Oleh: Mayjen TNI (Purn.) Fulad, S.Sos,M.Si
Penasihat Militer RI untuk PBB (2017–2019)
Pendahuluan
Saya baca New York Times minggu ini. Mereka memberi peringatan keras: perang Iran versus Amerika-Israel tidak hanya membakar kawasan padang pasir, tetapi juga berdampak pada ekonomi dunia. Pertumbuhan ekonomi global 2026 diperkirakan melambat, bukan karena COVID atau perang dagang, melainkan lonjakan harga minyak yang tidak terkendali.
Orang Jakarta mungkin tidak pernah mendengar suara rudal. Namun dampaknya akan terasa langsung: harga sembako naik, tarif angkutan meningkat, dan yang paling menyakitkan, BBM ikut terdongkrak.
Kini kita melihat kondisi di lapangan. Demo terjadi di berbagai titik, Jakarta memanas. Rakyat turun ke jalan bukan untuk menyuarakan geopolitik Timur Tengah, melainkan karena persoalan sehari-hari: perut lapar, harga BBM mahal, dan biaya hidup yang semakin berat.
Jangan salah membaca situasi ini. Aksi demonstrasi bukan sekadar urusan politik, tetapi efek berantai dari ketergantungan energi yang sangat tinggi.
Subsidi BBM: Tameng atau Bom Waktu?
Setiap kali terjadi gejolak di Timur Tengah, pemerintah berada dalam posisi waspada. Pasalnya, cadangan BBM nasional hanya cukup sekitar 18 hari. Jika Selat Hormuz terganggu dan harga minyak dunia melonjak hingga 150 dolar AS per barel, maka subsidi energi yang saat ini sekitar Rp300 triliun bisa membengkak hingga Rp500 triliun.
Artinya, dana pembangunan infrastruktur, gaji guru, alutsista TNI, hingga bantuan sosial akan tersedot untuk menahan harga BBM agar tetap stabil di masyarakat.
Namun kenyataannya, tekanan tetap muncul di lapangan. Aksi demonstrasi di Jakarta menjadi gambaran awal. Jika APBN benar-benar tertekan, pemerintah hanya memiliki dua pilihan sulit: menambah subsidi dengan konsekuensi utang meningkat, atau mengurangi subsidi yang berpotensi memicu gejolak sosial lebih besar.
Saya Bicara Sebagai Prajurit, Bukan Politisi
Saya sering ditanya, “Alutsista kita canggih, tapi kenapa masih khawatir dengan demo?” Jawabannya sederhana: kekuatan militer tidak akan optimal jika energi tidak tersedia.
Tank Leopard, jet F-16, dan kapal perang tidak akan berarti jika bahan bakar terbatas. Masalahnya bukan pada ancaman militer, tetapi pada ketahanan fiskal negara. Ketika harga minyak dunia melonjak, dampaknya langsung ke APBN dan kemampuan operasional, termasuk pengamanan dalam negeri.
Iron Dome Israel mungkin kuat secara teknologi. Namun di Indonesia, “benteng pertahanan” utama justru ada pada stabilitas anggaran negara. Jika subsidi jebol, maka stabilitas nasional ikut terguncang.
Solusi: Jangan Cuma Ngomong, Tapi Eksekusi
Kita perlu langkah konkret. Salah satunya adalah mengalihkan sekitar 20 persen anggaran subsidi ke dalam program strategis bernama Dana Mandiri Energi Nasional.
Dana tersebut dapat digunakan untuk pengembangan energi baru terbarukan seperti PLTB Sidrap, eksplorasi panas bumi, konversi batu bara menjadi DME sebagai pengganti LPG, serta pembangunan industri baterai dan panel surya di dalam negeri.
Targetnya jelas: pada 2030, minimal 30 persen energi nasional harus berasal dari sumber dalam negeri. Tidak boleh ada kompromi dalam hal ini.
Jika energi mandiri tercapai, maka harga BBM tidak mudah terpengaruh gejolak global, APBN lebih stabil, dan potensi konflik sosial dapat ditekan. Pada saat yang sama, TNI dapat lebih fokus menjaga kedaulatan wilayah, bukan hanya menangani dampak sosial ekonomi.
Penutup
Aksi demonstrasi di Jakarta hari ini adalah alarm keras bagi bangsa. Ini bukan sekadar gejolak sesaat, tetapi peringatan bahwa ketergantungan energi dapat mengguncang stabilitas nasional tanpa satu peluru pun ditembakkan.
Negara yang tidak mandiri secara energi tidak akan pernah benar-benar merdeka. Dan rakyatnya akan terus menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya di jalanan.
Sudah saatnya berhenti berwacana dan mulai mengeksekusi solusi nyata.
NKRI Harga Mati.
Geopark Ciletuh, Sukabumi, Juni 2026
