*Dihadiri Peserta dari Lima Negara
Dari Kiri ke kanan, Ketua panitia penyelenggara ICOLGAS Prof. Dr. Aryuni Yulintianingsih, S.H., M.H, Dekan Fakultas Hukum Unsoed Prof. Dr. Riris Ardhanariswari, S.H., M.H, dan guru besar FH Unsoed Prof. Dr. Siti Kunarti, S.H., M.H. (Foto: Bayu Rizqi Sutanto/EDUKATOR)
PURWOKERTO, EDUKATOR–Perkembangan kecerdasan buatan (AI) yang semakin cepat membuka peluang sekaligus menghadirkan persoalan hukum baru. Kondisi tersebut mendorong Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (FH Unsoed) Purwokerto mempertemukan akademisi, peneliti, praktisi, dan pembuat kebijakan dari lima negara melalui The 4th International Conference on Law, Governance, and Social Justice (ICOLGAS) 2026.
Konferensi tingkat internasional tersebut akan berlangsung selama dua hari, Selasa-Rabu (15-16/9/2026).
Dekan Fakultas Hukum Unsoed, Prof. Dr. Riris Ardhanariswari, S.H., M.H., mengatakan, konferensi tersebut menjadi ruang untuk bertukar gagasan mengenai tantangan hukum akibat perkembangan teknologi dan perubahan lingkungan.
“Persoalan hukum tentunya perlu terus diadaptasi,” kata Riris Ardhanariswari kepada wartawan di Fakultas Hukum Unsoed Purwokerto, Senin (14/9/2026).
Dekan Fakultas Hukum Unsoed Prof. Dr. Riris Ardhanariswari, S.H., M.H. (Foto: Bayu Rizqi Sutanto/EDUKATOR)
AI Buka Peluang, Hadirkan Tantangan Hukum
ICOLGAS 2026 mengangkat tema “Governing the Future through Local Wisdom: Law, AI, and Community Environmental Resilience for the Sustainable Development Goals.” Tema tersebut menempatkan kearifan lokal sebagai sumber nilai dalam merancang hukum dan tata kelola masa depan.
Penyelenggaraan konferensi ini dilatarbelakangi perubahan cepat dalam teknologi informasi, khususnya AI, serta persoalan lingkungan yang semakin kompleks. AI membuka peluang untuk memperkuat pelayanan publik, akses terhadap keadilan, pendidikan, kesehatan, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
Namun, pemanfaatan AI juga memunculkan sejumlah persoalan hukum dan sosial. Di antaranya perlindungan hak asasi manusia, kesenjangan digital, akuntabilitas, serta transparansi dalam pengambilan keputusan.
Karena itu, hukum dituntut bekerja secara adaptif. Hukum tidak hanya diarahkan untuk mengawal inovasi, tetapi juga melindungi masyarakat dan memastikan pembangunan tetap berada dalam batas keberlanjutan.
Menurut Riris, perkembangan AI harus diimbangi kemampuan hukum untuk menyesuaikan diri. Konferensi tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai forum pertukaran gagasan, tetapi menghasilkan pemikiran yang relevan bagi masyarakat.
“Konferensi ini diharapkan menghasilkan gagasan yang relevan,” ujarnya.
Kearifan Lokal Jadi Pijakan Masa Depan
Tema ICOLGAS 2026 juga menempatkan kearifan lokal sebagai bagian penting dalam merancang tata kelola masa depan. Kemajuan teknologi dinilai perlu dipertemukan dengan pengalaman masyarakat, prinsip keadilan, dan pengetahuan ekologis yang berkembang di berbagai komunitas.
Pendekatan tersebut diharapkan dapat mendorong inovasi yang mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) tanpa mengabaikan kepentingan manusia dan lingkungan.
Pembahasan konferensi kemudian dijabarkan dalam empat subtema. Pertama, kebijakan, hukum, dan tata kelola untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, termasuk regulasi, kepatuhan, koordinasi kelembagaan, dan instrumen kebijakan pembangunan yang berorientasi pada keadilan.
Subtema kedua membahas ketahanan ekosistem, adaptasi perubahan iklim, dan keberlanjutan masyarakat. Pembahasan mencakup keanekaragaman hayati, pengelolaan sumber daya alam, ekonomi hijau, kearifan lokal, serta pengetahuan ekologis tradisional.
Subtema ketiga berfokus pada AI dan tata kelola data dalam sistem lingkungan. Isunya meliputi pemantauan lingkungan, pengelolaan data digital, pengelolaan sumber daya secara cerdas, serta aspek hukum, etika, dan akuntabilitas AI.
Sementara subtema keempat membuka ruang bagi pembahasan isu hukum lainnya, mulai dari hukum pidana, hukum perdata dan bisnis, hukum tata negara, hukum administrasi, hingga hukum internasional.
200 Peserta Hadir dari Lima Negara
Ketua panitia penyelenggara Prof. Dr. Aryuni Yulintianingsih, S.H., M.H. menambahkan, ICOLGAS 2026 diikuti sekitar 200 peserta dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia maupun luar negeri.
Ketua panitia The 4th International Conference on Law, Governance, and Social Justice (ICOLGAS) 2026, Prof. Dr. Aryuni Yulintianingsih, S.H., M.H. (Foto: Bayu Rizqi Sutanto/EDUKATOR)
Peserta tersebut berasal dari lima negara, yakni Malaysia, Indonesia, India, Australia, dan Jepang. Sementara itu, sebanyak 120 paper akan dipresentasikan dalam konferensi tersebut.
Para peserta berasal dari berbagai latar belakang, mulai akademisi, peneliti, praktisi hukum, pembuat kebijakan, hingga pemangku kepentingan. Keberagaman tersebut diharapkan memperkuat pertukaran gagasan lintas disiplin dan lintas negara.
Sesi pleno menghadirkan pembicara internasional, yakni Dr. Petra Mahy dari Melbourne Law School, The University of Melbourne, Australia; Associate Professor Hazmi Rusli dari Universiti Sains Islam Malaysia; dan Prof. Miyuki Tsuyuki dari Teikyo University, Jepang.
Sementara itu, perspektif nasional disampaikan Prof. Dr. Tedi Sudrajat, S.H., M.H. dari Unsoed, Dr. Parulian Paidi Aritonang, S.H., LL.M., MPP. dari Universitas Indonesia, serta Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M. dari Universitas Hasanuddin.
ICOLGAS Jadi Agenda Tiga Tahunan
ICOLGAS merupakan agenda internasional Fakultas Hukum Unsoed yang pertama kali diselenggarakan pada 2018. Konferensi kemudian berlanjut pada 2020 dan 2023, sebelum kembali digelar pada 2026.
Sejak penyelenggaraan kedua, ICOLGAS berkembang menjadi agenda internasional tiga tahunan Fakultas Hukum Unsoed. Forum tersebut secara konsisten mempertemukan akademisi, peneliti, praktisi, dan pembuat kebijakan dari berbagai negara.
Selain sesi pleno dan presentasi paper, rangkaian ICOLGAS 2026 juga mencakup kunjungan studi ke Nusakambangan. Kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi peserta untuk mengenal konteks hukum, sosial, dan lingkungan Indonesia secara lebih dekat.
Perkuat Jejaring Akademik Nasional-Internasional
Penyelenggaraan ICOLGAS 2026 mendapat dukungan Indonesia Financial Group (IFG) sebagai sponsor. Fakultas Hukum Unsoed juga menggandeng sejumlah mitra akademik, antara lain Universitas Indonesia, Universitas Hasanuddin, Universitas Islam Indonesia, Universiti Sains Islam Malaysia, Teikyo University, dan The University of Melbourne.
Kolaborasi tersebut diharapkan memperluas pertukaran pengetahuan sekaligus memperkuat jejaring akademik nasional dan internasional.
Melalui ICOLGAS 2026, Fakultas Hukum Unsoed mendorong agar perkembangan teknologi tetap berada dalam koridor hukum yang adil dan tata kelola yang bertanggung jawab. Kearifan masyarakat juga diharapkan tetap menjadi bagian penting dalam menjaga lingkungan.
Dengan pendekatan tersebut, transformasi menuju masyarakat digital diharapkan tidak hanya berorientasi pada kemajuan teknologi. Perubahan tersebut juga perlu memperhatikan kepentingan masyarakat, keadilan, kearifan lokal, dan keberlanjutan lingkungan.(Bayu Rizqi Sutanto/Prs)
