Oleh: Mayjen TNI (Purn) Fulad, S.Sos, M.Si
Mahasiswa S3 Ilmu Pertanian Unsoed
Penasihat Militer RI untuk PBB (2017-2019)
Pendahuluan
Di era informasi, kebenaran tidak selalu ditentukan oleh bukti. Ia sering kali ditentukan oleh seberapa sering sebuah pernyataan diulang, oleh siapa disampaikan, dan dengan nada seberapa yakin. Ketika kekeliruan terus diulang tanpa koreksi, ia berhenti terlihat sebagai kesalahan. Ia menyamar menjadi kebijaksanaan.
Fenomena ini bukan kebetulan. Ia merupakan hasil dari kelemahan kognitif manusia yang dieksploitasi dalam ruang publik. Tulisan ini mengkaji mekanisme, dampak, dan jalan keluar dari persoalan tersebut melalui kerangka pemikiran Karl Popper dan Jürgen Habermas.
Ilusi Kebenaran: Kekuatan Pengulangan yang Mematikan Kritik
Dalam psikologi kognitif, fenomena ini dikenal sebagai illusory truth effect, yaitu kecenderungan manusia menganggap pernyataan yang sering diulang sebagai sesuatu yang benar, terlepas dari validitasnya.
Karl Popper dalam The Logic of Scientific Discovery menegaskan bahwa ilmu pengetahuan berkembang bukan dari dogma, melainkan dari proposisi yang terus diuji dan dikritik. Proses itu disebut falsifikasi.
Ketika masyarakat berhenti menguji dan mulai menerima sesuatu hanya karena terbiasa mendengarnya, maka falsifikasi kehilangan fungsi. Kebodohan pun perlahan kehilangan stigma. Ia tidak lagi ditantang karena dianggap telah menjadi kesepakatan bersama.
Pada titik inilah pengulangan menggantikan pembuktian. Publik tidak lagi bertanya, “Apakah ini benar?”, melainkan, “Siapa saja yang sudah mengatakannya?”
Runtuhnya Ruang Publik Rasional: Analisis Habermas
Jürgen Habermas dalam The Structural Transformation of the Public Sphere mendefinisikan ruang publik ideal sebagai arena diskursus rasional. Dalam ruang tersebut, argumen dinilai berdasarkan kekuatan logika, bukan kekuasaan atau popularitas.
Namun, ketika kebodohan terus direproduksi melalui media, politik, dan tokoh publik, ruang publik mengalami perubahan fungsi. Ia tidak lagi menjadi tempat pertukaran gagasan, melainkan panggung performansi.
Rasio kalah oleh retorika. Diskursus rasional tergantikan oleh dominasi wacana. Akibatnya, masyarakat tidak lagi mencari konsensus berdasarkan kebenaran, tetapi sekadar mengikuti suara terbanyak. Demokrasi kehilangan substansinya dan hanya menyisakan prosedur formal.
Dampak Sistemik: Dari Wacana Menjadi Kebijakan
Normalisasi kebodohan tidak berhenti pada level percakapan publik. Dampaknya merambah hingga ke ranah sistemik.
Kebijakan publik dapat disusun berdasarkan premis yang keliru tetapi populer. Pendidikan diarahkan untuk membentuk kepatuhan, bukan kemampuan berpikir kritis. Kritik dianggap subversif, sementara skeptisisme dipandang sebagai bentuk pembangkangan.
Dalam situasi seperti ini, masyarakat kehilangan imunitas terhadap propaganda. Mereka mudah digerakkan, sulit menerima koreksi, dan alergi terhadap keraguan.
Demokrasi pun berisiko berubah menjadi tirani mayoritas yang tidak berpikir. Yang berbahaya bukan sekadar orang bodoh, melainkan kebodohan yang merasa paling benar.
Jalan Keluar: Mengembalikan Otoritas Nalar dan Kritik
Solusi atas persoalan ini bukanlah sensor, melainkan penguatan disiplin intelektual.
Popper menawarkan konsep critical rationalism, yakni pandangan bahwa semua klaim harus terbuka terhadap kritik dan tidak ada gagasan yang kebal dari pengujian.
Habermas menambahkan bahwa diskursus yang sehat membutuhkan tiga syarat utama: kesetaraan peserta, keterbukaan akses, dan orientasi pada konsensus rasional.
Secara praktis, hal itu dapat diwujudkan melalui beberapa langkah berikut:
1.Memisahkan otoritas jabatan dari otoritas argumen. Jabatan tidak membuat sebuah pernyataan otomatis benar.
2.Menuntut bukti dan koherensi logis. Popularitas tidak dapat dijadikan pengganti validitas.
3.Membiasakan dissensus yang sehat. Keraguan merupakan awal dari proses berpikir, bukan tanda pembangkangan.
4.Menjadikan literasi kritis sebagai bagian penting dalam pendidikan. Tidak hanya membaca, tetapi juga mempertanyakan apa yang dibaca.
Penutup
Kebijaksanaan sejati tidak diukur dari seberapa sering ia diucapkan, melainkan dari seberapa kuat ia bertahan ketika diuji.
Masyarakat yang berhenti menguji dan hanya mengulang, sesungguhnya sedang menggali kubur bagi nalarnya sendiri. Jika bangsa ini ingin tetap waras, maka keberanian untuk bertanya harus terus dihidupkan.
Kebodohan yang diulang tidak akan pernah berubah menjadi kebijaksanaan. Ia hanya menjadi kebodohan yang semakin percaya diri. Dan itulah bentuk kebodohan yang paling berbahaya. (*)
