*Minat Generasi Muda Jadi Guru Turun
Ilustrasi AI
SEMARANG, EDUKATOR–Hari ini,setiap tanggal 2 Mei, insan pendidikan di Indonesia memperingati Hari Pendidikan Nasional. Di tengah dinamika pendidikan yang terus berkembang, sejenak kita melakukan refleksi. Bahwa salah satu persoalan mendasar dunia pendidikan saat ini, menurunnya minat generasi muda menjadi guru serta belum terpenuhinya kebutuhan tenaga pendidik di sekolah. Kondisi ini dinilai berpotensi menghambat terwujudnya pendidikan bermutu di Indonesia.
Ketua PGRI Jawa Tengah, Dr Muhdi, SH, M.Hum
Ketua PGRI Jawa Tengah, Dr Muhdi, SH, M.Hum, mengungkapkan hanya sekitar 11 persen lulusan terbaik yang berminat menjadi guru.
Hal itu disampaikannya di sela Konferensi Kerja PGRI Jawa Tengah di Semarang, Sabtu (25/4/2026).
“Kalau status dan penghasilannya tidak jelas, maka minat menjadi guru semakin turun. Risikonya, pendidikan yang jadi korban,” ujarnya.
Muhdi menilai penurunan minat tersebut dipicu ketidakpastian status kerja serta rendahnya kesejahteraan guru. Ia juga menyoroti kontradiksi kebijakan pemerintah yang menuntut sektor swasta memenuhi standar upah, namun belum sepenuhnya memberikan kepastian serupa bagi tenaga pendidik.
Skema kerja paruh waktu tanpa jaminan penghasilan layak turut memperburuk citra profesi guru.
Kebutuhan Guru Belum Terpenuhi
Di Kabupaten Kudus, persoalan serupa masih dirasakan. Ketua PGRI Kabupaten Kudus, Dr Ahadi Setiawan, MPd, menyebut pemerataan pendidikan secara umum sudah tercapai, tetapi kebutuhan guru belum terpenuhi secara optimal.
Ketua PGRI Kabupaten Kudus, Dr Ahadi Setiawan, MPd
Ia mengungkapkan masih banyak guru mengajar tidak sesuai bidang keahlian. “Masih banyak guru yang mengajar tidak sesuai disiplin ilmunya. Ini tentu berpengaruh terhadap mutu pendidikan,” katanya yang dihubungi terpisah, kemarin.
Menurutnya, jumlah tenaga pendidik belum seimbang dengan kebutuhan di lapangan. Ia juga mengingatkan potensi masalah jika kebijakan penghapusan tenaga non-ASN tidak diiringi rekrutmen guru baru.
“Jangan sampai ada larangan mengangkat guru honorer, tetapi kebutuhan guru di sekolah tidak dipenuhi,” tegasnya.
Zonasi dan Tantangan Layanan Pembelajaran
Sementara itu, Kepala SMPN 1 Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, Khoirul Huda, SPd, MSi, menyoroti dampak sistem penerimaan murid berbasis zonasi. Menurutnya, perbedaan kemampuan siswa dalam satu kelas menuntut layanan pembelajaran yang lebih kompleks.
Kepala SMPN 1 Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, Khoirul Huda, SPd, MSi
“Ketika fokus pada siswa berdaya tangkap tinggi, siswa yang lambat belajar bisa semakin tertinggal,” ujarnya.
Ia mengakui layanan pendidikan sering kali belum maksimal untuk semua karakter peserta didik. Selain itu, keterbatasan sarana prasarana, seperti ruang keterampilan, ruang OSIS, dan UKS, juga menjadi kendala.
Huda juga menilai masih banyak guru menggunakan metode pembelajaran konvensional, meski pemerintah telah menyediakan berbagai platform digital. Ia menambahkan, pelatihan daring belum sepenuhnya efektif untuk materi teknis.
“Pelatihan online memang memudahkan, tetapi tanpa tatap muka terasa kurang optimal,” jelasnya.
Kebijakan Daerah Jadi Solusi Alternatif
Di Kota Semarang, sejumlah kebijakan pemerintah daerah dinilai memberikan dampak positif. Kepala SMP PGRI 5 Semarang, Arum Dhati, S.Pd mengapresiasi program Sekolah Swasta Gratis yang telah menjangkau lebih dari 130 sekolah.
“Kebijakan ini membantu puluhan ribu siswa dari keluarga kurang mampu dan memperluas akses pendidikan,” katanya.
Kepala SMP PGRI 5 Semarang, Arum Dhati, S.Pd
Selain itu, transformasi sistem penerimaan murid baru (SPMB) dinilai meningkatkan transparansi dan pemerataan akses. Program lain seperti beasiswa berjenjang, penguatan literasi dan numerasi, serta digitalisasi pendidikan juga dinilai mendukung peningkatan kualitas pembelajaran.
Perlu Langkah Nyata dan Konsisten
Refleksi Hardiknas 2026 menegaskan bahwa upaya mewujudkan pendidikan bermutu tidak cukup melalui kebijakan semata. Pemenuhan kebutuhan guru, peningkatan kesejahteraan, serta dukungan sarana prasarana menjadi faktor kunci yang harus segera ditangani.
Tanpa langkah konkret dan konsisten, berbagai program yang telah dirancang berisiko tidak berjalan optimal. Pendidikan bermutu hanya dapat terwujud jika seluruh komponen, terutama ketersediaan dan kualitas guru, benar-benar terpenuhi di lapangan. (Purwanto/Prs)
