Oleh: Mayjen TNI (Purn.) Fulad, S.Sos, M.Si
Penasihat Militer RI untuk PBB (2017–2019)
Pendahuluan
Setiap zaman melahirkan cara perangnya sendiri.
Ada masa ketika kemenangan ditentukan oleh jumlah pasukan yang mampu dikerahkan ke medan tempur. Ada masa ketika keunggulan ditentukan oleh kemampuan industri menghasilkan senjata lebih banyak daripada lawan. Ada pula masa ketika penguasaan udara menjadi faktor penentu kemenangan.
Kini kita memasuki zaman yang berbeda.
Perang modern semakin ditentukan oleh kecepatan. Bukan semata kecepatan gerak pasukan, melainkan kecepatan memahami situasi, mengambil keputusan, dan bertindak sebelum lawan sempat melakukan hal yang sama.
Perubahan ini tampak sederhana, tetapi sesungguhnya sangat mendasar. Ia tidak hanya mengubah teknologi yang digunakan dalam peperangan, melainkan juga menggugat asumsi-asumsi lama tentang kepemimpinan, komando, dan pengendalian operasi militer.
Dalam berbagai konflik kontemporer, mulai dari Ukraina hingga Timur Tengah, kita menyaksikan bagaimana satuan-satuan kecil yang didukung teknologi informasi mampu menghasilkan efek strategis yang dahulu hanya dapat dicapai oleh formasi yang jauh lebih besar.
Drone murah mampu menghancurkan aset bernilai jutaan dolar. Informasi yang dahulu membutuhkan waktu berjam-jam untuk diperoleh kini dapat diterima dalam hitungan detik. Jarak antara pengamatan dan tindakan semakin menyempit.
Pertanyaannya kemudian menjadi menarik: apakah organisasi militer yang kita bangun hari ini berkembang secepat perubahan medan tempur itu sendiri?
Pertanyaan tersebut bukan sekadar persoalan teknologi. Ia menyentuh aspek yang jauh lebih mendasar, yakni hubungan antara kepercayaan dan kendali dalam sebuah organisasi militer.
Saya teringat sebuah percakapan beberapa tahun lalu di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York. Dalam sebuah diskusi informal mengenai operasi perdamaian, seorang perwira senior dari negara yang pasukannya sering terlibat dalam misi PBB menyampaikan pandangan yang sederhana namun mengesankan.
“Dalam konflik modern, masalah terbesar bukan kekurangan informasi. Masalah terbesar adalah terlalu banyak informasi yang harus diproses sebelum seseorang berani mengambil keputusan.”
Kalimat itu terus teringat hingga hari ini.
Di banyak organisasi, termasuk organisasi militer, teknologi sering kali berkembang lebih cepat daripada budaya pengambilan keputusan. Informasi semakin melimpah, tetapi keberanian untuk mendelegasikan kewenangan tidak selalu tumbuh pada kecepatan yang sama.
Akibatnya, paradoks pun muncul. Sistem yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas justru berisiko memperlambat respons. Organisasi menjadi semakin mengetahui banyak hal, tetapi tidak selalu menjadi lebih cepat bertindak.
Di sinilah letak kegelisahan yang melatarbelakangi tulisan ini.
Bukan tentang perlunya mengurangi peran jenderal.
Bukan pula tentang melemahkan disiplin atau rantai komando.
Tulisan ini justru berangkat dari pertanyaan yang lebih mendasar:
Apakah perang masa depan masih dapat dimenangkan dengan pola pengambilan keputusan yang dirancang untuk masa lalu?
Ketika Hierarki Berhadapan dengan Kecepatan
Sejak awal kemunculannya, organisasi militer dibangun di atas prinsip hierarki.
Hierarki memiliki logika yang kuat. Ia menciptakan keteraturan, memastikan akuntabilitas, dan menjaga kesatuan tindakan dalam situasi yang penuh risiko.
Namun sejarah menunjukkan bahwa setiap kekuatan memiliki titik ketika keunggulannya dapat berubah menjadi kelemahan.
Hierarki yang terlalu longgar melahirkan kekacauan.
Sebaliknya, hierarki yang terlalu kaku dapat melahirkan kelambanan.
Dalam perang modern, kelambanan sering kali sama berbahayanya dengan kekeliruan.
Kolonel John Boyd menjelaskan fenomena ini melalui konsep OODA Loop: Observe, Orient, Decide, Act. Menurut Boyd, kemenangan tidak selalu ditentukan oleh siapa yang memiliki kekuatan terbesar, melainkan oleh siapa yang mampu menjalankan siklus keputusan lebih cepat daripada lawannya.
Gagasan Boyd semakin relevan pada era drone, kecerdasan buatan, sensor real-time, dan peperangan multidomain.
Hari ini, keunggulan tempur tidak hanya ditentukan oleh siapa yang melihat lebih jauh, tetapi juga oleh siapa yang mampu bertindak lebih dahulu.
Dalam konteks seperti itu, muncul pertanyaan yang tidak selalu nyaman untuk diajukan:
Apakah setiap keputusan taktis harus terus bergerak naik ke atas sebelum dapat bergerak kembali ke bawah?
Ataukah sudah saatnya sebagian keputusan dipercayakan kepada mereka yang berada paling dekat dengan situasi?
Pelajaran yang Sering Terlupakan
Selama bertugas sebagai Penasihat Militer Republik Indonesia untuk PBB, saya berkesempatan mengamati berbagai karakter organisasi militer dari berbagai negara.
Satu pelajaran yang saya peroleh cukup menarik.
Pasukan yang efektif tidak selalu berasal dari negara yang paling kaya atau memiliki teknologi paling mutakhir.
Dalam banyak kasus, efektivitas justru lahir dari kemampuan organisasi membangun kepercayaan profesional.
Mereka memahami bahwa tidak ada markas besar yang dapat melihat seluruh realitas medan tempur secara utuh.
Karena itu, mereka berusaha memastikan bahwa keputusan diambil sedekat mungkin dengan sumber masalah.
Kepercayaan diberikan bukan karena bawahan dianggap tidak mungkin salah.
Kepercayaan diberikan karena organisasi memahami bahwa dalam situasi tertentu, keputusan yang cepat sering kali lebih berharga daripada keputusan yang sempurna tetapi terlambat.
Pelajaran inilah yang menurut saya semakin relevan bagi TNI.
Bukan karena TNI kekurangan prajurit berkualitas.
Justru sebaliknya.
Pertanyaan yang perlu kita renungkan adalah apakah sistem yang kita bangun sudah cukup memberikan ruang bagi kualitas tersebut untuk berkembang secara optimal.
Jenderal yang Membangun Pemimpin
Saya termasuk orang yang percaya bahwa perang masa depan tetap membutuhkan jenderal.
Bahkan mungkin lebih dari sebelumnya.
Namun fungsi jenderal akan semakin berbeda.
Jenderal abad ke-20 banyak diukur dari kemampuannya mengendalikan operasi.
Jenderal abad ke-21 akan semakin diukur dari kemampuannya membangun organisasi yang tetap efektif tanpa harus terus-menerus dikendalikan.
Tugasnya bukan menjadi pusat seluruh keputusan.
Tugasnya adalah memastikan bahwa keputusan yang tepat dapat muncul di seluruh tingkat organisasi.
Dengan kata lain, keberhasilan seorang jenderal tidak lagi semata-mata terlihat dari banyaknya perintah yang ia keluarkan, tetapi dari banyaknya pemimpin yang berhasil ia bentuk.
Di sinilah makna terdalam dari otonomi taktis.
Ia bukan pengurangan kendali.
Ia adalah investasi kepercayaan.
Penutup
Perang modern tetap membutuhkan pemimpin strategis. Namun kepemimpinan strategis tidak identik dengan keterlibatan dalam setiap keputusan taktis.
Sebaliknya, kepemimpinan strategis justru menuntut keberanian untuk membangun sistem yang mampu bekerja ketika pemimpinnya tidak hadir.
Sejarah militer menunjukkan bahwa institusi yang berhasil bertahan bukanlah institusi yang paling kuat menolak perubahan, melainkan institusi yang paling cepat belajar dari perubahan.
Karena itu, tantangan terbesar TNI ke depan bukan saja terletak pada modernisasi alutsista, melainkan pada modernisasi cara berpikir.
Sebab pada akhirnya, perang selalu menjadi ujian kemampuan manusia untuk beradaptasi.
Dan seperti yang berulang kali diajarkan sejarah, mereka yang gagal beradaptasi biasanya tidak kalah karena kekurangan keberanian.
Mereka kalah karena terlalu lama percaya bahwa cara lama akan selalu cukup untuk menghadapi dunia yang baru.
Jakarta, Juni 2026
