PURBALINGGA, EDUKATOR–AKP Eko Sulis dari Tim Pencegahan Satuan Tugas Wilayah (Satgaswil) Jawa Tengah Densus 88 Anti Teror mengingatkan kepada masyarakat, termasuk guru Pendidikan Pancasila, agar mewaspadai penyebaran paham radikalisme digital di kalangan pelajar.
“Peringatan ini penting saya sampaikan, agar para pelajar tidak terjerumus ideologi yang membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara,” tegasnya saat tampil sebagai nara sumber utama pada Sosialisasi Paham Radikalisme, Intoleransi, Terorisme, dan Bahaya Penggunaan Media Sosial.
Kegiatan tersebut digelar MGMP Pendidikan Pancasila SMP Kabupaten Purbalingga bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, di Operation Room Graha Adiguna Kompleks Pendopo Dipokusumo Purbalingga, Senin (11/5/2026). Sekaligus, kegiatan ini sebagai rangkaian peringatan Hardiknas Kabupaten Purbalingga tahun 2026.
Hadir dalam kesempatan itu, Kepala Didikbud Purbalingga Heru Sri Wibowo S.Sos, M.Si, Ketua MKKS SMP Subarno S.Pd, dan para guru Pendidikan Pancasila dari berbagai SMP, baik negeri maupun swasta se Purbalingga.
Eko Sulis menegaskan, penyebaran ideologi radikal di kalangan pelajar kini banyak memanfaatkan media sosial dan ruang digital.
Menurutnya, perekrutan kelompok radikal tidak lagi dilakukan secara konvensional, melainkan melalui pendekatan personal, media sosial, hingga permainan daring seperti Free Fire, Mobile Legends, dan Roblox yang memiliki fitur percakapan global.
Ia menjelaskan, proses radikalisasi biasanya dimulai dari intoleransi dalam pola pikir, berkembang menjadi sikap radikal, hingga berujung tindakan terorisme. Karena itu, sekolah dan keluarga diminta melakukan deteksi dini terhadap perubahan perilaku digital remaja.
“Pendidikan literasi digital dan pengawasan penggunaan media sosial sangat penting dilakukan,” ujarnya.
Posisi Strategis Guru Pendidikan Pancasila
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, Heru Sri Wibowo, menilai guru Pendidikan Pancasila memiliki posisi strategis sebagai penjaga nilai-nilai kebangsaan dan penguat karakter murid.
“Guru Pendidikan Pancasila bukan sekadar pengajar, tetapi benteng ideologi bangsa di sekolah,” ujarnya.
Menurut Heru, tantangan pendidikan saat ini tidak hanya berkaitan dengan akademik, tetapi juga derasnya arus informasi digital, hoaks, ujaran kebencian, serta infiltrasi paham radikal melalui media sosial. Karena itu, sekolah harus menjadi ruang aman bagi tumbuhnya toleransi, moderasi, dan nilai kemanusiaan.
Senada dengan itu, Ketua MKKS SMP Kabupaten Purbalingga, Subarno, menegaskan bahwa keberagaman bangsa Indonesia merupakan kekuatan utama dalam menjaga persatuan nasional.
“Guru diharapkan dapat menyampaikan kembali materi ini kepada peserta didik di sekolah masing-masing,” pesannya.
Reorganisasi
Dalam kesempatan tersebut, MGMP Pendidikan Pancasila SMP Kabupaten Purbalingga melakukan reorganisasi. Terpilih sebagai ketua periode 2026-2030, Kholidin, S.Pd dari SMP Negeri 5 Satu Atap Karangmoncol. Ia menggantikan Drs. Suranto, guru Pendidikan Pancasila SMPN 1 Kutasari. (Priyanto/Prs)
