Oleh: Mayjend TNI (Purn.) Fulad, S.Sos, M.Si
Penasihat Militer RI untuk PBB 2017–2019
dan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Pertanian Unsoed
MENJELANG satu abad kemerdekaan Republik Indonesia, pertanyaan terbesar yang seharusnya kita ajukan bukanlah apakah Indonesia akan menjadi negara maju, melainkan siapa yang sesungguhnya akan mengendalikan masa depan Indonesia.
Sejarah menunjukkan bahwa sebuah bangsa tidak selalu kehilangan kemerdekaannya karena kalah di medan perang. Banyak negara tetap memiliki bendera, lagu kebangsaan, konstitusi, bahkan pemimpin yang dipilih rakyatnya, tetapi kehilangan kebebasan menentukan kebijakan karena terlalu bergantung pada kekuatan di luar dirinya. Mereka tampak merdeka, namun tidak lagi sepenuhnya berdaulat.
Pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai “Londo Ireng” memunculkan perdebatan yang luas. Sebagian memaknainya sebagai simbol pengkhianatan terhadap bangsa, sementara sebagian lainnya mengkhawatirkan dampaknya terhadap ruang demokrasi. Perdebatan tersebut sah dan merupakan bagian dari kehidupan negara demokratis.
Namun, menurut saya, bangsa ini justru perlu mengajukan pertanyaan yang lebih strategis. Jangan-jangan kita terlalu sibuk mencari “Londo Ireng”, sementara “Londo Putih” sedang bekerja jauh lebih senyap, lebih sistematis, dan lebih menentukan masa depan Indonesia.
Yang saya maksud dengan “Londo Putih” bukanlah ras, bangsa, atau negara tertentu. Istilah ini saya gunakan sebagai metafora bagi seluruh bentuk kepentingan eksternal yang membangun ketergantungan ekonomi, teknologi, data, keuangan, maupun kebijakan, sehingga secara perlahan mengurangi kemampuan Indonesia menentukan kepentingan nasionalnya sendiri.
Di sinilah letak tantangan Indonesia menuju 2045. Perebutan masa depan bangsa tidak lagi melalui invasi militer, tetapi melalui penguasaan teknologi, data, energi, pangan, kecerdasan buatan, mineral strategis, dan pengaruh terhadap kebijakan nasional.
Kolonialisme Tidak Lagi Datang dengan Meriam
Dalam sejarah Jawa, istilah “Londo Ireng” merujuk pada pasukan Afrika yang direkrut pemerintah kolonial Belanda dalam Perang Diponegoro. Seiring waktu, istilah tersebut berkembang menjadi metafora bagi pihak yang dianggap lebih membela kepentingan penjajah daripada kepentingan bangsanya sendiri.
Namun, sejarah tidak pernah berhenti. Bentuk kolonialisme pun terus berubah.
Pada abad ke-19, penjajahan dilakukan melalui penguasaan wilayah. Memasuki abad ke-20, perebutan pengaruh berlangsung melalui perang ideologi. Kini, pada abad ke-21, persaingan bergeser menjadi perebutan ketergantungan.
Negara yang menguasai teknologi akan memimpin industri. Negara yang menguasai data akan memengaruhi perilaku masyarakat. Negara yang unggul dalam kecerdasan buatan akan menentukan arah ekonomi dunia. Sementara itu, negara yang mengendalikan rantai pasok mineral strategis akan memiliki pengaruh besar terhadap industri kendaraan listrik, pertahanan, hingga teknologi antariksa.
Kolonialisme modern tidak lagi memerlukan kapal perang. Ia hadir melalui investasi tanpa alih teknologi, penguasaan data digital, dominasi platform global, standar teknologi, kontrak jangka panjang, pembiayaan, serta ketergantungan terhadap produk-produk strategis.
Inilah wajah baru perebutan pengaruh dunia.
Londo Putih: Ketika Ketergantungan Menjadi Senjata
Pengalaman saya bertugas sebagai Penasihat Militer Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa memperlihatkan bahwa persaingan antarnegara kini jauh lebih banyak berlangsung di ruang ekonomi, teknologi, siber, informasi, dan diplomasi dibandingkan di medan tempur.
Perang Rusia-Ukraina, rivalitas Amerika Serikat-Tiongkok, konflik di Timur Tengah, hingga perlombaan menguasai kecerdasan buatan menunjukkan pola yang sama: siapa menguasai teknologi, dialah yang memiliki pengaruh.
Indonesia tidak boleh keliru membaca perubahan ini.
Ancaman terbesar bukan hanya datang dari rudal atau kapal induk. Ancaman yang jauh lebih halus adalah ketika industri nasional bergantung pada teknologi luar negeri, pangan bergantung pada impor, pusat data strategis berada di luar kendali nasional, talenta terbaik bermigrasi, sementara kecerdasan buatan, komputasi awan, dan ekosistem digital dikuasai perusahaan-perusahaan global.
Kondisi seperti itu tidak terjadi dalam semalam. Ia tumbuh perlahan dan sering kali dibungkus dengan bahasa kerja sama, efisiensi, investasi, serta kemudahan. Padahal, tanpa strategi nasional yang kuat, ketergantungan yang terus menumpuk dapat mempersempit ruang kebijakan negara.
Karena itu, “Londo Putih” bukanlah sosok yang dapat ditunjuk dengan jari. Ia adalah sebuah sistem yang membuat bangsa lain bergantung tanpa merasa sedang kehilangan kemandiriannya.
Jangan Salah Mengenali Musuh Bangsa
Bangsa yang besar tidak pernah menghabiskan energinya untuk terus-menerus saling mencurigai.
Kritik yang jujur bukanlah ancaman terhadap negara. Dalam demokrasi, kritik merupakan bagian dari mekanisme koreksi agar kekuasaan tetap berjalan di jalur konstitusi.
Yang harus diwaspadai justru adalah setiap tindakan yang dengan sengaja melemahkan kepentingan nasional, baik berasal dari dalam maupun luar negeri, melalui korupsi, penyalahgunaan kewenangan, infiltrasi kepentingan, atau kebijakan yang menciptakan ketergantungan strategis.
Saat ini negara-negara maju berlomba mengembangkan semikonduktor, kecerdasan buatan, keamanan siber, komputasi kuantum, industri pertahanan, energi bersih, dan penguasaan mineral kritis. Mereka sedang mempersiapkan kemenangan untuk tiga puluh tahun mendatang.
Apabila Indonesia masih menghabiskan energi pada polarisasi yang berkepanjangan, maka kita hanya akan menjadi penonton dalam perlombaan menuju masa depan.
Indonesia Emas Harus Berdiri di Atas Kaki Sendiri
Indonesia Emas 2045 tidak boleh hanya diukur dari besarnya Produk Domestik Bruto (PDB) atau tingginya angka investasi. Ukuran yang jauh lebih penting adalah apakah Indonesia benar-benar mampu berdiri di atas kekuatannya sendiri.
Untuk mewujudkannya, Indonesia harus berdaulat dalam lima bidang strategis.
Pertama, kedaulatan pangan agar bangsa tidak mudah diguncang krisis global.
Kedua, kedaulatan energi sehingga pembangunan nasional tidak ditentukan oleh gejolak geopolitik dunia.
Ketiga, kedaulatan teknologi melalui penguatan riset, inovasi, dan industri nasional.
Keempat, kedaulatan data karena data telah menjadi sumber daya strategis abad ke-21.
Kelima, kedaulatan pertahanan yang ditopang industri pertahanan nasional, sumber daya manusia unggul, serta kemampuan menghadapi ancaman multidimensi.
Kelima pilar tersebut merupakan fondasi kemerdekaan yang sesungguhnya. Tanpa itu, pertumbuhan ekonomi hanya akan menghasilkan kemakmuran yang rapuh.
Harus Menjadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri
Sebentar lagi bangsa ini akan memasuki usia satu abad. Seratus tahun adalah tonggak sejarah yang tidak boleh hanya dirayakan dengan upacara dan slogan. Momentum tersebut harus menjadi pengingat bahwa Republik Indonesia harus tetap menjadi tuan di rumahnya sendiri.
Karena itu, jangan sampai kita terlalu sibuk mencari “Londo Ireng”, tetapi lengah terhadap hadirnya “Londo Putih” sebagai metafora berbagai bentuk ketergantungan yang menggerus kemandirian bangsa. Ancaman terbesar abad ini bukan hanya mereka yang menyerang dari luar, melainkan juga setiap keadaan yang membuat Indonesia kehilangan kebebasan menentukan masa depannya sendiri.
Kemerdekaan sejati tidak berhenti pada bebasnya wilayah dari penjajahan. Kemerdekaan sejati adalah ketika bangsa ini mampu memberi makan rakyatnya dengan hasil buminya sendiri, menguasai teknologinya sendiri, melindungi datanya sendiri, memperkuat pertahanannya sendiri, serta mengambil setiap keputusan strategis tanpa tekanan maupun ketergantungan kepada siapa pun.
Indonesia Emas 2045 tidak akan ditentukan oleh seberapa keras kita meneriakkan nasionalisme. Indonesia Emas akan ditentukan oleh seberapa besar keberanian kita membangun kemandirian. Sebab, hanya bangsa yang berdiri di atas kaki sendiri yang benar-benar dapat berdiri tegak di hadapan dunia. (*)
Jakarta, Juli 2026.
