Oleh: Mayjend TNI (Purn.) Fulad, S.Sos, M.Si
Penasihat Militer RI untuk PBB 2017–2019
dan Kandidat Doktor lmu Pertanian Unsoed
Pendahuluan
INDONESIA sedang berada di sebuah persimpangan penting.
Di satu sisi, kita berbicara tentang Indonesia Emas, pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, hilirisasi, ketahanan pangan, bonus demografi, dan cita-cita menjadi negara maju. Narasi tentang masa depan Indonesia terdengar besar, optimistis, dan penuh keyakinan.
Namun, di sisi lain, masyarakat menyaksikan kenyataan yang tidak selalu sejalan dengan optimisme itu. Demonstrasi, korupsi yang berulang, penyalahgunaan kewenangan, bencana yang datang silih berganti, persoalan keamanan dan kualitas makanan dalam program pemerintah, serta munculnya pejabat yang dipertanyakan kompetensinya.
Di sinilah kita perlu berhenti sejenak.
Bukan untuk pesimistis. Bukan pula untuk mencari siapa yang harus disalahkan. Tetapi untuk mengajukan pertanyaan yang lebih mendasar: Apakah Indonesia sedang sungguh-sungguh membangun negara maju, atau justru sedang terjebak dalam persoalan tata kelola yang membuat cita-cita besar itu berjalan di tempat?
Negara Maju Bukan Sekadar Angka
Negara maju tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, gedung pencakar langit, jalan tol, kawasan industri, atau besarnya investasi.
Negara maju pertama-tama adalah negara yang mampu mengelola dirinya sendiri.
Hukumnya bekerja. Institusinya dipercaya. Birokrasinya profesional. Pejabatnya kompeten. Anggarannya digunakan secara bertanggung jawab. Korupsi ditekan. Pelayanan publik berjalan. Keselamatan rakyat menjadi ukuran utama kebijakan.
Karena itu, pertanyaan tentang Indonesia menjadi negara maju sesungguhnya bukan semata pertanyaan ekonomi.
Ini adalah pertanyaan tentang kualitas negara.
Kita boleh mempunyai sumber daya alam yang melimpah, pasar domestik yang besar, posisi geopolitik yang strategis, serta penduduk yang produktif. Tetapi semua modal itu tidak otomatis menghasilkan kemajuan apabila dikelola dengan institusi yang lemah.
Sumber daya yang besar tanpa tata kelola yang baik hanya akan melahirkan perebutan rente.
Dan bangsa yang terlalu lama sibuk membagi rente akan kehilangan energi untuk membangun masa depan.
Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan
Korupsi sering dibicarakan sebagai persoalan hukum. Padahal, dampaknya jauh lebih luas.
Korupsi adalah pencurian terhadap masa depan.
Uang negara yang diselewengkan bukan sekadar angka dalam laporan keuangan. Di baliknya ada sekolah yang tidak dibangun, irigasi yang tidak diperbaiki, fasilitas kesehatan yang tidak memadai, jalan yang rusak, petani yang tidak mendapatkan dukungan, dan masyarakat miskin yang kehilangan kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya.
Begitu pula penyalahgunaan kewenangan.
Kekuasaan diberikan kepada pejabat bukan untuk memperbesar ruang pribadi, kelompok, atau jaringan politiknya. Kekuasaan diberikan untuk mengurus kepentingan rakyat.
Ketika kewenangan tidak lagi dikawal oleh integritas, negara perlahan berubah dari pelayan masyarakat menjadi alat kekuasaan.
Di titik itulah demokrasi kehilangan maknanya.
Demokrasi bukan sekadar pemilu. Demokrasi juga menyangkut bagaimana kekuasaan digunakan setelah seseorang memperoleh mandat.
Ketika Jabatan Tidak Sejalan Dengan Kompetensi
Ada persoalan lain yang sering kita hindari untuk dibicarakan: kompetensi.
Negara sebesar Indonesia tidak boleh dikelola dengan prinsip “yang penting orang kita”.
Jabatan publik bukan hadiah politik. Ia adalah amanah profesional.
Kita membutuhkan orang yang memahami bidangnya, mampu mengambil keputusan, berani mempertanggungjawabkan kebijakan, dan bersedia mendengar kritik.
Sebab keputusan seorang pejabat tidak berhenti di atas meja kerjanya. Keputusan itu menyentuh kehidupan jutaan manusia.
Karena itu, ukuran utama dalam memilih dan menempatkan pejabat semestinya sederhana: integritas, kapasitas, rekam jejak, dan keberanian mengambil keputusan yang benar.
Bukan kedekatan. Bukan loyalitas pribadi. Bukan sekadar kemampuan membangun citra.
Sebuah negara besar membutuhkan meritokrasi, bukan patronase. Sebab salah menempatkan satu orang pada jabatan strategis dapat menghasilkan kesalahan yang dampaknya dirasakan oleh masyarakat luas.
Bencana dan Kegagalan Mengelola
Bencana alam adalah kenyataan geografis Indonesia. Tetapi dampak bencana tidak selalu semata-mata akibat alam.
Ketika tata ruang buruk, lingkungan rusak, kawasan resapan hilang, pengawasan lemah, dan mitigasi tidak berjalan, maka bencana alam dapat berubah menjadi bencana tata kelola.
Di sinilah negara diuji.
Masyarakat tidak hanya membutuhkan pemerintah yang hadir setelah bencana terjadi. Masyarakat membutuhkan negara yang mampu membaca risiko dan mencegah korban sebelum bencana datang.
Negara yang maju bukan negara yang tidak pernah mengalami bencana.
Negara maju adalah negara yang mampu mengurangi korban, memperkecil kerugian, bergerak cepat, dan belajar dari setiap kegagalan.
Karena itu, pembangunan tidak boleh hanya mengejar apa yang tampak dari luar. Infrastruktur harus dibangun bersama tata ruang, kelestarian lingkungan, sistem peringatan dini, dan kesiapan masyarakat.
Kemajuan tanpa ketahanan hanya akan menghasilkan negara yang tampak kuat, tetapi rapuh ketika menghadapi krisis.
MBG dan Ukuran Sederhana Sebuah Negara
Program besar seperti Makan Bergizi Gratis juga harus ditempatkan dalam perspektif yang sama.
Niat memberikan makanan bergizi kepada anak-anak bangsa tentu merupakan gagasan yang baik. Tetapi kebijakan besar tidak cukup hanya dengan niat baik.
Ia membutuhkan perencanaan, standar keamanan pangan, pengawasan, rantai pasok yang kuat, tenaga yang kompeten, serta mekanisme evaluasi yang terbuka.
Jika terjadi persoalan makanan atau kesehatan, negara harus melihatnya sebagai alarm untuk memperbaiki sistem, bukan semata-mata mencari siapa yang harus disalahkan.
Sebab bagi seorang anak, satu piring makanan bukan statistik. Itu adalah keselamatan.
Dan bagi negara, keselamatan seorang anak adalah ukuran sederhana tentang seberapa serius negara menjalankan tanggung jawabnya.
Kebijakan yang menyentuh kehidupan rakyat harus selalu mempunyai satu prinsip: jangan sampai niat baik menghasilkan risiko buruk karena sistem yang tidak siap.
Tata Kelola Adalah Bagian Dari Ketahanan Nasional
Ada satu hal yang sering dilupakan dalam pembicaraan tentang kekuatan bangsa: ketahanan nasional tidak hanya dibangun dengan pertahanan militer.
Ketahanan nasional juga lahir dari pangan yang cukup, energi yang aman, ekonomi yang sehat, hukum yang dipercaya, birokrasi yang efektif, serta masyarakat yang merasa diperlakukan adil.
Negara yang institusinya lemah akan mudah rapuh ketika menghadapi krisis.
Krisis pangan dapat berubah menjadi krisis sosial. Krisis kepercayaan dapat berkembang menjadi krisis politik. Ketimpangan yang dibiarkan dapat menjadi sumber instabilitas.
Karena itu, membangun Indonesia maju pada hakikatnya juga berarti memperkuat daya tahan Republik dari dalam.
Kekuatan sebuah negara bukan hanya kemampuan menghadapi ancaman dari luar, tetapi juga kemampuan mencegah kerusakan dari dalam.
Indonesia Masih Punya Kesempatan
Lalu, apakah Indonesia masih mungkin menjadi negara maju?
Jawabannya: sangat mungkin.
Indonesia belum kehilangan modal untuk menjadi negara maju. Kita memiliki sumber daya manusia yang besar, kekayaan alam, posisi strategis di antara dua samudra, pasar domestik yang kuat, serta generasi muda yang memiliki kemampuan luar biasa.
Persoalannya bukan apakah Indonesia memiliki potensi.
Persoalannya adalah apakah kita mampu mengelola potensi itu dengan benar.
Sejarah menunjukkan bahwa sebuah bangsa tidak jatuh hanya karena kekurangan sumber daya. Banyak negara memiliki kekayaan alam tetapi tetap tertinggal.
Yang membedakan adalah kualitas institusi, disiplin hukum, integritas elite, profesionalisme birokrasi, dan kemampuan negara mengubah kekuasaan menjadi pelayanan.
Yang Harus Dibenahi Adalah Sistemnya
Karena itu, kita tidak boleh terjebak pada kebiasaan mencari kambing hitam setiap kali terjadi masalah.
Hari ini satu pejabat disalahkan. Besok pejabat lain dikritik. Setelah itu kasus berganti, tetapi persoalannya kembali muncul.
Berarti yang harus kita bedah bukan hanya orangnya. Kita harus membedah sistemnya.
Bagaimana pejabat dipilih. Bagaimana anggaran diawasi. Bagaimana konflik kepentingan dicegah. Bagaimana birokrasi bekerja. Bagaimana hukum ditegakkan. Bagaimana kritik diterima. Dan bagaimana kegagalan dievaluasi tanpa ditutup-tutupi.
Negara yang sehat bukan negara yang tidak pernah salah.
Negara yang sehat adalah negara yang mau mengakui kesalahan, memperbaiki sistem, dan memastikan kesalahan yang sama tidak terus berulang.
Di sinilah kedewasaan sebuah pemerintahan terlihat. Bukan dari seberapa sering ia mengatakan dirinya berhasil, melainkan dari seberapa terbuka ia memperbaiki kegagalannya.
Penutup
Indonesia tidak kekurangan cita-cita.
Yang sedang diuji adalah kemampuan kita mewujudkannya.
Kita ingin menjadi negara maju. Tetapi negara maju tidak dibangun hanya dengan pidato, proyek besar, pertumbuhan ekonomi, atau slogan politik.
Ia dibangun dari hal-hal yang sering terlihat sederhana: pejabat yang jujur, birokrasi yang kompeten, hukum yang adil, anggaran yang bersih, makanan anak yang aman, lingkungan yang dijaga, petani yang dihargai, serta negara yang hadir ketika rakyat membutuhkan.
Pada akhirnya, masa depan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar kekayaan yang kita miliki.
Masa depan Indonesia ditentukan oleh seberapa baik kita mengelolanya.
Karena itu, pertanyaan terbesar kita bukan lagi: “Apakah Indonesia bisa menjadi negara maju?”
Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: “Apakah kita bersedia membangun negara yang layak disebut negara maju?”
Jika jawabannya ya, jalan masih terbuka lebar.
Tetapi jika kita terus membiarkan korupsi, inkompetensi, penyalahgunaan kewenangan, politik kepentingan, dan buruknya tata kelola menjadi kebiasaan, kita bukan sedang menuju Indonesia maju.
Kita sedang mempertaruhkan masa depan Republik.
Dan sejarah tidak akan bertanya berapa banyak slogan yang pernah kita ucapkan.
Sejarah akan bertanya satu hal yang jauh lebih sederhana dan lebih berat:
“ Apa yang kita lakukan ketika Republik berada di persimpangan?”(*)
Jakarta, September 2026
