Oleh: Mayjen TNI (Purn) Fulad
Penasihat Militer RI untuk PBB (2017–2019)
DALAM doktrin militer mana pun di dunia, panglima tertinggi adalah jantung strategi perang. Ia merupakan simpul terakhir rantai komando, tempat keputusan final diambil. Namun, laporan yang beredar pada pertengahan April 2026 terkait konflik Iran versus Amerika Serikat justru membalik logika tersebut. Presiden Donald Trump disebut “dikucilkan” dari Situation Room Gedung Putih oleh staf militernya sendiri.
Bukan karena kudeta. Bukan karena makar. Namun, para jenderalnya menilai kehadirannya justru mengganggu operasi.
Sebagai seseorang yang pernah menjalani masa dinas di lapangan sekaligus di meja diplomasi PBB, saya tidak bisa menyembunyikan keprihatinan. Ini bukan sekadar soal perbedaan pendapat taktis, melainkan krisis kepercayaan yang sangat dalam antara unsur sipil dan militer di tengah perang terbuka.
Lebih Berbahaya dari Musuh
Pada 19 April 2026, The Wall Street Journal melaporkan bahwa para ajudan militer AS sengaja menjauhkan Presiden Trump dari Situation Room saat operasi penyelamatan pilot pesawat F-15 yang ditembak jatuh Iran tiga hari sebelumnya. Alasannya klasik, tetapi mengerikan: “ketidaksabarannya tidak akan membantu.”
Klaim ini tidak berdiri sendiri. France 24 dan CNN, dalam laporan terpisah pada 20 April 2026, mengonfirmasi bahwa para pejabat militer AS khawatir perilaku Presiden yang mudah berubah dan ledakan amarahnya akan membahayakan misi penyelamatan. Sumber-sumber tersebut bahkan menyebutkan bahwa Trump berteriak kepada stafnya selama berjam-jam.
Dalam bahasa militer yang halus, tindakan menjauhkan panglima dari ruang komando berarti satu hal: komandan justru dianggap sebagai risiko operasional.
Bayangkan kontradiksi ini. Seorang panglima tertinggi seharusnya menjadi force multiplier atau pengganda kekuatan. Namun, dalam kasus ini Presiden AS justru dipandang sebagai liability, beban yang membahayakan nyawa prajuritnya sendiri.
Saya pernah bertugas di medan konflik. Saya memahami beratnya tekanan. Namun ketika para perwira lapangan lebih memilih mematikan akses panglima demi menyelamatkan misi, itu menjadi pertanda bahwa struktur komando telah membusuk dari puncaknya.
Tidak berhenti di situ. Di luar tembok Gedung Putih, Presiden Trump juga melontarkan berbagai klaim kontradiktif yang dengan mudah dipatahkan oleh data intelijen Pentagon maupun pernyataan resmi Iran.
Ia mengatakan Iran “setuju dengan segalanya”, tetapi Iran langsung membantah. Ia menyebut angkatan laut Iran “hancur total”, sementara intelijen AS melaporkan hal sebaliknya. Ia juga mengatakan Paus mengizinkan Iran memiliki senjata nuklir, padahal hal itu tidak pernah terjadi. Bahkan, ia mengklaim bahwa J.D. Vance sedang dalam perjalanan ke Pakistan, padahal keberangkatan tersebut baru dijadwalkan keesokan harinya.
Saya tidak ingin terjebak pada kata-kata kasar. Namun dalam bahasa militer yang jujur, pola ini tidak bisa disebut sekadar salah ucap atau kekhilafan. Ini adalah disinformasi komando, yaitu pola ketika panglima tertinggi berulang kali menyampaikan klaim yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
Dalam perang modern, informasi adalah amunisi. Ketika panglima tertinggi menyebarkan informasi yang salah, bahkan mengenai fakta paling mendasar sekalipun, ia tidak hanya membingungkan rakyatnya sendiri, tetapi juga memberi senjata informasi kepada musuh untuk meruntuhkan kredibilitas negaranya di mata dunia.
Iran dengan mudah dapat berkata kepada dunia: “Lihat, presiden mereka bahkan tidak tahu apa yang terjadi di medan tempurnya sendiri.”
Menghormati Lawan, Tetap pada Pendirian
Saya sepenuhnya sadar bahwa para pendukung Presiden Trump akan berargumen bahwa ia adalah pemimpin disruptif yang berani melawan birokrasi militer yang lamban dan korup. Saya menghormati argumen tersebut. Dalam banyak kasus, guncangan terhadap birokrasi memang diperlukan.
Namun, dalam urusan komando perang, disrupsi tidak boleh mengorbankan akurasi intelijen dan keselamatan prajurit. Ada batas tegas ketika inovasi berubah menjadi bahaya. Saat seorang panglima tertinggi tidak lagi dipercaya oleh jenderal-jenderalnya sendiri untuk berada di ruang komando, kita tidak sedang membicarakan gaya kepemimpinan yang berbeda, melainkan kegagalan fungsi komando.
Konflik Sipil-Militer yang Berbahaya
Saya bukan pendukung partai mana pun di Amerika. Saya adalah seorang tentara yang telah pensiun. Namun sepanjang karier saya, saya diajarkan bahwa hubungan sipil-militer yang sehat adalah fondasi demokrasi mana pun.
Apa yang terjadi di Washington saat ini bukanlah hubungan yang sehat. Ini adalah civil-military gap dalam bentuk paling akut yang pernah saya lihat, bahkan dalam catatan aliansi NATO sekalipun.
Ketika para jenderal lebih memilih mengunci panglima dari ruang komando, sementara panglima lebih sibuk membangun narasi di media sosial daripada membaca laporan intelijen, maka yang kalah bukan Demokrat atau Republik. Yang kalah adalah disiplin komando dan nyawa prajurit Amerika yang bertempur di Timur Tengah.
Peringatan untuk Indonesia dan Dunia
Saya menulis opini ini bukan karena membenci Donald Trump. Saya menulisnya karena Indonesia dan dunia harus belajar dari keruntuhan etika kepemimpinan semacam ini.
Kita boleh memiliki presiden yang keras. Kita boleh memiliki presiden yang kontroversial. Namun kita tidak boleh memiliki panglima tertinggi yang tidak bisa dipercaya kata-katanya, dijauhi oleh staf militernya sendiri dalam operasi perang, serta lebih membahayakan pasukannya daripada musuh di seberang sana.
Sebagai bangsa yang pernah mengalami krisis kepemimpinan di masa lalu, terutama pada pergantian kekuasaan yang tidak selalu mulus, Indonesia harus belajar: jangan biarkan siapa pun yang menjadi panglima tertinggi justru menjadi sumber bahaya terbesar bagi prajuritnya sendiri.
Karena ketika komando rusak dari puncak, yang mati di lapangan adalah anak buah kita. Bukan politisi di balik meja kayu mahoni. Bukan para staf di ruang ber-AC. Melainkan para prajurit muda yang hanya menjalankan sumpah setia kepada bangsa dan pemimpinnya.
Jika Amerika Serikat, dengan doktrin militer terbaik dan sistem check and balance yang matang, bisa mengalami krisis seperti ini, maka negara mana pun bisa mengalaminya.
Penutup
Saya menutup opini ini dengan kegelisahan seorang pensiunan yang pernah melihat sendiri bagaimana keretakan rantai komando dapat merenggut nyawa. Apa yang terjadi di Gedung Putih bukan sekadar anomali taktis, melainkan kegagalan sistemik: seorang panglima yang justru menjadi force divider, pemecah kekuatan di saat negaranya membutuhkan persatuan komando.
Untuk Indonesia, pesan saya sederhana: jangan biarkan sistem kita menoleransi pemimpin yang tidak layak memegang komando hanya karena ia kuat secara politik. Sebab, yang membayar harga tertinggi adalah prajurit muda di garis terdepan yang gugur bukan karena musuh, tetapi karena panglimanya sendiri telah menjadi sumber bahaya.
Pada akhirnya, musuh terbesar sebuah bangsa bukanlah rudal hipersonik atau jet tempur siluman. Musuh terbesar adalah pemimpin yang terus bertahan ketika seluruh rantai komando dan akal sehat telah berbisik: ia lebih berbahaya dari musuh.(*)
Cisaranten – Bandung, 24 April 2026
