermutu kuncinya ada pada guru, maka guru-gurunya harus dilindungi dan dipenuhi kebutuhannya,” ujarnya dalam kegiatan Penguatan Kapasitas Pengurus (PKP) PGRI di Gedung PGRI Kabupaten Semarang, Sabtu (16/5/2026).
Peserta Penguatan Kapasitas Pengurus (PKP) PGRI di Gedung PGRI Kabupaten Semarang, Sabtu (16/5/2026).(Foto: Purwanto/EDUKATOR)
Kegiatan itu diikuti pengurus PGRI Kabupaten Semarang, PGRI Kota Salatiga, serta perwakilan pengurus cabang dan cabang khusus dari kedua wilayah tersebut.
Hadir dalam kesempatan itu, jajaran pengurus PGRI Provinsi Jawa Tengah, di antaranya Wakil Ketua H Sakbani dan Sutikno, Sekretaris Umum Aris Munandar, Wakil Sekretaris Dr Saptono, Dr Sapto Budoyo, Sukaton Priyatno Purnomo, serta Ketua Biro Digitalisasi Dr Joko Siswanto.
PGRI Perjuangkan Hak dan Profesionalitas Guru
Dalam kesempatan tersebut, Dr Muhdi yang juga Wakil Ketua Komite I DPD RI menegaskan komitmen PGRI dalam memperjuangkan nasib guru. Ia menyebut organisasi yang dipimpinnya terus berupaya menjadikan guru profesional, sejahtera, terlindungi, dan bermartabat.
“PGRI selalu menjadi yang terdepan dalam melindungi guru, memperjuangkan hak dan kesejahteraan, serta meningkatkan profesionalitas,” tegas mantan Rektor UPGRIS itu.
Untuk mewujudkan hal tersebut, PGRI menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah, pimpinan dewan, dan pemangku kebijakan terkait guna menyelesaikan berbagai persoalan pendidikan. Selain itu, organisasi juga aktif mendorong peningkatan kompetensi melalui program APKS, SLCC, dan FPGL.
Advokasi Hukum dan Penguatan Program Organisasi
Di bidang perlindungan, PGRI Jawa Tengah melalui LKBH PGRI memberikan advokasi dan bantuan hukum gratis bagi guru yang menghadapi persoalan hukum. “LKBH PGRI Jateng memberikan advokasi dan bantuan hukum secara gratis,” ujar Dr Muhdi menegaskan.
Selain itu, berbagai unit usaha dan alat kelengkapan organisasi juga terus dikembangkan guna mendukung program kerja secara optimal. Upaya ini diarahkan untuk memperkuat organisasi sekaligus meningkatkan kesejahteraan anggota.
Acara dibuka oleh Ketua PGRI Kabupaten Semarang Eko Lesmono, didampingi Ketua PGRI Kota Salatiga Saeful Huda. Penyampaian materi dan diskusi dipandu Sekretaris Umum PGRI Jawa Tengah Aris Munandar, M.Pd., yang menutup kegiatan dengan pesan kebersamaan, “PGRI maju, anggotanya bersatu.” (Purwanto/Prs)
