Oleh: Mayjen TNI (Purn.) Fulad, S.Sos,M.Si
Penasihat Militer RI untuk PBB (2017–2019)
Pendahuluan
Prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menurut Chatib Basri pada kuartal I 2026 mencapai 5,5 persen. Angka yang membuat pemerintah tersenyum lebar dalam konferensi pers. Namun, senyum itu bisa membeku dalam hitungan detik ketika muncul breaking news: “Rudal Iran hantam kilang minyak Saudi.”
Ekonom Indonesia yang dikenal luas karena keahliannya di bidang ekonomi makro, kebijakan fiskal, perdagangan internasional, dan investasi, Chatib Basri itu benar. Indonesia tahun 2026 bukan Indonesia tahun 1998. Kurs kita fleksibel, cadangan devisa mencapai 155 miliar dolar AS, dan perbankan relatif sehat. Namun, ada musuh baru yang lebih sunyi dibanding krisis kurs, yakni kredibilitas fiskal yang bocor. Musuh ini tidak bisa ditembak dengan Iron Dome.
Pertanyaannya, antara rudal Iran dan APBN yang bocor, mana yang lebih berbahaya bagi NKRI?
Musuh Utama Bukan Rupiah, Tapi Ketakutan Pasar
Rupiah di level Rp16.500 per dolar AS bukanlah masalah utama. Masalahnya adalah mengapa rupiah bisa sampai ke level tersebut.
Data yang disampaikan Chatib Basri menunjukkan bahwa yang menggerakkan rupiah bukanlah rupiah itu sendiri, melainkan CDS (Credit Default Swap), yaitu harga “asuransi gagal bayar” utang Indonesia. Ketika CDS naik, pasar sedang mengatakan bahwa pemerintah Indonesia dianggap lebih berisiko mengalami gagal bayar. Jika persepsi itu menguat, rupiah akan tertekan.
Situasi ini sangat berbeda dengan tahun 1998. Saat itu Indonesia terpuruk karena kombinasi utang dolar yang besar, perbankan yang rapuh, dan sistem kurs yang dipatok.
Kini, ancaman terbesar muncul ketika pasar kehilangan kepercayaan terhadap APBN. Artinya, Bank Indonesia dapat saja menggelontorkan dolar dalam jumlah besar, tetapi hal itu tidak akan efektif jika kredibilitas fiskal melemah. Intervensi BI hanyalah obat penurun panas. Obat utamanya adalah menjaga kredibilitas fiskal.
Bom Waktu Dari Timur Tengah: Tiga Jalur Neraka Ke Dompet Rakyat
Konflik Israel-Iran bukan sekadar berita internasional yang ditayangkan pada jam prime time. Dampaknya dapat langsung masuk ke dompet 280 juta rakyat Indonesia melalui tiga jalur berikut.
Jalur 1: Inflasi Menggigit Leher Rakyat
Sekitar 20 persen pasokan minyak dunia melewati Selat Hormuz. Jika Iran menutup jalur tersebut selama beberapa hari, harga minyak dunia berpotensi menembus 100 dolar AS per barel.
Jika harga Pertalite dipertahankan, APBN harus menanggung tambahan subsidi yang sangat besar. Namun, jika harga BBM dinaikkan, masyarakat akan menghadapi beban yang lebih berat dan berpotensi memicu gejolak sosial. Pemerintah dihadapkan pada pilihan yang sama-sama sulit.
Jalur 2: Rupiah Babak Belur
Investor global cenderung menghindari risiko ketika konflik geopolitik meningkat. Mereka akan mengalihkan dana ke aset yang dianggap lebih aman, seperti dolar AS.
Akibatnya, modal asing keluar dari pasar saham dan surat berharga negara. Rupiah melemah, biaya impor meningkat, dan harga barang dalam negeri ikut naik. Siklus ini dapat memperburuk tekanan ekonomi.
Jalur 3: APBN Digerus Subsidi
Setiap kenaikan harga minyak dunia akan menambah beban subsidi energi pemerintah dalam jumlah yang sangat besar.
Dana yang semestinya digunakan untuk membangun jalan, memperluas layanan pendidikan, atau meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat akhirnya habis untuk menutup biaya energi impor. Negara dipaksa membangun masa depan dengan sisa anggaran yang semakin terbatas.
Dalam konteks ini, Iran tidak perlu berhadapan langsung dengan Amerika Serikat menggunakan tank atau pesawat tempur. Dukungan kepada kelompok proksi dan serangan nonkonvensional sudah cukup untuk mengerek harga energi dunia. Dampaknya dirasakan oleh negara-negara seperti Indonesia. Inilah wajah perang murah abad ke-21.
Trade-Off Neraka: Pajak, Utang, Atau Pemotongan
Pemerintah berada dalam posisi yang tidak mudah karena dihadapkan pada tiga pilihan yang sama-sama pahit.
Jika pajak dinaikkan, masyarakat dan dunia usaha akan bereaksi keras.
Jika utang ditambah, risiko fiskal meningkat, CDS berpotensi naik, nilai tukar tertekan, dan biaya bunga utang semakin besar.
Jika belanja dipotong, berbagai program pembangunan dan pelayanan publik bisa terganggu.
Dalam situasi seperti ini, pendekatan yang sering disampaikan Chatib Basri layak dipertimbangkan, yaitu melakukan revolusi penerimaan negara dan bedah belanja.
Peningkatan penerimaan pajak sebaiknya difokuskan pada kelompok berpenghasilan tinggi serta perusahaan digital besar yang selama ini menikmati pasar Indonesia. Di sisi lain, efisiensi belanja harus menyasar pengeluaran yang kurang produktif, seperti perjalanan dinas dan rapat mewah, bukan program perlindungan sosial bagi masyarakat kecil.
Penambahan utang juga perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak sekadar digunakan untuk membayar bunga utang lama. Strategi seperti itu hanya memperpanjang masalah.
Kunci Selamat: Berhenti Jadi Negara Konsumen, Jadi Negara Otak
Jepang tidak memiliki sumber daya minyak yang melimpah, tetapi mampu menjadi negara maju.
Korea Selatan juga tidak dikaruniai kekayaan sumber daya alam yang besar, namun berhasil menjadi pusat industri teknologi dunia.
Mereka membangun ekonomi berbasis pengetahuan, inovasi, dan teknologi, bukan semata-mata mengandalkan bahan mentah.
Indonesia masih bercita-cita menjadi Macan Asia, tetapi fondasi ekonominya masih sangat bergantung pada ekspor komoditas dan konsumsi domestik.
Strategi ini rentan terhadap gejolak global. Ketika harga komoditas turun atau harga energi melonjak, perekonomian ikut terguncang.
Karena itu, Indonesia perlu menjalankan strategi 3S: Stop jual bahan mentah, Serap teknologi, dan Suntik inovasi.
Sebagian anggaran subsidi energi dapat dialihkan untuk memperkuat riset dan pengembangan di bidang baterai, kecerdasan buatan (AI), serta industri semikonduktor. Jika tidak, Indonesia hanya akan menjadi pemasok bahan baku, sementara nilai tambah terbesar dinikmati negara lain.
Penutup
Kredibilitas adalah mata uang baru.
Pada tahun 1998, Indonesia mengalami krisis karena kehabisan dolar. Pada tahun 2026, ancaman yang lebih besar adalah kehabisan kepercayaan.
Dolar dapat dicetak atau diperoleh melalui berbagai instrumen kebijakan. Namun, kepercayaan pasar tidak dapat diciptakan secara instan. Sekali hilang, diperlukan waktu bertahun-tahun untuk memulihkannya.
Pilihan Indonesia sebenarnya sederhana. Apakah kita ingin menjadi negara yang selalu panik setiap harga minyak naik, atau menjadi negara yang tetap dipercaya investor meskipun dunia sedang bergejolak?
Jawabannya tidak hanya berada di Bank Indonesia.
Jawabannya ada di Kementerian Keuangan, di DPR, dan di setiap ruang sidang pembahasan APBN.
APBN harus dijaga sebagaimana negara menjaga aset strategisnya. Sebab, APBN yang bocor sama dengan pintu yang terbuka lebar bagi berbagai risiko ekonomi.
Ancaman abad ke-21 tidak selalu datang dalam bentuk senjata atau rudal. Ia bisa hadir dalam bentuk krisis kepercayaan yang perlahan menggerogoti fondasi ekonomi.
NKRI Harga Mati. Dan komitmen itu seharusnya dimulai dari setiap baris terakhir APBN yang disusun dengan disiplin, tanggung jawab, dan kredibilitas.
Geopark Ciletuh–Sukabumi, Juni 2026
