Ilustrasi AI
SEMARANG, EDUKATOR — Tema Hari Pendidikan Nasional 2026 menegaskan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga menjadi kunci menghadirkan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas. Dengan semangat itu, berbagai upaya strategis terus didorong untuk menjawab tantangan pendidikan di daerah.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Dr. Sadimin, M.Eng mengatakan, tema Hardiknas 2026 “Menguatkan Partisipasi Semesta Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua”, menjadi pijakan dalam memperkuat ekosistem pendidikan yang inklusif, adaptif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Dr. Sadimin, M.Eng
“Pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi seluruh elemen masyarakat, termasuk keluarga,” ujarnya ketika dihubungi di Semarang, Jumat (1/5/2026)
Tantangan Akses dan Pemerataan
Sadimin mengungkapkan, sejumlah persoalan masih menjadi perhatian, seperti wilayah kecamatan yang belum memiliki akses pendidikan menengah (blankspot), tingginya angka putus sekolah, serta kasus kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.
Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sepanjang 2025 mengalokasikan anggaran signifikan. Sebanyak Rp98 miliar lebih digunakan untuk peningkatan sarana prasarana pendidikan, meliputi rehabilitasi ruang kelas, pengadaan teknologi informasi, penggantian mebel, hingga peremajaan alat praktik SMK.
Selain itu, program pendidikan gratis untuk SMK negeri boarding dan semi-boarding mencapai Rp563 miliar, pembangunan 10 unit sekolah baru sekitar Rp38,8 miliar, serta pembiayaan berbagai program bantuan pendidikan yang totalnya lebih dari Rp2,6 triliun.
Pemerintah juga menyalurkan hibah kepada 1.071 satuan pendidikan swasta sebagai bentuk sinergi lintas sektor. Sementara itu, kuota jalur afirmasi sebanyak 5.004 kursi baru terisi sekitar 47,76 persen atau sekitar 2.390 siswa.
Pendidikan dan Tantangan Masa Depan
Menurut Sadimin, pendidikan ke depan harus mampu menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa meninggalkan karakter bangsa, seperti gotong royong, toleransi, dan kecintaan terhadap tanah air.
“Pendidikan harus membekali peserta didik dengan keterampilan abad ke-21 dan penguasaan teknologi informasi,” katanya. Ia menambahkan, pemerataan mutu, akses, dan tata kelola pendidikan tetap menjadi pekerjaan berkelanjutan. “Motivasi yang besar akan mengalahkan setiap hambatan,” tegasnya.
Transformasi Digital di Sekolah
Di tingkat satuan pendidikan, Kepala SMA Negeri 1 Cepu, Dr. Jerry Puspitasari, menyatakan dukungan terhadap percepatan perbaikan sekolah dan bantuan sarana dari Presiden Prabowo Subianto.
Kepala SMA Negeri 1 Cepu, Dr. Jerry Puspitasari
Ia menyoroti pemanfaatan Papan Interaktif Digital sebagai sarana menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif, kreatif, dan efektif. Selain itu, penguatan jaringan internet serta peningkatan kapasitas guru menjadi prioritas agar ekosistem pendidikan tetap adaptif.
“Sinergi antara pemerintah pusat dan sekolah diharapkan mampu mencetak generasi unggul yang cakap digital dan tetap memiliki nilai kebangsaan yang kuat,” ujarnya.
Wajib Belajar 13 Tahun
Dari Wonosobo, Dr. Yunina Resmi Prananta M.Pd menyampaikan bahwa kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun menjadi langkah penting dalam penguatan pendidikan nasional, mencakup satu tahun PAUD dan 12 tahun pendidikan dasar hingga menengah.
Dr. Yunina Resmi Prananta
Ia juga menyoroti penerapan Kurikulum Merdeka berbasis pembelajaran mendalam (deep learning), Tes Kompetensi Akademik sebagai alat pemetaan mutu sekolah, serta peningkatan kesejahteraan guru melalui percepatan sertifikasi dan kenaikan tunjangan.
“Pemerataan pendidikan berkualitas dan penguatan riset serta teknologi sangat penting untuk mencetak sumber daya manusia yang kompetitif secara global,” katanya.
Peran Strategis PAUD dan Keluarga
Sementara itu, Ketua Paguyuban TK Negeri Pembina Jawa Tengah, Siti Komarini, menekankan pentingnya pendidikan karakter sejak usia dini.
Ia mengapresiasi peningkatan insentif guru non-ASN, namun menilai keterlibatan orang tua masih perlu diperkuat. “Nilai sopan santun dan kemandirian yang diajarkan di sekolah sering tidak berlanjut di rumah,” ujarnya.
Ketua Paguyuban TK Negeri Pembina Jawa Tengah, Siti Komarini
Menurutnya, pengaruh penggunaan gawai turut memengaruhi perilaku anak yang cenderung agresif dan kurang mandiri. Oleh karena itu, sinergi antara sekolah dan keluarga menjadi faktor penting dalam membentuk karakter anak.
Dengan refleksi Hardiknas 2026, seluruh pemangku kepentingan diharapkan terus berinovasi dan memperkuat kolaborasi guna mewujudkan pendidikan bermutu yang merata, sekaligus menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. (Purwanto/Prs)
