Oleh: Mayjen TNI (Purn.) Fulad, S.Sos, M.Si
Penasihat Militer RI untuk PBB (2017–2019)
Pendahuluan
DUNIA saat ini tengah berubah dengan cepat. Pola persaingan antarnegara tidak lagi semata-mata mengandalkan kekuatan otot atau jumlah tank, tetapi lebih pada penguasaan data, teknologi drone, dan kecepatan beradaptasi.
Peristiwa perang antara Iran melawan AS dan Israel pada Februari 2026 menjadi momentum penting bagi kita semua. Bukan karena skala kerusakannya, melainkan karena cara perang itu berlangsung sangat berbeda dari ekspektasi kita selama ini. Sekitar 300 drone dan rudal murah mampu melumpuhkan sistem pertahanan yang tergolong paling mahal di dunia. Markas militer lumpuh akibat serangan siber, bukan karena bom. Opini publik pun diarahkan oleh hoaks, bahkan sebelum tembakan pertama dilepaskan.
Tentu ini bukan berarti TNI AD tidak mampu. Namun, sebagai bagian dari institusi yang saya cintai, saya merasa perlu mengajak kita semua bertanya secara jujur: jika besok kejadian serupa menimpa kita, apakah doktrin dan alutsista kita saat ini sudah cukup? Apakah kita masih akan mengandalkan tank dan semangat juang ’45 tanpa diimbangi penguasaan teknologi digital dan kesiapan siber?
Saya tidak bermaksud merendahkan. Saya hanya prihatin. Karena keterlambatan kita dalam membaca tanda-tanda zaman, pada akhirnya, bisa membahayakan nyawa prajurit-prajurit terbaik kita. Mari kita buka mata tanpa harus menghakimi diri sendiri.
Berhenti Obsesi Tank, Mulai Waras Melawan Swarm
Kita masih terbuai. Anggaran miliaran rupiah masih kita bakar untuk membeli tank berat, meriam, dan panser. Bagus untuk parade, tetapi tidak untuk perang masa depan.
Iran membuktikan bahwa satu drone kamikaze seharga Rp5 juta bisa membuat tank Leopard senilai Rp100 miliar menjadi peti mati berjalan. Iron Dome senilai Rp800 triliun pun kewalahan menghadapi “banjir nyamuk baja”.
Ini kritik saya yang tegas: jika TNI AD masih berpikir perang hanya soal siapa yang memiliki tank paling tebal, maka kita sedang menyiapkan prajurit untuk dibantai.
Yang dibutuhkan sekarang adalah jamming gun di setiap pos, radar anti-drone di setiap Kodam, serta ribuan prajurit Kostrad dan Kopassus yang mahir menerbangkan drone FPV rakitan anak bangsa. Yang diperlukan adalah perisai anti-drone, bukan sekadar baja anti-peluru.
Berhentilah bermimpi tentang perang ala Perang Dunia II. Musuh kita kelak tidak akan mengirim divisi tank. Mereka akan mengirim 10.000 drone dari dalam kontainer.
Markas Kita Lumpuh Lebih Dulu: Fakta, Bukan Fitnah
Inilah bagian yang paling menyakitkan. Perang Iran dimulai bukan dengan sirene, melainkan dengan layar hitam. Hacker mematikan listrik, rumah sakit, bank, dan sistem komunikasi.
Mari jujur. Seberapa kuat server Kodam kita? Jika data logistik dan gudang munisi dibobol peretas, bagaimana prajurit mendapatkan pasokan? Jika komunikasi radio dijamming, bagaimana seorang Dandim memberikan perintah?
Jangan hanya menyalahkan BSSN apabila suatu saat Kodam lumpuh. Itu juga tanggung jawab Pangdam. Keamanan siber bukan sekadar urusan teknologi informasi, melainkan urusan komando dan keselamatan prajurit.
Setiap Kodam harus memiliki Tim Siber AD. Latihan “Mati Lampu Digital” perlu dilaksanakan setiap enam bulan. Jika internet mati selama tiga hari, rantai komando harus tetap berjalan melalui radio HF, kurir, dan peta kertas. Jika itu tidak mampu dilakukan, berarti kita telah kalah sebelum perang dimulai.
Babinsa Kalah di Medsos, Kita Kalah di Papua
Saya melihat sendiri selama bertugas di PBB pada 2017–2019. Hoaks tentang “pasukan PBB memperkosa warga” lebih efektif menjatuhkan misi perdamaian dibanding satu batalyon musuh.
Di Papua, kelompok bersenjata telah unggul dalam ruang informasi. Sebagian besar “kemenangan” mereka bukan diperoleh dari baku tembak, melainkan dari video hoaks yang viral dan membentuk persepsi publik.
Ini kritik yang paling pahit. Kita memiliki Babinsa yang sangat baik dalam membangun komunikasi dengan masyarakat. Namun, mereka sering kali kalah menghadapi satu buzzer yang mengoperasikan banyak akun palsu.
Karena itu, sudah saatnya melahirkan “Cyber Babinsa”. Mereka perlu dibekali telepon pintar, powerbank, akses Starlink, dan kemampuan OSINT. Tugas mereka bukan hanya menjaga keamanan lingkungan, tetapi juga melindungi masyarakat dari manipulasi informasi.
Senjata Babinsa masa depan adalah SS2 di tangan kanan dan perangkat berisi data kebenaran di tangan kiri. Jika Babinsa kalah di grup WhatsApp desa, maka keberhasilan operasi di lapangan pun akan kehilangan maknanya.
Tuntutan Konkret Kepada Negara: Berhenti Bicara, Mulai Bekerja
Kritik tanpa solusi tidak ada gunanya. Sebagai mantan penasihat militer PBB, saya memahami bahwa kebijakan hanya akan bergerak jika ada target, angka, dan tenggat waktu yang jelas. Karena itu, ada tiga langkah yang harus diwujudkan pada 2026.
1. Alihkan 20 Persen Anggaran Untuk Perisai Anti-Drone Nasional
Hentikan pembelian alutsista yang hanya terlihat gagah saat parade. Alihkan 20 persen anggaran alutsista TNI AD periode 2026–2027 untuk radar frekuensi rendah, jamming gun, dan drone FPV produksi dalam negeri.
Kita harus mampu membanjiri musuh dengan drone kita sendiri sebelum mereka membanjiri kita.
2. Bentuk Komando Pertahanan Siber AD Setingkat Kostrad
Jangan lagi menempatkan urusan siber di bawah unit kecil yang minim anggaran dan personel. Bentuk Komando Pertahanan Siber AD dengan kewenangan yang kuat dan dukungan sumber daya yang memadai.
Tugas utamanya satu: menjaga keamanan data dan jaringan seluruh Kodam. Jika markas lumpuh, maka tidak ada komandan yang dapat berbuat banyak.
3. Sertifikasi 10.000 Cyber Babinsa Dalam Dua Tahun
Dalam waktu 24 bulan, 10.000 Babinsa terdepan harus lulus pelatihan dan sertifikasi kemampuan siber. Mereka harus mampu melakukan verifikasi hoaks, memanfaatkan OSINT, membuat konten klarifikasi singkat, dan mengoperasikan radio HF ketika internet terputus.
Negara harus mendukung mereka dengan perangkat yang memadai. Babinsa adalah firewall terakhir bangsa. Jangan biarkan mereka menghadapi ancaman era kecerdasan buatan hanya dengan peralatan masa lalu.
Penutup
Saya berbicara keras bukan karena membenci. Saya berbicara keras karena mencintai prajurit TNI AD. Saya tidak ingin mereka menjadi korban karena para pemimpinnya gagal membaca perubahan zaman.
Pengalaman saya di PBB mengajarkan satu hal: yang didengar dunia bukan pihak yang berteriak paling keras, melainkan pihak yang memiliki data paling akurat dan kemampuan beradaptasi paling cepat.
TNI AD Punya Dua Pilihan
Berubah: mengakui ketertinggalan, meninggalkan ego, melaksanakan langkah-langkah konkret, dan mencetak prajurit yang tidak hanya mahir menggunakan senjata, tetapi juga memahami teknologi dan kecerdasan buatan.
Mati Bersama Ego: mempertahankan doktrin lama, bangga pada parade tank, lalu terkejut ketika markas lumpuh, prajurit kehilangan orientasi, dan masyarakat terpengaruh disinformasi.
Indonesia tidak mencari perang. Namun, jika perang datang, TNI AD harus siap. Siap bukan hanya dengan baja, tetapi juga dengan otak, data, dan kecepatan beradaptasi.(*)
Jakarta, Mei 2026
