KOTA TEGAL, EDUKATOR — BNNP Jawa Tengah mendorong dunia usaha membuka kesempatan kerja bagi klien rehabilitasi narkoba. Tanpa keterampilan dan pekerjaan, mereka berisiko kembali terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika.
Wali Kota Tegal H. Dedy Yon Supriyono, S.E., M.M., menegaskan pemberantasan narkotika membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. “Jangan sampai anak-anak muda kita terjerat narkoba,” tegasnya saat membuka Rakor Pemberdayaan Klien Rehabilitasi Narkoba di Riez Palace Hotel, Kota Tegal, Senin (9/11/2026).
Rakor yang melibatkan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, instansi ketenagakerjaan, lembaga rehabilitasi, dan dunia usaha di eks-Karesidenan Pekalongan itu bertujuan memperkuat pemulihan dan pemberdayaan klien.
Dedy Yon juga menyoroti potensi penyalahgunaan vape atau rokok elektrik sebagai media konsumsi zat berbahaya dan narkotika. Pemkot Tegal menyatakan siap mendukung program P4GN serta penindakan terhadap jaringan peredaran narkoba.
Dalam kegiatan tersebut, BNNP Jateng memberikan penghargaan kepada Wali Kota Tegal, UPT Balai Latihan Kerja (BLK), dan PT Asaputex. BNN Kabupaten Tegal juga menandatangani MoU dengan PT Asaputex, Riez Palace Hotel, dan Mr. J Suite untuk mendukung pemberdayaan klien rehabilitasi.
Prevalensi Narkoba Jateng 1,3 Persen
Plt. Kepala BNNP Jawa Tengah Brigjen Pol. Drs. Edi Swasono, M.M., mengungkapkan data penelitian 2025 yang dipaparkan dalam rakor menunjukkan prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai 2,11 persen atau sekitar 4,15 juta jiwa. Di Jawa Tengah angkanya mencapai 1,3 persen atau sekitar 195.000 jiwa.
Untuk menekan angka tersebut, BNNP Jateng menguatkan tiga pendekatan, yakni supply reduction (pengurangan pasokan), demand reduction (pengurangan permintaan), dan harm reduction (pengurangan dampak buruk).
Edi menegaskan rehabilitasi bukan hukuman. Keberhasilannya tidak cukup diukur dari kesembuhan medis, tetapi juga kemampuan klien kembali bekerja dan berperan di masyarakat.
“Klien harus kembali mandiri dan produktif di masyarakat,” ujarnya.
Stigma sosial, diskriminasi, dan terbatasnya kesempatan kerja masih menjadi hambatan pemulihan. Karena itu, klien membutuhkan keterampilan, pendampingan, dan penerimaan masyarakat.
Perusahaan Diminta Membuka Kesempatan
Narasumber dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Tengah, Dra. Dwi Ari Astuti, M.M., menjelaskan dukungan dapat diberikan melalui pelatihan, peningkatan kompetensi, informasi pasar kerja, penempatan tenaga kerja, dan kewirausahaan.
Ia mendorong perusahaan menyediakan kesempatan magang, praktik kerja, dan perekrutan berdasarkan kompetensi. Program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) juga dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan klien.
“Masa lalu bukan alasan menutup kesempatan kerja,” tegasnya.
Rakor tersebut mendorong aksi lintas sektor melalui pendataan klien, pemetaan kompetensi, pelatihan, magang, penempatan kerja, dan pendampingan usaha mandiri.
BNNP Jateng berharap setiap instansi menindaklanjuti komitmen dengan program terukur dan evaluasi berkala. Pemberantasan narkoba tidak cukup hanya menangkap bandar. Mereka yang telah pulih juga harus diberi kesempatan bekerja, mandiri, dan kembali berkontribusi bagi masyarakat menuju Jawa Tengah Zero Prevalensi 2045. (Prasetiyo)
