Oleh: Mayjen TNI (Purn.) Fulad, S.Sos, M.Si
Penasihat Militer RI untuk PBB (2017–2019)
Pendahuluan
Kenyataan yang sulit dibantah: dunia tidak sedang menuju perdamaian yang lebih kokoh, melainkan ketidakpastian yang semakin berbahaya. Perang Rusia-Ukraina yang memasuki tahun kelima, eskalasi Iran-Israel, ketegangan Laut China Selatan, serta rivalitas Amerika Serikat-China menunjukkan bahwa fondasi stabilitas pasca-Perang Dingin tengah rapuh.
Dunia memang belum memasuki perang dunia, tetapi tatanan keamanan global semakin melemah di berbagai kawasan.
Yang mengkhawatirkan bukan hanya bertambahnya jumlah konflik, melainkan juga perubahan cara perang dijalankan. Pada abad ke-20, kekuatan militer diukur dari jumlah personel dan divisi lapis baja.
Kini, ukuran itu mulai usang. Kemampuan menyerang dari ribuan kilometer dengan tingkat akurasi tinggi menjadi penentu utama keseimbangan kekuatan. Perang modern tidak lagi ditentukan oleh siapa yang memiliki pasukan terbanyak, melainkan siapa yang menguasai teknologi paling efektif.
Rudal dan drone bukan lagi sekadar pelengkap sistem persenjataan, melainkan simbol kekuatan suatu negara. Ironisnya, perkembangan teknologi berlangsung sangat cepat, sementara diplomasi dan tata kelola keamanan internasional berjalan tertatih-tatih. Dunia menghadapi sebuah paradoks: senjata berlari, sedangkan akal sehat berjalan.
Revolusi Rudal dan Drone
Perang Ukraina menjadi laboratorium peperangan abad ke-21. Drone yang relatif murah mampu menghancurkan tank maupun kapal perang yang nilainya berkali-kali lipat lebih mahal. Di Timur Tengah, Iran dan Israel memanfaatkan rudal jarak jauh sebagai instrumen serangan sekaligus pesan strategis kepada lawan.
Karakter perang pun berubah secara fundamental. Keunggulan militer yang dahulu identik dengan penguasaan wilayah kini ditentukan oleh kemampuan menjangkau sasaran secara cepat, tepat, dan tanpa harus mengerahkan kekuatan besar di medan tempur.
Rudal dan drone telah mengubah konsep jarak, waktu, dan risiko. Sebuah fasilitas militer dapat dihancurkan dari ribuan kilometer, sementara keputusan politik suatu negara dapat dipengaruhi oleh ancaman yang berlangsung hanya dalam hitungan menit. Perang menjadi lebih cepat, lebih murah, dan lebih fleksibel, tetapi sekaligus jauh lebih sulit dikendalikan.
Ketika Diplomasi Tertinggal
Masalahnya bukan terletak pada teknologi, sebab teknologi pada dasarnya bersifat netral. Persoalannya adalah perkembangan teknologi militer melaju jauh lebih cepat dibandingkan kemampuan politik internasional untuk mengelolanya.
Selama saya bertugas di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), hampir semua negara menyatakan komitmen terhadap perdamaian. Namun, ketika kepentingan strategis dipertaruhkan, idealisme sering kali kandas oleh realitas politik yang keras.
Dunia tidak kekurangan deklarasi damai, forum internasional, maupun resolusi. Yang justru langka adalah keberanian politik untuk menegakkan perdamaian secara konsisten ketika kepentingan nasional dan rivalitas kekuatan besar saling berbenturan.
Akibatnya, ketika diplomasi menemui jalan buntu, senjata mengambil alih peran. Rudal menggantikan meja perundingan, drone bergerak ketika komunikasi lumpuh, dan kekuatan militer kembali menjadi bahasa utama hubungan internasional. Inilah alarm yang seharusnya didengar oleh semua pihak.
Ilusi Perdamaian dan Kembalinya Politik Kekuatan
Setelah Perang Dingin berakhir, globalisasi melahirkan keyakinan bahwa dunia akan semakin damai dan kooperatif. Namun, asumsi tersebut terbukti terlalu optimistis. Perang tidak pernah benar-benar hilang, persaingan antarnegara besar tidak pernah berakhir, dan konflik hanya berubah bentuk.
Sebagaimana diingatkan John Mearsheimer, dalam sistem internasional yang bersifat anarkis, negara-negara besar akan terus memperkuat posisinya. Kompetisi kekuatan bukanlah penyimpangan, melainkan bagian yang inheren dari politik internasional.
Apa yang terjadi di Ukraina, Timur Tengah, dan kawasan Indo-Pasifik menunjukkan bahwa politik kekuatan tidak pernah mati; ia hanya berganti wajah. Kesalahan terbesar adalah menganggap perdamaian sebagai kondisi yang permanen.
Sesungguhnya, perdamaian bukanlah keadaan alamiah, melainkan hasil dari keseimbangan kekuatan, kemampuan mengelola perbedaan, serta kepemimpinan yang mampu mencegah krisis berkembang menjadi bencana.
Ketika salah satu unsur itu melemah, stabilitas pun mudah runtuh. Sejarah telah berulang kali menunjukkan bahwa satu kesalahan perhitungan atau satu tembakan pertama dapat menghancurkan ilusi yang dibangun selama puluhan tahun.
Indonesia Tidak Boleh Menjadi Penonton
Bagi Indonesia, perubahan ini harus dibaca dengan jernih. Sebagai negara kepulauan terbesar yang berada di persimpangan dua samudra, Indonesia tidak memiliki kemewahan untuk mengabaikan dinamika geopolitik.
Meskipun tidak terlibat langsung dalam berbagai konflik tersebut, dampaknya tetap terasa melalui kenaikan harga energi, terganggunya rantai pasok global, meningkatnya inflasi, hingga tekanan terhadap ketahanan nasional.
Ancaman pada masa depan juga tidak selalu berbentuk invasi konvensional. Serangan siber, gangguan terhadap sistem satelit, sabotase energi, maupun serangan drone terhadap objek vital dapat menjadi tantangan yang sama seriusnya.
Karena itu, pembangunan pertahanan harus berorientasi ke masa depan dengan memperkuat kemampuan drone dan anti-drone, kecerdasan buatan, perang elektronik, serta keamanan siber. Indonesia juga perlu membangun industri pertahanan yang mandiri karena ketergantungan pada pihak asing dapat menjadi kerentanan serius ketika krisis terjadi.
Di sisi lain, politik luar negeri bebas aktif harus terus diperkuat sebagai ruang manuver di tengah polarisasi global. Bebas aktif bukan berarti menjadi bagian dari blok mana pun, tetapi juga bukan berarti bersikap pasif. Politik bebas aktif adalah kemampuan membangun kemandirian sekaligus meningkatkan daya tawar strategis Indonesia.
Penutup
Perkembangan konflik global memberikan pelajaran yang pahit: teknologi berkembang pesat, tetapi kebijaksanaan politik tidak selalu mengikutinya. Dunia berhasil menciptakan rudal yang semakin cepat, drone yang semakin cerdas, dan senjata yang semakin mematikan, tetapi gagal membangun mekanisme perdamaian yang efektif.
Kita hidup pada era yang paling maju secara teknologi, sekaligus paling tidak pasti dari sisi keamanan internasional.
Pertanyaan terbesar bukanlah siapa yang paling kuat, melainkan siapa yang masih mampu menjaga akal sehat ketika semua pihak berlomba memamerkan kekuatan. Ancaman terbesar terhadap perdamaian bukanlah rudal atau drone itu sendiri, melainkan ketika teknologi perang berkembang tanpa kepemimpinan global yang mampu mengendalikannya.
Ketika senjata berlari dan diplomasi berjalan, jarak di antara keduanya semakin lebar. Dan ketika jarak itu menjadi terlalu jauh, yang tersisa bukanlah perdamaian yang kokoh, melainkan ilusi yang sewaktu-waktu dapat runtuh hanya karena satu keputusan, satu kesalahan perhitungan, atau satu tembakan pertama.
Sejarah telah berulang kali mengingatkan. Apakah dunia masih mau mendengar? (*)
Ujung Genteng, Sukabumi, Juni 2026
