Ketua PGRI Jateng Dr Muhdi di hadapan pengurus PGRI Bnjarnegara.
BANJARNEGARA, EDUKATOR–Ketua PGRI Jateng Dr. H. Muhdi, SH M.Hum menegaskan, perjalanan sejarah Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) tidak dapat dilepaskan dari perjuangan para tokohnya, termasuk mantan Ketua Umum PB PGRI, Sulistiyo, putra asli Banjarnegara. Sejauh ini, PGRI telah memainkan peran besar dalam memperjuangkan pendidikan, kesejahteraan guru, hingga lahirnya berbagai kebijakan strategis bagi tenaga pendidik.
Penegasan itu disampaikan saat menjadi narasumber pada kegiatan Penguatan Kapasitas Pengurus (PKP) PGRI Kabupaten Banjarnegara yang diikuti 116 pengurus di Rumah Guru PGRI Banjarnegara, Rabu (22/7/2026).
Hadir dalam kesempatan itu, jajaran pengurus PGRI Jateng, dan Wakl Keua I PGRI Banjarnegara Suwandi.
Wakil Ketua Komite I DPD RI ini juga menegaskan, anggota PGRI patut bangga menjadi bagian dari organisasi PGRI. Kebanggaan itu bukan semata karena memperoleh Tunjangan Profesi Guru (TPG), melainkan karena kiprah panjang PGRI dalam memperjuangkan nasib guru dan kemajuan pendidikan nasional.
“Sejak tahun 1912, guru sudah berorganisasi untuk tujuan besar, yaitu Indonesia merdeka. Bahkan sampai sekarang hanya PGRI yang memakai Republik Indonesia di belakang namanya,” ujar Muhdi.
Sulistiyo Tinggalkan Jejak Besar
Muhdi menegaskan, pendidikan merupakan jalan terbaik untuk mengubah kehidupan seseorang sekaligus menentukan masa depan bangsa. Menurutnya, kemerdekaan tidak akan bermakna apabila masyarakat belum menikmati kesejahteraan yang hanya dapat dicapai melalui pendidikan yang berkualitas.
Ia juga mengingatkan pentingnya mengenang jasa Sulistiyo dalam perjalanan PGRI setelah era Reformasi. Menurutnya, kepemimpinan Sulistiyo membawa organisasi guru terbesar di Indonesia itu semakin kuat, mandiri, dan bermartabat.
“Bicara sejarah PGRI bukan hanya di Solo seratus hari setelah kemerdekaan, tetapi juga harus melewati Banjarnegara karena perjuangan Pak Sulistiyo, putra asli Banjarnegara,” katanya.
Muhdi mengenang salah satu tonggak penting perjuangan PGRI yang dimotori Sulistiyo, yakni lahirnya Undang-Undang Guru dan Dosen (UUGD). Saat itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunda peringatan Hari Ulang Tahun PGRI pada Desember 2006 untuk mengumumkan pengesahan undang-undang tersebut.
“Semua itu terus kami kawal hingga lahir Tunjangan Profesi Guru, pengangkatan guru honorer, skema PPPK, sampai PPPK Paruh Waktu,” ungkapnya.
Seperti diketahui, Dr Sulistiyo, M.Pd. merupakan tokoh pendidikan asal Banjarnegara yang pernah menjabat sebagai Ketua PGRI Jawa Tengah sebelum akhirnya terpilih menjadi Ketua Umum Pengurus Besar (PB) PGRI untuk dua periode (2008-2013 dan 2013-2018). Ia juga menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia periode 2009-2014 dan 2014-2019.
Belau meninggal pada 14 Maret 2016 akibat insiden kebakaran di ruang terapi hiperbarik (Ruang Udara Bertekanan Tinggi/RUBT) RSAL Dr. Mintohardjo, Jakarta Pusat. Sulistiyo dimakamkan di tempat kelahirannya, Desa Kalitengah, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara.
Soroti Anggaran Pendidikan
Dalam kesempatan tersebut, Muhdi juga menilai perhatian negara terhadap sektor pendidikan masih perlu diperkuat. Menurutnya, meski pemerintah mengalokasikan sekitar 20 persen APBN 2026 atau sekitar Rp 757,8 triliun untuk fungsi pendidikan, pemanfaatannya belum sepenuhnya dirasakan langsung untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan karena tersebar ke berbagai program.
“Kalau betul anggaran pendidikan sekitar Rp 757,8 triliun itu benar-benar difokuskan untuk pendidikan, sekolah sampai perguruan tinggi bisa gratis,” tegas Muhdi. (Heni Purwono/Prs)
