*Demi Bertahan Hidup di Masa Tua
Prihartono, di tengah tumpukan sampah yang kini digelutinya di masa tua.
PURWOKERTO, EDUKATOR–Masa pensiun yang seharusnya menjadi waktu menikmati hasil pengabdian justru berubah menjadi perjuangan berat bagi Prihartono (63), pensiunan guru SMA Negeri di Banyumas atas asal Kelurahan Pabuwaran, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas.
Di usia senjanya, ia yang dulu mengajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) itu, kini bekerja di pusat daur ulang sampah, berjarak kurang lebih satu kilometer dari rumahnya. Hidup bergulat dengan sampah itu dilakukannya demi bertahan hidup di masa tua, setelah penghasilan pensiunnya tergerus akibat persoalan kredit atau investasi bodong yang diduga melibatkan oknum Bank Mandiri Taspen KCP Purwokerto.
Setiap pagi, Prihartono bergelut dengan tumpukan sampah yang menggunung. Bau busuk sudah akrab bagi dirinya. Tangannya yang dahulu akrab dengan buku pelajaran dan lembar tugas murid, kini harus membongkar, memilah, serta mengangkut berbagai jenis sampah yang masuk ke pusat daur ulang. Pekerjaan itu dijalaninya bukan karena pilihan, melainkan karena keadaan yang memaksanya mencari tambahan penghasilan.
Priharono sedang memilah sampah, untuk diproses di pusat daur ulang sampah di daerah Pabuwaran, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas.
“Saya hanya ingin kehidupan saya kembali normal sesuai penghasilan yang saya terima dari pensiun,” ujar Prihartono dengan suara lirih, Senin (8/6/2026).
Inilah pekerjaan rutin sehari-hari yang dijalani Prihartono di usia senjanya.Ia terseok-seok membawa kantung plastik besar berisi sampah-sampah yang sudah dipilah, untuk selanjutnya diproses di pusat daur ulang sampah di Pabuwaran.
Bermula dari Konsultasi Kredit
Prihartono menuturkan, persoalan yang membelitnya berawal ketika ia mendatangi kantor layanan perbankan untuk berkonsultasi mengenai fasilitas kredit. Namun, menurut pengakuannya, proses yang terjadi tidak berjalan sesuai pemahaman yang ia miliki saat itu.
Ia mengaku dipertemukan dengan seseorang bernama Nurma Handikasari alias Dika. Berkas pengajuan kredit kemudian diambil dan diisi sebelum diperlihatkan kepadanya.
Prihartono mengaku terkejut ketika mengetahui nilai pinjaman yang tercantum mencapai sekitar Rp 159 juta.
“Saya datang niatnya hanya konsultasi tentang kredit,” katanya.
Sejak saat itu, sebagian besar dana pensiun yang diterimanya harus digunakan untuk membayar angsuran. Kondisi tersebut membuat kebutuhan rumah tangga semakin sulit dipenuhi.
Dana Pensiun Menyusut, Kehidupan Berubah
Kesulitan ekonomi mulai dirasakan Prihartono ketika dana yang diterimanya mengalami penurunan secara bertahap sejak April lalu. Pada Mei, jumlah yang masuk ke rekeningnya hanya sekitar separuh dari biasanya. Pada bulan-bulan berikutnya, nominal tersebut terus berkurang.
Akibatnya, kebutuhan pokok keluarga menjadi semakin berat untuk dipenuhi. Di tengah keterbatasan itu, Prihartono berusaha mencari pekerjaan tambahan agar dapur tetap mengepul.
Kesempatan tersebut datang dari sebuah pusat daur ulang sampah di wilayah Banyumas. Meski penghasilannya tidak besar, pekerjaan itu menjadi penopang hidup di tengah tekanan ekonomi yang terus menghimpit.
“Alhamdulillah masih bisa bekerja di pusat daur ulang sampah. Setidaknya membantu kebutuhan sehari-hari,” tuturnya.
Puluhan Pensiunan Mengadu
Kisah Prihartono ternyata bukan satu-satunya. Hingga Senin (8/6/2026), sedikitnya 90 pensiunan telah mengadukan persoalan serupa ke Klinik Hukum Peradi SAI Purwokerto yang beralamat di Jalan Sidanegara Gang II Nomor 45, Purwokerto.
Mereka meminta pendampingan hukum terkait dugaan permasalahan kredit yang dinilai merugikan dan berdampak langsung pada kondisi ekonomi keluarga. Berdasarkan pendataan sementara, total nilai kerugian yang dilaporkan para korban diperkirakan mencapai sekitar Rp 20 miliar.
Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah seiring munculnya laporan baru dari para pensiunan di berbagai wilayah Banyumas.
Tidak Hanya Hukum, Korban Butuh Penguatan Mental
Kuasa hukum Klinik Hukum Peradi SAI Purwokerto, Djoko Susanto, SH mengatakan, para pensiunan yang datang tidak hanya membawa persoalan hukum, tetapi juga beban psikologis yang berat.
Menurutnya, sejumlah korban mengaku mengalami tekanan mental setelah menghadapi persoalan kredit yang mereka laporkan. Beberapa di antaranya bahkan merasa tertekan karena masih harus menghadapi tuntutan pembayaran yang berjalan.
“Banyak korban yang mengalami tekanan mental. Karena itu kami memberikan pendampingan hukum sekaligus dukungan psikologis agar mereka tetap kuat,” kata Djoko.
Selain konsultasi hukum, pihaknya juga melakukan trauma healing dan penguatan mental agar para korban tetap memiliki optimisme selama proses penyelesaian kasus berlangsung.
Djoko menegaskan bahwa hingga Senin siang, jumlah pengaduan yang diterima telah mendekati 90 orang dengan estimasi kerugian sekitar Rp20 miliar.
Menanti Keadilan di Hari Tua
Kasus yang menimpa Prihartono dan puluhan pensiunan lainnya kini menjadi perhatian publik. Mereka adalah kelompok masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup pada dana pensiun setelah puluhan tahun mengabdi kepada negara.
Bagi Prihartono, persoalan ini bukan sekadar angka dalam dokumen kredit atau besaran cicilan yang harus dibayar setiap bulan. Di baliknya ada kehidupan keluarga yang berubah drastis, ada masa tua yang seharusnya tenang namun justru dipenuhi kecemasan, serta ada harapan sederhana untuk kembali menjalani hari-hari seperti semula.
Sambil memilah sampah di pusat daur ulang, mantan guru itu masih menyimpan keyakinan bahwa keadilan akan datang.
Ia berharap hak-hak para pensiunan yang mengalami nasib serupa dapat dipulihkan, sehingga masa tua yang tersisa tidak lagi diwarnai perjuangan berat untuk sekadar memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. (Prasetiyo)
