*11.744 Satuan Pendidikan di Seluruh Indonesia
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Abdul Mu’ti saat kunjungan kerja di Banyumas, Sabtu (25/4/2026).
PURWOKERTO, EDUKATOR–Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Abdul Mu’ti, menyiapkan anggaran sebesar Rp 14 triliun untuk medukung program revitalisasi 11.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia pada 2026, dengan prioritas sekolah rusak berat, terdampak bencana, dan wilayah tertinggal.
“Pemerintah memfokuskan perbaikan pada sekolah yang paling membutuhkan penanganan segera,” ujar Abdul Mu’ti saat menghadiri peresmian program revitalisasi 34 satuan pendidikan Kabupaten Banyumas, di Pendopo Si Panji Purwokerto, Sabtu (25/4/2026).
Menurut Abdul Mu’ti, prioritas perbaikan adalah sekolah terdampak bencana dan yang berada di wilayah 3T, serta yang mengalami kerusakan berat.
Program ini mencakup sejumlah daerah seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, serta wilayah lain yang terdampak kondisi serupa.
Program revitalisasi satuan pendidikan merupakan upaya pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas sekolah secara menyeluruh. Program ini tidak hanya mencakup renovasi bangunan, tetapi juga penyediaan sarana-prasarana, seperti ruang kelas, laboratorium, dan fasilitas belajar lainnya.
Revitalisasi juga bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, sekaligus meningkatkan mutu pembelajaran. Dengan langkah ini, pemerintah berharap kualitas pendidikan semakin merata, terutama di daerah tertinggal dan terdampak bencana.
Selain 11.744 sekolah yang telah direncanakan, pemerintah juga mengajukan tambahan anggaran kepada Kementerian Keuangan. Jika disetujui, cakupan revitalisasi berpotensi meningkat hingga sekitar 60 ribu satuan pendidikan di seluruh Indonesia.
Langkah ini dinilai sebagai upaya percepatan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan secara nasional.
Masalah Anak Tidak Sekolah
Di sisi lain, Abdul Mu’ti menyoroti masih tingginya angka anak tidak sekolah. Faktor penyebabnya beragam, mulai dari kondisi ekonomi, letak geografis, hingga persoalan sosial budaya dan keamanan.
Keterbatasan fasilitas pendidikan juga menjadi kendala utama yang mendorong anak putus sekolah.
Jalur Nonformal dan Informal
Sebagai solusi, pemerintah mengembangkan pendekatan pendidikan yang lebih fleksibel dan inklusif. Jalur nonformal dan informal seperti PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat), sekolah satu atap, program kesetaraan, hingga sekolah terbuka terus diperkuat.
“Pendidikan tidak harus selalu formal. Jalur nonformal juga menjadi solusi,” kata Abdul Mu’ti.
Pemerintah turut memberikan dukungan melalui Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) untuk PKBM agar akses pendidikan tetap terjangkau, termasuk bagi kelompok dengan kebutuhan khusus seperti atlet dan seniman.
21 PKBM Baru
Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, menegaskan dukungan daerah dalam memperluas akses pendidikan alternatif. Pemkab Banyumas bahkan telah menyerahkan 21 PKBM baru untuk memperkuat layanan pendidikan nonformal.
“PKBM tidak hanya fokus akademik, tetapi juga life skill agar peserta didik bisa mandiri,” ujarnya.
Bupati Sadewo juga mengemukakan, Program revitalisasi 34 satuan pendidikan di Banyumas ini merupakan kelanjutan dari tahun 2025 yang telah menyasar puluhan sekolah di Banyumas dan sekitarnya.
Pada tahap ini, revitalisasi mencakup berbagai jenjang pendidikan mulai dari TK, SD, SMP, hingga SMA/SMK, dengan fokus pada rehabilitasi ruang kelas, pembangunan ruang baru, serta penyediaan fasilitas pendukung seperti laboratorium, perpustakaan, toilet, dan sarana sanitasi.
Seluruh kegiatan didanai melalui APBN dan dilaksanakan secara swakelola, sehingga turut mendorong partisipasi masyarakat serta penyerapan tenaga kerja lokal.
Bupati Sadewo menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat dalam pembangunan pendidikan di daerah.
140 SD, 25 SMP dan 12 Sekolah Terdampak Bencana
Ia menegaskan bahwa kebutuhan perbaikan sekolah di Banyumas masih cukup besar. Pada tahun 2026, Pemkab Banyumas mengusulkan perbaikan terhadap 140 SD dan 25 SMP sederajat, serta 12 sekolah terdampak bencana, di mana empat di antaranya akan segera direalisasikan.
“Upaya ini merupakan bagian dari ikhtiar bersama untuk menghadirkan layanan pendidikan yang merata dan berkeadilan, serta meningkatkan kualitas pendidikan di Banyumas,” ujar Sadewo.
Bus Sekolah Gratis
Selain pembangunan fisik, Pemkab Banyumas juga meluncurkan program pendukung berupa bus sekolah gratis bagi murid dan guru.
Program ini diharapkan dapat meringankan beban biaya transportasi masyarakat. Hal ini sekaligus meningkatkan keselamatan pelajar dengan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor oleh anak di bawah umur. (Prasetiyo)
