*Mapel IPS dan PPKn Disisipi Materi Perkoperasian
Wakil Bupati Purbalingga Dimas Prasetyahani SE MM sedang berdialog dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga Heru Sri Wibowo S.Sos, M.Si dan Kepala DindagkopUKM Purbalingga, Agung Widiarto, SE M.Si tentang program Insersi Pendidikan Perkoperasian.
PURBALINGGA, EDUKATOR–Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga siap mencetak generasi yang memahami koperasi sejak usia sekolah melalui program Insersi Pendidikan Perkoperasian yang diluncurkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Jumat (5/6/2026). Program ini akan mulai diterapkan pada tahun ajaran 2026/2027 di jenjang SD/MI, SMP/MTs, hingga SMA/SMK/SLB/MA dengan menyisipkan materi perkoperasian ke dalam pembelajaran yang sudah ada.
Wakil Bupati Purbalingga Dimas Prasetyahani SE MM mengatakan, pendidikan perkoperasian merupakan langkah strategis untuk membentuk karakter generasi muda yang mandiri, bertanggung jawab, dan memiliki semangat kebersamaan.
Menurutnya, koperasi bukan sekadar badan usaha, melainkan sarana pembelajaran nilai gotong royong, tanggung jawab, dan ekonomi kerakyatan yang penting dikenalkan sejak dini.
Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat sistem perkoperasian sebagai pilar ekonomi nasional sekaligus instrumen pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Materi perkoperasian akan diintegrasikan ke dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), serta diperkuat melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler.
Tanamkan Karakter dan Jiwa Ekonomi Kerakyatan
Wakil Bupati Dimas menegaskan, Pemkab Purbalingga siap mendukung pelaksanaan program melalui sinergi antara sektor pendidikan dan koperasi. Dengan kolaborasi tersebut, pembelajaran diharapkan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif dan dekat dengan kehidupan sehari-hari murid.
Ia menilai langkah yang diinisiasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini menjadi tonggak penting dalam penguatan pendidikan perkoperasian dan berpotensi menjadi model yang dapat diterapkan di daerah lain melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
“Untuk Purbalingga, saya berpesan agar program ini dapat diimplementasikan dengan baik. Masyarakat perlu memahami bahwa koperasi dibangun atas semangat gotong royong dengan keanggotaan yang sukarela dan memberikan manfaat bagi anggotanya,” katanya.
Materi Koperasi Terintegrasi di Sekolah
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, Heru Sri Wibowo, S.Sos, M.Si mengatakan pihaknya bersama Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM (DindagkopUKM) telah mendapat tugas untuk mengimplementasikan program tersebut di daerah.
Wabup Purbalingga Dimas Prasetyahani bersama Kadindikbud Purbnalingga Heru Sri Wibowo.
“Insya Allah mulai tahun ajaran 2026/2027 akan kita implementasikan. Bukan ke dalam mata pelajaran tersendiri, tetapi diintegrasikan ke dalam mata pelajaran yang sudah ada,” ujarnya.
Menurut Heru, insersi pendidikan perkoperasian merupakan penyisipan materi dan nilai-nilai koperasi ke dalam proses pembelajaran tanpa menambah mata pelajaran baru. Murid akan memperoleh pemahaman mengenai koperasi melalui berbagai mata pelajaran dan aktivitas sekolah.
Selain melalui IPS dan PPKn, pemahaman tersebut akan diperkuat lewat kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler seperti kunjungan edukatif ke koperasi, simulasi rapat anggota, proyek kewirausahaan kelompok, bazar atau market day, pelatihan pengelolaan keuangan sederhana, hingga penguatan koperasi siswa di sekolah.
Melalui kegiatan tersebut, murid diajak mempraktikkan kerja sama, kepemimpinan, musyawarah dalam pengambilan keputusan, serta pengelolaan usaha bersama yang menjadi prinsip dasar koperasi.
Dukung Koperasi Merah Putih
Kepala DindagkopUKM Purbalingga, Agung Widiarto,menyebut peluncuran program ini menjadi momentum yang tepat di tengah pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
“Insersi pendidikan perkoperasian menjadi sinergi yang sangat tepat untuk membangkitkan kembali koperasi di Indonesia. Kami akan terus mendukung dari sisi kelembagaan untuk meningkatkan kualitas manajemen koperasi,” katanya.
Ia berharap pendidikan perkoperasian di sekolah mampu melahirkan generasi yang memahami pentingnya koperasi sebagai sarana membangun kemandirian ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat keberlanjutan gerakan koperasi di masa depan.
Jawa Tengah Jadi Pelopor Nasional
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koperasi RI, Ferry Juliantono, mengungkapkan pemerintah tengah mengusulkan Undang-Undang Sistem Perkoperasian Nasional sebagai revisi atas Undang-Undang Perkoperasian Tahun 1992 yang dinilai sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman.
Menurutnya, regulasi baru tersebut akan menjadi payung hukum bagi pelaksanaan kegiatan perkoperasian di Indonesia. Ia menambahkan, pemerintah ingin memperkuat kembali ekonomi Pancasila melalui koperasi sebagai instrumen untuk mengurangi kemiskinan, mewujudkan keadilan ekonomi, dan memperkuat sektor produksi, distribusi, industri, serta perkreditan.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan Jawa Tengah menjadi provinsi pertama di Indonesia yang menerapkan Insersi Pendidikan Perkoperasian secara sistematis.
“Koperasi jangan hanya dipahami sebagai simpan pinjam. Di dalamnya ada manajemen, kepemimpinan, dan bagaimana mengelola kesejahteraan anggota serta masyarakat. Semua itu harus dipahami sejak dini,” tegasnya.
Peluncuran program tersebut dihadiri para bupati dan wali kota se-Jawa Tengah, kepala dinas yang membidangi pendidikan dan koperasi, serta perwakilan kementerian terkait.
Program ini diharapkan mampu mencetak generasi yang memahami dan mengembangkan koperasi sejak usia sekolah sehingga mendukung keberlanjutan gerakan koperasi dan penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di masa mendatang. (Prasetiyo)
