Oleh: Tukijo,S.Pd.M.Pd
Mahasiswa S3 Ilmu Pendidikan Bahasa
Universitas Negeri Semarang
PENDIDIKAN sering kali digembar-gemborkan sebagai “paspor menuju masa depan.” Namun, jika kita melihat realitas di lapangan, paspor tersebut sering kali tampak kusam, penuh coretan revisi, dan terjebak dalam birokrasi yang melelahkan.
Di tengah hiruk-pikuk janji politik dan perubahan kurikulum yang silih berganti, kualitas pendidikan kita seolah sedang dipertaruhkan di atas meja judi yang tidak pernah memenangkan pemainnya.
Persoalan utama yang menyelimuti dunia pendidikan kita bukanlah kurangnya pembicaraan, melainkan narasi yang berputar-putar di tempat yang sama.
Diskursus mengenai pendidikan sering kali berakhir menjadi debat kusir yang elitis, jauh dari bau keringat ruang kelas di pelosok negeri. Kita terjebak dalam labirin retorika yang canggih, namun gagal menyentuh substansi fundamental tentang bagaimana seorang anak manusia seharusnya belajar.
Setiap kali terjadi pergantian kepemimpinan, jargon baru pun lahir. Transformasi, digitalisasi, hingga kemerdekaan belajar menjadi kata kunci yang memenuhi ruang publik.
Sayangnya, perubahan istilah ini sering kali hanya menjadi kosmetik bagi masalah struktural yang sudah berkarat. Kita seolah-olah sedang mengecat pagar rumah yang fondasinya sudah mulai goyah oleh rayap ketimpangan.
Kualitas pendidikan tidak bisa hanya diukur dari megahnya gedung sekolah atau canggihnya perangkat tablet di tangan siswa. Inti dari pendidikan adalah interaksi antara guru dan murid dalam proses dialektika ilmu pengetahuan. Ketika guru masih dipusingkan oleh beban administrasi yang mencekik dan gaji yang tidak manusiawi, bagaimana mungkin kita menuntut kualitas yang melangit?
Kurikulum Hanya Alat Bantu
Di sisi lain, kurikulum sering kali dianggap sebagai “obat ajaib” bagi segala penyakit bangsa. Padahal, kurikulum hanyalah alat bantu. Terlalu sering kita mengganti alat sebelum si pengguna sempat memahami cara kerjanya. Akibatnya, baik guru maupun siswa menjadi subjek eksperimen dari kebijakan yang sering kali lahir dari menara gading tanpa riset lapangan yang mendalam.
Diskursus mengenai standar nasional versus fleksibilitas daerah juga menjadi perdebatan yang tak pernah usai. Di satu sisi, standarisasi diperlukan untuk menjaga kualitas minimal.
Namun di sisi lain, standarisasi yang kaku sering kali membunuh kreativitas dan mengabaikan kearifan lokal. Kita seolah dipaksa menggunakan satu ukuran baju untuk semua bentuk tubuh yang berbeda-beda.
Pendidikan kita saat ini juga menghadapi tantangan besar berupa komersialisasi. Gelar akademik sering kali dianggap sebagai komoditas yang bisa dibeli, bukan sebagai representasi dari kapasitas intelektual.
Ketika institusi pendidikan lebih mementingkan profit daripada proses, maka kualitas akan menjadi korban pertama yang dikorbankan di altar kapitalisme pendidikan.
Ketimpangan Akses Pendidikan
Ketimpangan akses pendidikan antara wilayah urban dan rural tetap menjadi luka menganga. Sementara siswa di kota besar sudah berbicara tentang kecerdasan buatan, siswa di pedalaman masih harus bertaruh nyawa menyeberangi sungai demi mencapai sekolah yang atapnya bocor.
Diskursus tentang modernisasi pendidikan akan terdengar sangat hambar di telinga mereka yang masih berjuang untuk sekadar mendapatkan buku bacaan.
Masalah literasi juga menjadi momok yang tak kunjung teratasi. Kita sering membanggakan angka melek huruf yang tinggi, namun menutup mata pada kenyataan bahwa kemampuan memahami bacaan masyarakat kita masih berada di level yang mengkhawatirkan. Membaca hanya menjadi aktivitas mekanis, bukan aktivitas berpikir kritis.
Dunia kerja pun mulai mengeluhkan kesenjangan antara apa yang diajarkan di sekolah dengan apa yang dibutuhkan di lapangan. Lulusan pendidikan formal sering kali dianggap sebagai “produk setengah jadi” yang gagap menghadapi realitas profesional. Sinkronisasi antara dunia pendidikan dan industri sering kali hanya berakhir di atas kertas nota kesepahaman yang berdebu.
Lalu, mengapa diskursus ini tak pernah berhasil membawa perubahan signifikan? Salah satu alasannya adalah karena pendidikan sering kali dijadikan alat politik jangka pendek. Kebijakan pendidikan sering kali dirancang untuk memberikan hasil instan yang terlihat bagus dalam laporan statistik, bukan untuk membangun fondasi peradaban jangka panjang yang mungkin hasilnya baru terlihat dua dekade mendatang.
Budaya Kerja Formalistik dan Feodal
Selain itu, adanya resistensi terhadap perubahan di dalam tubuh birokrasi pendidikan itu sendiri turut menghambat kemajuan. Budaya kerja yang formalistik dan feodal membuat inovasi-inovasi segar dari bawah sering kali terbentur oleh tembok prosedur yang kaku. Kita membutuhkan keberanian untuk merombak mentalitas “asal bapak senang” di lingkungan pendidikan.
Peran orang tua dan masyarakat juga tidak bisa diabaikan. Sering kali, masyarakat melihat sekolah sebagai bengkel tempat menitipkan anak untuk diperbaiki.
Ada pemisahan tanggung jawab yang tajam antara pendidikan di rumah dan di sekolah. Padahal, kualitas pendidikan adalah hasil dari ekosistem yang saling mendukung, bukan kerja satu pihak saja.
Teknologi, yang digadang-gadang sebagai penyelamat, ternyata juga membawa tantangan baru. Digital divide atau jurang digital semakin memperlebar jarak antara si kaya dan si pun miskin.
Tanpa dibarengi dengan peningkatan literasi digital bagi guru dan murid, teknologi hanya akan menjadi distraksi mahal yang tidak memberikan nilai tambah pada kualitas pembelajaran.
Profesi Guru sebagai Pilihan Terakhir
Kita juga perlu mengkritisi cara kita mengapresiasi guru. Selama profesi guru masih dianggap sebagai pilihan terakhir bagi mereka yang tidak diterima di profesi lain, kualitas pendidikan kita akan terus dipertaruhkan.
Menjadi guru seharusnya adalah panggilan intelektual yang didukung oleh sistem penghargaan yang bermartabat.
Diskursus yang tak pernah berhasil ini sering kali karena kita takut membicarakan hal yang paling pahit: kegagalan sistemik. Kita lebih senang membicarakan keberhasilan segelintir siswa di ajang olimpiade internasional daripada membicarakan jutaan siswa lainnya yang bahkan kesulitan mengerjakan soal matematika dasar.
Pendidikan yang berkualitas seharusnya mampu melahirkan manusia yang memiliki integritas dan empati, bukan sekadar mesin penjawab soal ujian. Namun, sistem evaluasi kita yang masih sangat terfokus pada angka-angka kognitif membuat pembentukan karakter sering kali hanya menjadi catatan kaki dalam raport.
Sudah saatnya kita berhenti memperlakukan pendidikan sebagai proyek yang memiliki masa berlaku. Pendidikan adalah sebuah proses berkelanjutan yang membutuhkan konsistensi, bukan sekadar eksperimen kebijakan yang berganti tiap lima tahun. Kita butuh konsensus nasional yang melampaui kepentingan partai atau golongan.
Masa depan bangsa ini sedang dipertaruhkan di ruang-ruang kelas yang sunyi dari pemikiran kritis. Jika kita terus membiarkan diskursus pendidikan terjebak dalam lingkaran setan retorika, maka kita sebenarnya sedang merencanakan kegagalan massal bagi generasi mendatang. Pertaruhannya terlalu besar untuk sekadar dijadikan bahan debat yang tak berujung.
Akhirnya, kualitas pendidikan hanya akan tercapai jika kita memiliki kejujuran untuk mengakui kekurangan dan keberanian untuk melakukan revolusi mental di seluruh lini.
Tanpa itu, pendidikan hanya akan menjadi ritual tahunan yang memboroskan anggaran negara tanpa pernah benar-benar mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanat konstitusi.(*)
