Oleh: Mayor Jenderal TNI (Purn.) Fulad, S.Sos, M.Si
Penasihat Militer RI untuk PBB 2017–2019
Pendahuluan
DARI Bandung, kota yang setengah abad silam menjadi mercusuar perlawanan terhadap kolonialisme, saya menulis refleksi ini. Bukan dengan amarah, melainkan dengan kekecewaan seorang prajurit yang pernah menyaksikan sendiri bagaimana panggung Dewan Keamanan PBB kerap berubah menjadi pentas sandiwara.
Saya masih ingat sebuah pengalaman yang membekas di ruang sidang PBB. Suatu sore, draf resolusi mengenai sanksi terhadap sebuah negara penghasil minyak tiba-tiba diubah total hanya dalam waktu 15 menit. Tidak ada bukti baru, tidak ada pelanggaran hak asasi manusia yang memburuk. Yang berubah hanyalah harga minyak mentah dunia yang pagi itu naik tiga dolar per barel.
Sejak saat itu saya belajar bahwa di panggung internasional, narasi adalah komoditas, sedangkan kebenaran sering kali menjadi korban pertama.
Beberapa hari lalu saya membaca sebuah ulasan singkat yang kembali mengusik kesadaran. Ulasan itu mengingatkan bahwa narasi-narasi besar seperti demokrasi, hak asasi manusia, pelucutan senjata, dan pemberantasan narkoba acap kali hanya menjadi kain sutra yang menutupi wajah perang yang sesungguhnya—wajah yang berlumuran darah dan berminyak. Melalui tulisan ini, saya mengajak pembaca membedah topeng tersebut bersama-sama.
Venezuela: Ketika Narkoba Hanya Alibi, Minyak adalah Fakta
Di permukaan, dunia disuguhi narasi tentang perlindungan rakyat dari geng narkoba dan penegakan demokrasi di Venezuela. Begitulah skenario yang dibangun Washington.
Namun, sebagai mantan pengamat militer di lingkungan PBB, saya terbiasa membaca peta, bukan sekadar mendengarkan narasi. Venezuela berdiri di atas cadangan minyak terbukti terbesar di dunia, lebih dari 300 miliar barel. Itu bukan sekadar angka statistik, melainkan sumber kehidupan bagi mesin industri modern.
Ketika sebuah negara memiliki “darah” sebanyak itu, ia hampir tidak pernah diberi kesempatan bernapas lega. Jika persoalannya benar-benar narkoba, mengapa negara-negara lain dengan masalah serupa tidak menerima perlakuan yang sama? Mengapa sanksi paling keras justru dijatuhkan kepada negara yang memiliki cadangan minyak terbesar?
Jawabannya mungkin pahit, tetapi sederhana. Persoalannya bukan narkoba, melainkan siapa yang menguasai keran minyak dunia.
Siang itu, di tengah hiruk-pikuk Bandung yang terik, saya semakin memahami bahwa perang abad ke-21 tidak selalu diawali letusan senjata. Perang sering kali dimulai melalui sanksi ekonomi dan narasi yang dipasarkan kepada media internasional.
Selat Hormuz: Loket Tol yang Diperebutkan dan Tragedi Kemanusiaan
Mari bergeser ke Timur Tengah. Panggungnya berbeda, tetapi lakonnya tetap sama.
Selama bertahun-tahun dunia dicekoki narasi bahwa Iran memperkaya uranium hingga 60 persen dan tinggal selangkah lagi membuat bom nuklir. Ketakutan itu diproduksi terus-menerus.
Namun, jika menyingkirkan kabut propaganda, Badan Energi Atom Internasional tidak pernah menemukan bukti bahwa material nuklir tersebut dipindahkan untuk dijadikan hulu ledak. Ketakutan itu lebih banyak dibangun daripada ditemukan.
Lalu Apa yang Sebenarnya Diperebutkan?
Jawabannya adalah Selat Hormuz, lorong laut sempit yang menjadi urat nadi perdagangan energi dunia. Sekitar 20 persen pasokan minyak global, atau sekitar 21 juta barel per hari, melintasi selat tersebut. Gangguan satu hari saja mampu mengguncang harga energi dunia.
Di sinilah muncul persoalan lain. Amerika Serikat disebut ingin mengenakan “biaya pengamanan” sebesar 20 persen dari nilai total kargo yang melintas. Setiap kapal tanker harus membayar mahal demi memperoleh rasa aman yang semestinya menjadi kepentingan bersama.
Sebaliknya, Iran bersama Oman mengusulkan pungutan sekitar 1 hingga 2 persen untuk pemeliharaan mercusuar dan keselamatan jalur pelayaran. Usulan itu jauh lebih kecil dan diklaim ditujukan untuk menjaga keselamatan navigasi.
Sebagai seorang jenderal yang terbiasa membaca gerak-gerik lawan, saya pun bertanya: siapa sebenarnya yang serakah? Siapa yang mengubah laut internasional menjadi loket tol pribadi? Pertanyaan itu menggema dari Bandung hingga berbagai belahan dunia.
Retaknya Hegemoni dan Bangkitnya David-David Modern
Apakah semua ini akan berujung pada Perang Dunia III?
Kemungkinan itu selalu ada, tetapi saya belum melihat tanda-tanda ke arah tersebut. Dunia sudah terlalu saling bergantung secara ekonomi sehingga perang total menjadi pilihan yang sangat mahal.
Yang lebih mungkin terjadi justru perubahan yang lebih senyap, tetapi jauh lebih besar: pergeseran keseimbangan kekuatan dunia.
Hegemoni Amerika Serikat di Timur Tengah perlahan mengalami erosi. Selama puluhan tahun negara-negara Teluk bergantung pada payung keamanan Washington. Namun perang-perang terakhir menunjukkan bahwa Iran, meski berada di bawah tekanan sanksi berat, tetap mampu bertahan dan memberikan respons militer yang diperhitungkan melalui kemampuan rudal dan drone.
Ketika “David” modern mampu menghadapi “Goliat”, negara-negara kecil lain pun mulai bertanya, mengapa mereka tidak membangun kemampuan pertahanannya sendiri.
Dampaknya akan meluas pada pasar senjata global maupun konfigurasi aliansi internasional. Amerika mungkin masih menjadi kekuatan besar, tetapi aura “tak terkalahkan” mulai mengalami retakan. Dalam politik internasional, sekali citra itu pecah, tidak mudah untuk memulihkannya.
Dari Bandung saya merenung, bukankah para pendiri bangsa pernah mengingatkan bahwa setiap hegemoni pada akhirnya akan runtuh ketika moralitas dikalahkan oleh keserakahan?
Penutup
Di tengah riuh perebutan minyak dan jalur pelayaran, saya selalu teringat pesan sederhana yang diwariskan para pendahulu bangsa: “Negara akan bertahan jika pangan tercukupi.”
Kalimat itu bukan sekadar slogan, melainkan doktrin bertahan hidup. Ketika harga energi melonjak akibat konflik di Hormuz, yang pertama kali merasakan dampaknya adalah petani karena pupuk semakin mahal, nelayan karena harga solar meningkat, dan ibu rumah tangga karena harga kebutuhan pokok ikut naik.
Pengalaman saya di PBB mengajarkan satu pelajaran penting: negara yang tidak mampu menjamin kebutuhan pangannya sendiri akan mudah menjadi pion dalam percaturan kekuasaan global.
Karena itu, kekuatan sejati suatu bangsa pada masa depan bukan lagi ditentukan oleh jumlah hulu ledak nuklir atau kapal induk yang dimiliki. Kekuatan sejati terletak pada kemampuan memberi makan rakyatnya sendiri. Kedaulatan pangan merupakan benteng terakhir sebuah peradaban.
Konflik-konflik hari ini menunjukkan bahwa hukum internasional dapat dibelokkan, narasi dapat diperjualbelikan, dan kedaulatan suatu negara dapat dikorbankan atas nama kepentingan nasional negara adidaya.
Kita tidak perlu ikut berperang, tetapi kita wajib belajar dari perang. Belajar bahwa ketergantungan adalah pintu masuk penjajahan dalam wajah baru. Belajar bahwa lumbung pangan jauh lebih strategis daripada gudang amunisi.
Dari Bandung, kota yang pernah mengguncang dunia melalui semangat antikolonialisme, saya menutup tulisan ini dengan doa seorang prajurit purnawirawan. Semoga perang segera berakhir. Semoga akal sehat dan keadilan mengalahkan keserakahan. Dan semoga suatu hari dunia kembali dipimpin oleh negarawan, bukan oleh spekulan.
Sebab ketika dunia dipimpin oleh spekulan, yang diperdagangkan bukan hanya minyak atau senjata, melainkan juga darah anak-anak bangsa, kedaulatan negara, dan masa depan peradaban.
Merdeka ! (*)
Bandung, Juli 2026
