Oleh: Mayjend TNI (Purn.) Fulad, S.Sos, M.Si
Penasihat Militer RI untuk PBB 2017–2019
dan Kandidat Doktor lmu Pertanian Unsoed
Pendahuluan
Ketika Jabatan Kehilangan Otoritas
Ketika jabatan kehilangan otoritas, kepemimpinan hanya menjadi seremoni.
Ada satu paradoks yang terus berulang dalam ekosistem kekuasaan kita. Seseorang diangkat menjadi pemimpin, tetapi tidak diberi ruang untuk benar-benar memimpin. Ia memikul tanggung jawab, namun kewenangan strategis berada di tangan pihak lain. Ia menjadi wajah institusi, tetapi bukan penentu arah institusi.
Kita menyebutnya panglima.
Namun, tanpa kewenangan yang utuh, gelar itu perlahan berubah menjadi simbol belaka. Indah dipandang, tetapi kehilangan daya. Jabatan akhirnya hanya menjadi atribut, bukan alat untuk menjalankan kepemimpinan. Publik menyaksikan parade kehormatan, sementara keputusan sesungguhnya lahir di ruang yang tidak pernah terlihat.
Di situlah tragedi kepemimpinan dimulai.
Jabatan yang Kehilangan Makna
Panglima tanpa kewenangan bukan lahir karena lemahnya kapasitas pribadi. Ia merupakan konsekuensi dari desain kekuasaan yang memisahkan tanggung jawab dari otoritas.
Seseorang ditempatkan di puncak organisasi, tetapi urat nadi pengambilan keputusan justru berada di luar kendalinya. Ia boleh berbicara di depan publik, tetapi arah kebijakan telah ditentukan sebelumnya. Ia boleh menandatangani keputusan, tetapi substansi keputusan disusun oleh tangan-tangan lain.
Ini bukan lagi sekadar pembagian tugas.
Ini adalah pengerdilan jabatan.
Bayangkan seorang komandan yang mengenakan seragam lengkap, tetapi senjatanya tidak dapat digunakan. Ia diberi peta operasi, tetapi kompasnya dipegang orang lain. Ketika langkahnya dinilai keliru, seluruh kesalahan dibebankan kepadanya, padahal sejak awal ia tidak pernah benar-benar diberi kesempatan menentukan arah.
Ironisnya, banyak yang menyadari kondisi itu, tetapi memilih tetap bertahan. Jabatan masih menawarkan kehormatan, fasilitas, dan protokol. Perlahan, kenyamanan menjadi lebih penting daripada kemerdekaan memimpin.
Ketika Keberanian Digantikan Kenyamanan
Namun, tidak adil jika seluruh kesalahan hanya dibebankan kepada sistem. Seorang pemimpin tetap memiliki tanggung jawab moral terhadap dirinya sendiri.
Begitu ia menyadari bahwa kewenangannya telah dipreteli, sesungguhnya hanya ada dua pilihan yang bermartabat: memperjuangkan kembali otoritasnya atau melepaskan jabatannya.
Yang tidak layak adalah menikmati posisi tanpa kuasa.
Diam bukan selalu kebijaksanaan. Dalam banyak keadaan, diam justru menjadi bentuk persetujuan terhadap keadaan yang salah.
Ketika seorang panglima membiarkan otoritasnya terus dikikis tanpa perlawanan, ia sedang mengirimkan pesan berbahaya kepada seluruh organisasi bahwa mempertahankan kursi lebih penting daripada mempertahankan integritas.
Budaya itu kemudian menetes ke bawah. Bawahan belajar bahwa keberanian bukan lagi nilai utama. Yang dihargai adalah kepatuhan kepada pusat kekuasaan, bukan kepada prinsip. Loyalitas bergeser dari kebenaran menuju kenyamanan.
Ketika budaya seperti itu mengakar, organisasi perlahan kehilangan roh kepemimpinannya.
Publik yang Ikut Memelihara Ilusi
Persoalan ini tidak berhenti pada pemimpin. Publik pun sering kali ikut memelihara ilusi tersebut.
Kita terlalu mudah terpesona oleh atribut jabatan. Kita memberi hormat kepada pangkat, kendaraan dinas, protokol, dan simbol-simbol kehormatan, tetapi jarang bertanya: siapa sebenarnya yang mengambil keputusan?
Selama masyarakat lebih menghargai simbol daripada substansi, sistem akan terus memproduksi pemimpin seremonial. Mereka diberi panggung, diberi mikrofon, diberi kehormatan, tetapi tidak diberi kebebasan untuk menentukan arah.
Kekuasaan sejati tetap berada di balik layar. Akibatnya, akuntabilitas menjadi kabur. Ketika kebijakan berhasil, banyak pihak mengklaim keberhasilan. Sebaliknya, ketika kebijakan gagal, orang yang berdiri paling depanlah yang menjadi sasaran.
Inilah ironi kekuasaan modern: tanggung jawab berada di depan, sementara kendali berada di belakang.
Penutup
Jabatan tanpa kewenangan merupakan penghinaan terhadap makna kepemimpinan itu sendiri.
Lebih menyedihkan lagi apabila seorang pemimpin memilih menikmati keadaan tersebut, seolah-olah kehormatan dapat menggantikan otoritas dan fasilitas mampu menutup hilangnya martabat.
Seorang panglima sejati tidak diukur dari jumlah bintang di pundaknya, melainkan dari keberaniannya mempertahankan integritas ketika kewenangannya dirampas.
Karena itu, pilihannya sesungguhnya sederhana: memperjuangkan kembali otoritas yang menjadi hak jabatannya atau meninggalkan jabatan itu dengan kepala tegak.
Jangan berdiri di antara keduanya.
Sebab pemimpin yang hanya memiliki gelar tanpa kuasa bukan lagi seorang pemimpin. Ia hanyalah bayangan dari kekuasaan orang lain.
Dan seorang panglima yang bahkan tidak mampu membuat kata “tidak” memiliki arti, sesungguhnya bukan sedang memimpin. Ia hanya sedang menggemakan suara yang berasal dari ruang lain.(*)
Jakarta, Agustus 2026
