YOGYAKARTA, EDUKATOR — Peran perempuan dalam memperkuat tata kelola iklim dan kebencanaan di kawasan ASEAN menjadi sorotan utama dalam 2nd Talking ASEAN and Regional Dialogue 2026 yang digelar di Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW), Yogyakarta, Rabu (29/7/2026).
Forum internasional tersebut mempertemukan akademisi, peneliti, praktisi, organisasi masyarakat sipil, serta para pemangku kepentingan untuk merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan dalam menghadapi perubahan iklim serta risiko bencana di kawasan Asia Tenggara.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh The Habibie Center (THC) bekerja sama dengan Heinrich Böll Stiftung (HBS) Asia Tenggara dan Centre for Disaster Risk Management and Sustainable Development di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UKDW. Forum mengangkat tema “Women’s Leadership, Climate Justice, Disaster Governance, and ASEAN Centrality“.
Perguruan Tinggi Perkuat Kolaborasi Kebencanaan
Ketua LPPM UKDW, Dr. Freddy Marihot Rotua Nainggolan, mengatakan tantangan perubahan iklim dan bencana tidak mungkin diatasi oleh satu pihak saja.
Menurutnya, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk menjembatani ilmu pengetahuan dengan kebutuhan masyarakat melalui kolaborasi lintas sektor.
“UKDW berkomitmen membangun kolaborasi antara akademisi, pemerintah, dan masyarakat untuk memperkuat ketangguhan menghadapi bencana,” ujarnya.
Forum tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai institusi, yakni Rahmawati Husein, MCP, Ph.D., dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekaligus dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dr. Tamara Nair dari S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS), Nanyang Technological University, Singapura, serta Debora Dian Utami Nugraheni, S.IP. dari YAKKUM Emergency Unit. Diskusi dipandu Julia Novrita, Ph.D. dari The Habibie Center.
Perempuan Dipandang sebagai Agen Perubahan
Pada sesi pembuka, Dr. Debbie Affianty, Associate Fellow The Habibie Center, menekankan pentingnya menghubungkan pengetahuan lokal dengan kebijakan regional ASEAN. Pengalaman masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana, menurutnya, harus menjadi bagian dari penyusunan kebijakan agar solusi yang dihasilkan sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Perempuan harus dipandang sebagai pemimpin dan agen perubahan dalam membangun ketangguhan komunitas,” tegasnya.
Sementara itu, Dr. Tamara Nair mengingatkan bahwa tata kelola bencana tidak hanya bergantung pada ilmu pengetahuan, tetapi juga dipengaruhi oleh aspek sosial, politik, dan budaya.
“Pengelolaan risiko bencana harus mempertimbangkan faktor sosial, politik, dan budaya secara bersamaan,” katanya.
Pendapat senada disampaikan Rahmawati Husein, MCP, Ph.D. yang menilai perguruan tinggi memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara hasil penelitian, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Menurutnya, penguatan kapasitas masyarakat perlu diwujudkan melalui program mitigasi, pengurangan risiko bencana, hingga peningkatan ketangguhan desa.
“Universitas harus mampu menjembatani pengetahuan dengan praktik agar kebijakan dapat diterapkan di tingkat lokal,” ujarnya.
Dorong Inklusi Penyandang Disabilitas
Dari perspektif organisasi kemanusiaan, Debora Dian Utami Nugraheni, S.IP. menekankan pentingnya membangun kolaborasi yang dilandasi rasa saling percaya dan tersedianya ruang aman bagi semua pihak. Ia juga memperkenalkan Platform DIFGAN-DES (DIFAGANA Disaster Emergency Support), aplikasi tanggap darurat yang dikembangkan bersama komunitas Difabel Siaga Bencana (Difagana) agar lebih inklusif bagi penyandang disabilitas.
Diskusi semakin kaya dengan masukan dari Dodi Kurniawan, perwakilan Difabel DIY.
Ia menegaskan penyandang disabilitas tidak seharusnya hanya dijadikan objek penelitian, tetapi juga dilibatkan sebagai mitra dalam merancang solusi kebencanaan.
“Kami ingin menjadi bagian dari proses merancang solusi yang benar-benar inklusif,” ungkap Dodi.
Pada kesempatan tersebut, LPPM UKDW dan The Habibie Center juga menandatangani nota kesepahaman sebagai bentuk komitmen memperkuat kerja sama dalam pengembangan penelitian, peningkatan kapasitas, serta pengkajian kebijakan mengenai tata kelola iklim dan kebencanaan.
Talking ASEAN and Regional Dialogue 2026 merupakan bagian dari rangkaian empat dialog regional yang diselenggarakan di Aceh, Yogyakarta, Makassar, dan Jakarta.
Kepercayaan menjadi tuan rumah forum ini semakin menegaskan peran UKDW dalam membangun jejaring kolaborasi nasional maupun regional, mengembangkan riset yang berdampak bagi masyarakat, serta mendorong lahirnya kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan untuk menghadapi tantangan perubahan iklim dan kebencanaan di Indonesia maupun kawasan ASEAN. (Prasetiyo)
