Oleh: Mayjend TNI (Purn.) Fulad, S.Sos, M.Si
Penasihat Militer RI untuk PBB (2017–2019)
dan Kandidat Doktor lmu Pertanian Unsoed
Pendahuluan
SETIAP bangsa pada akhirnya akan diuji bukan ketika keadaan tenang, melainkan ketika krisis datang bersamaan: perang, tekanan ekonomi, kegelisahan rakyat, dan menurunnya kepercayaan kepada pemerintah.
Dalam situasi seperti itu, ukuran kepemimpinan tidak lagi sekadar keberanian mengambil keputusan.
Pertanyaannya menjadi lebih mendasar: apakah sebuah negara mampu membayar harga dari keputusan strategisnya tanpa kehilangan ketahanan ekonomi, legitimasi politik, dan kepercayaan rakyat?
Amerika Serikat sedang menghadapi ujian semacam itu.
Perang dengan Iran yang bermula pada akhir Februari 2026 belum sepenuhnya menemukan jalan keluar. Ketegangan di Selat Hormuz masih mengganggu arus energi dunia.
Ancaman terhadap jalur pelayaran juga melebar ke kawasan Bab el-Mandeb. Pada saat yang sama, tekanan harga energi mulai menjadi persoalan politik domestik Amerika.
Reuters/Ipsos pada Agustus mencatat hanya 31 persen warga Amerika yang mendukung aksi militer terhadap Iran, sementara tingkat persetujuan terhadap kinerja Presiden Donald Trump berada pada 33 persen. Sebanyak 83 persen responden memperkirakan perang akan berlangsung dalam waktu yang panjang.
Angka-angka itu bukan sekadar statistik. Ia adalah sinyal bahwa perang yang panjang pada akhirnya akan kembali ke rumah: ke harga bensin, inflasi, anggaran negara, dan kepercayaan rakyat.
Di tengah tekanan tersebut, Trump kemudian menjanjikan apa yang disebutnya “Trump Dividend”, berupa pembayaran US$5.000 kepada setiap warga negara dewasa apabila Partai Republik berhasil mempertahankan kendali Kongres dalam pemilu sela.
Reuters melaporkan bahwa biaya kebijakan itu dapat mencapai lebih dari US$1 triliun dan masih membutuhkan dasar pembiayaan serta persetujuan legislatif.
Di sinilah persoalan kepemimpinan menjadi menarik.
Perang membutuhkan uang. Rakyat membutuhkan perlindungan. Politik membutuhkan legitimasi. Dan semuanya harus dibayar oleh negara.
Perang yang Berkepanjangan Adalah Beban Strategis
Perang tidak pernah berhenti pada medan tempur.
Ia bergerak ke pasar minyak, jalur perdagangan, anggaran pertahanan, nilai mata uang, biaya transportasi, harga pangan, bahkan ke psikologi masyarakat.
Selat Hormuz menjadi contoh nyata. Jalur itu merupakan salah satu titik paling strategis dalam perdagangan energi dunia. Ketika keamanan pelayaran terganggu, dampaknya segera menjalar ke harga minyak dan ekonomi global.
Pada 13 September, laporan terbaru Reuters menyebut kembali terjadinya serangan terhadap kapal di Selat Hormuz, sementara jalur tersebut masih menghadapi gangguan serius akibat konflik. Pada saat yang sama, jaringan pipa minyak Saudi yang menjadi jalur alternatif juga terganggu setelah serangan udara.
Di sisi lain, perkembangan di Yaman menambah persoalan. Kelompok Houthi yang bersekutu dengan Iran semakin mampu mengancam Bab el-Mandeb, jalur strategis yang menghubungkan Laut Merah dengan Teluk Aden. Dengan demikian, tekanan tidak lagi hanya berada di Hormuz, tetapi mulai membentuk rangkaian risiko dari Teluk Persia sampai Laut Merah.
Inilah wajah perang modern.
Satu konflik dapat menciptakan efek domino yang jauh melampaui batas geografis negara yang bertikai.
Karena itu, perang membutuhkan tujuan politik yang jelas, sasaran strategis yang terukur, kemampuan membayar biayanya, dan yang sering dilupakan: jalan keluar yang realistis.
Pertanyaan rakyat sederhana: Sampai kapan? Berapa biayanya? Dan apa hasil akhirnya?
Pertanyaan tersebut bukan tanda kelemahan. Justru merupakan bagian dari pertanggungjawaban demokratis.
“Trump Dividend”: Solusi Ekonomi Atau Janji Politik?
Dalam konteks inilah janji “Trump Dividend” harus dibaca secara hati-hati.
Trump menjanjikan US$5.000 kepada warga negara dewasa jika Partai Republik mempertahankan kendali Kongres. Secara politik, janji tersebut tentu menarik. Ketika masyarakat menghadapi tekanan biaya hidup, uang tunai langsung dapat memberikan harapan dan rasa lega.
Tetapi negara tidak boleh berhenti pada pertanyaan: berapa yang diterima rakyat?
Pertanyaan yang lebih penting adalah: dari mana uang itu berasal?
Jika jumlah penerima mencapai sekitar ratusan juta orang dewasa, total kebutuhan dapat menembus US$1 triliun. Itu bukan angka kecil. Itu adalah keputusan fiskal strategis.
Pemerintah Amerika belum memiliki mekanisme pembayaran tersebut sebagai program yang telah disahkan. Pembiayaannya pun masih menjadi persoalan yang harus dijelaskan, termasuk bagaimana penerimaan negara, tarif, investasi pemerintah, atau sumber lain dapat menopangnya.
Di sinilah prinsip dasar pemerintahan harus bekerja.
Uang negara bukan uang penguasa. Uang negara adalah amanah publik.
Karena itu, setiap kebijakan yang menggunakan sumber daya negara harus dapat dipertanggungjawabkan bukan hanya secara politik, tetapi juga secara fiskal dan moral.
Pemimpin yang kuat tidak membeli loyalitas rakyat. Ia membangun kepercayaan rakyat.
Perang dan Politik Tidak Boleh Saling Menyandera
Ada persoalan lain yang lebih dalam.
Ketika perang berlangsung bersamaan dengan tahun politik, selalu muncul godaan untuk menjadikan kebijakan luar negeri sebagai instrumen politik domestik.
Ini bukan hanya persoalan Amerika. Hampir semua negara demokratis menghadapi dilema yang sama.
Perang dapat meningkatkan popularitas ketika masyarakat merasa terancam. Tetapi perang juga dapat berubah menjadi beban ketika korban bertambah, biaya meningkat, dan tujuan akhirnya tidak jelas.
Karena itu, seorang pemimpin harus mampu memisahkan kepentingan nasional jangka panjang dari kepentingan elektoral jangka pendek.
Jika perang diteruskan karena kepentingan strategis, katakanlah secara jujur kepada rakyat.
Jika perang harus diakhiri karena biayanya terlalu besar, katakan pula secara terbuka.
Jangan menjadikan rakyat sebagai objek komunikasi politik.
Perkembangan terakhir menunjukkan betapa rumitnya persoalan itu. Iran dan Amerika masih menghadapi persoalan besar mengenai keamanan Selat Hormuz. Pembicaraan melalui Oman belum menghasilkan kesepakatan yang dapat segera menjamin pembukaan penuh jalur tersebut. Iran mengajukan sejumlah syarat, sementara Amerika dan negara-negara Teluk menolak beberapa tuntutan Teheran.
Artinya, perang belum benar-benar selesai. Dan semakin panjang sebuah perang, semakin mahal harga politiknya.
Ujian Sejati Kepemimpinan
Dalam krisis seperti ini, setidaknya ada tiga ujian kepemimpinan.
Pertama, ujian konsistensi.
Pemimpin harus mampu menjelaskan hubungan antara tujuan perang, kepentingan nasional, dan kehidupan rakyat sehari-hari.
Kedua, ujian keberanian fiskal.
Pemimpin harus berani mengatakan bahwa tidak semua keinginan dapat dipenuhi sekaligus. Pertahanan membutuhkan anggaran. Ekonomi membutuhkan stimulus. Rakyat membutuhkan bantuan. Tetapi semuanya mempunyai batas.
Ketiga, ujian moral.
Kekuasaan bukan sekadar kemampuan membuat keputusan. Kekuasaan adalah kesediaan menanggung konsekuensi dari keputusan tersebut.
Seorang pemimpin yang baik bukan orang yang selalu mampu menghadirkan kabar menyenangkan.
Kadang-kadang justru ia harus menyampaikan kabar yang pahit, tetapi benar.
Apa Pelajarannya Bagi Indonesia?
Indonesia tidak berada dalam posisi untuk menggurui Amerika. Tetapi Indonesia selalu dapat belajar dari pengalaman negara lain.
Pelajaran pertama adalah ketahanan pangan dan energi merupakan bagian dari pertahanan nasional.
Jika perang dapat mengganggu minyak, pupuk, pelayaran, perdagangan, dan rantai pasok, maka ketahanan ekonomi harus dibangun sejak masa damai.
Pelajaran kedua adalah politik luar negeri harus dihitung bersama kemampuan ekonomi dalam negeri.
Negara boleh memiliki posisi strategis di dunia, tetapi harus memiliki fondasi ekonomi yang mampu menopangnya.
Pelajaran ketiga adalah kepercayaan rakyat merupakan aset strategis negara.
Angkatan bersenjata membutuhkan kepercayaan rakyat. Pemerintah membutuhkan kepercayaan rakyat. Demokrasi membutuhkan kepercayaan rakyat.
Ketika kepercayaan itu hilang, kekuatan formal negara bisa tetap besar, tetapi daya tahannya mulai rapuh.
Karena itu, bagi Indonesia, membangun negara maju bukan hanya persoalan pertumbuhan ekonomi, hilirisasi, infrastruktur, atau teknologi.
Negara maju adalah negara yang mampu menjaga rakyatnya ketika dunia sedang tidak bersahabat.
Penutup
Perang pada akhirnya bukan hanya persoalan siapa yang menang di medan tempur.
Perang adalah ujian terhadap seluruh sistem negara: kepemimpinan, ekonomi, diplomasi, militer, moral, dan kepercayaan rakyat.
Amerika sedang memperlihatkan kepada dunia bahwa kekuatan militer yang besar sekalipun tidak membuat sebuah negara kebal terhadap biaya politik dan ekonomi dari perang yang berkepanjangan.
Selat Hormuz mengingatkan bahwa satu titik geografis dapat mengguncang pasar energi dunia. Bab el-Mandeb menunjukkan bahwa sebuah konflik regional dapat menjalar ke jalur perdagangan internasional. Dan “Trump Dividend” memperlihatkan bahwa ketika tekanan ekonomi bertemu tekanan politik, godaan untuk menawarkan solusi instan akan selalu muncul.
Tetapi bangsa yang matang tidak boleh hanya bertanya: berapa yang akan kami terima?
Bangsa yang matang harus bertanya pula: Siapa yang membayar? Sampai kapan? Dan apa akibatnya bagi generasi berikutnya?
Di situlah kepemimpinan diuji.
Pemimpin yang kuat bukan mereka yang paling keras berbicara tentang perang. Bukan pula mereka yang paling banyak menjanjikan uang.
Pemimpin yang kuat adalah mereka yang tahu kapan harus bertempur, untuk apa bertempur, berapa harga yang harus dibayar, dan kapan harus memilih jalan damai.
Sebab pada akhirnya, sejarah tidak hanya mencatat siapa yang memenangkan perang.
Sejarah juga akan bertanya: Apakah kekuasaan digunakan untuk menyelamatkan bangsa, atau bangsa justru digunakan untuk menyelamatkan kekuasaan?(*)
Bandung, September 2026
