Mayjend TNI (Purn.) Fulad, S.Sos, M.Si
Penasihat Militer RI untuk PBB (2017–2019)
dan Kandidat Doktor lmu Pertanian Unsoed
Pendahuluan
SEJARAH sebuah bangsa tidak selalu mencatat kekalahan akibat invasi militer asing. Ada bangsa yang kehilangan kedaulatannya karena ketergantungan ekonomi, konflik politik, penguasaan teknologi oleh kekuatan lain, bahkan karena kerusakan institusi negaranya sendiri.
Indonesia pernah mengalami prahara ideologi pada 1965 dan prahara ekonomi-politik pada 1998. Dua peristiwa tersebut merupakan pelajaran sejarah bahwa ancaman terhadap eksistensi bangsa dapat muncul dari dalam, ketika kekuasaan kehilangan kendali, institusi menyimpang dari mandat konstitusi, dan kepentingan nasional dikalahkan oleh kepentingan kelompok.
Kini, Indonesia memasuki lingkungan strategis yang berbeda. Persaingan geopolitik, perang teknologi, operasi intelijen, perebutan informasi, ketergantungan digital, dan kompetisi pengaruh global telah menciptakan medan ancaman yang semakin kompleks.
Perang tidak selalu hadir melalui kekuatan senjata. Ia dapat berlangsung melalui penguasaan data, manipulasi informasi, infiltrasi institusi, tekanan ekonomi, dan pengendalian teknologi strategis.
Dalam konteks inilah gagasan Prahara Ketiga menemukan relevansinya. Dugaan penyalahgunaan teknologi pengawasan dan penyadapan oleh oknum aparat, apabila terbukti, tidak boleh dipandang semata-mata sebagai persoalan teknis, pelanggaran prosedur, atau konflik antarkelompok dalam kekuasaan. Persoalan tersebut menyentuh sesuatu yang jauh lebih mendasar: integritas institusi, supremasi hukum, dan kedaulatan negara.
Kita perlu membedakan secara tegas antara kewenangan negara untuk melindungi keamanan nasional dan penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan di luar mandat negara. Sebab, ketika instrumen negara kehilangan orientasi konstitusionalnya, ancaman tidak lagi semata-mata datang dari luar. Ancaman justru dapat tumbuh dari dalam sistem kekuasaan itu sendiri.
Ketika Kekuasaan Kehilangan Batas Konstitusional
Kekuasaan merupakan instrumen untuk menjalankan amanah rakyat, bukan hak istimewa yang dapat digunakan tanpa batas. Setiap kewenangan negara harus memiliki dasar hukum, tujuan yang sah, batas penggunaan, dan pertanggungjawaban yang jelas.
Penyadapan dan pengawasan elektronik merupakan bagian dari instrumen strategis negara. Dalam kondisi tertentu, keduanya diperlukan untuk menghadapi kejahatan serius, ancaman keamanan, dan kepentingan nasional. Namun, kewenangan tersebut harus tunduk pada prinsip legalitas, kebutuhan, proporsionalitas, dan pengawasan yang efektif.
Persoalan menjadi sangat serius apabila teknologi tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi, intimidasi, persaingan politik, atau pengamanan kekuasaan. Jika terbukti, tindakan semacam itu bukan sekadar penyimpangan administratif. Ia merupakan pengkhianatan terhadap tujuan pemberian kewenangan negara.
Ada prinsip mendasar yang tidak boleh dilupakan: negara dibentuk untuk melindungi rakyat, bukan untuk menjadikan rakyat sebagai objek ketakutan akibat penyalahgunaan kekuasaan.
Di sinilah kualitas sebuah negara diuji. Bukan hanya dari kemampuan mengendalikan masyarakat, melainkan dari kemampuannya mengendalikan pejabat, institusi, dan seluruh instrumen kekuasaannya agar tetap berada dalam koridor konstitusi.
Menelusuri Rantai Kekuasaan dan Tanggung Jawab Komando
Dalam menghadapi dugaan penyalahgunaan kewenangan, pemeriksaan tidak boleh berhenti pada pelaksana teknis. Negara harus menelusuri seluruh rantai pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban.
Siapa yang memberikan perintah? Atas dasar hukum apa? Siapa yang memberikan otorisasi? Untuk tujuan apa teknologi digunakan? Siapa yang mengawasi? Apakah terdapat pihak yang memperoleh manfaat dari tindakan tersebut?
Pertanyaan-pertanyaan itu harus dijawab berdasarkan bukti yang dapat diuji secara hukum.
Pengalaman panjang dalam tugas militer mengajarkan bahwa disiplin komando merupakan fondasi kekuatan organisasi. Namun, disiplin komando tidak berarti pembenaran terhadap setiap perintah. Kewenangan memberikan perintah harus berjalan seiring dengan tanggung jawab hukum dan moral atas keputusan yang diambil.
Prinsip ini berlaku bagi seluruh institusi negara. Tidak boleh ada pejabat yang berlindung di balik bawahan, dan tidak boleh ada pelaksana yang dipaksa menanggung seluruh kesalahan ketika keputusan berasal dari tingkat yang lebih tinggi.
Karena itu, pemeriksaan harus menjangkau pemberi perintah, pelaksana, pengambil keputusan, serta pengawas sesuai bukti dan tanggung jawab masing-masing. Tidak boleh ada kekebalan karena jabatan, tetapi juga tidak boleh ada penghukuman berdasarkan prasangka.
Negara yang berwibawa bukan negara yang mampu melindungi pejabatnya dari hukum, melainkan negara yang mampu memastikan bahwa setiap pejabat tunduk kepada hukum.
Empat Pilar Kedaulatan yang Sedang Diuji
Prahara Ketiga harus dibaca melalui empat pilar kedaulatan yang saling berkaitan.
Pertama, Kedaulatan Hukum.
Tidak boleh ada kekuasaan yang berdiri di atas hukum. Penggunaan instrumen pengawasan harus memiliki dasar hukum, otorisasi yang sah, batas kewenangan, dan mekanisme pengawasan independen. Tanpa supremasi hukum, kekuasaan berpotensi berubah menjadi ancaman bagi rakyat yang seharusnya dilindunginya.
Kedua, Kedaulatan Institusi.
Institusi negara harus setia kepada konstitusi dan kepentingan nasional, bukan kepada individu, kelompok, ataupun kepentingan politik sesaat. TNI, Polri, intelijen, dan lembaga negara lainnya harus menjaga profesionalisme, integritas, serta independensi pelaksanaan tugas sesuai mandat masing-masing.
Loyalitas tertinggi aparat negara adalah kepada bangsa, negara, dan konstitusi, bukan kepada kepentingan personal.
Ketiga, Kedaulatan Digital dan Teknologi.
Pada abad ke-21, data dan teknologi telah menjadi sumber kekuatan strategis. Negara yang tidak mampu melindungi sistem informasi, komunikasi, dan infrastruktur digitalnya akan menghadapi kerentanan serius.
Indonesia tidak cukup menjadi pengguna teknologi. Kita harus menguasai kemampuan pengembangan, pengamanan, audit, dan pengendalian teknologi strategis.
Kemandirian digital merupakan bagian dari pertahanan nasional.
Keempat, Kedaulatan Politik.
Demokrasi hanya dapat berkembang apabila seluruh proses politik berlangsung secara adil, konstitusional, dan bebas dari intimidasi. Instrumen negara tidak boleh digunakan untuk memenangkan kelompok tertentu, melemahkan lawan politik, atau memanipulasi kehendak rakyat.
Negara harus berdiri di atas semua kepentingan politik. Aparat harus menjaga konstitusi, bukan menjadi bagian dari perebutan kekuasaan.
Keempat pilar ini tidak dapat dipisahkan. Ketika salah satunya melemah, keseluruhan bangunan kedaulatan ikut terancam.
Kepemimpinan Nasional: Berani Mengungkap Kebenaran
Dalam situasi seperti ini, kepemimpinan nasional diuji bukan dari kemampuan mempertahankan pejabat atau membela institusi secara membabi buta, melainkan dari keberanian menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan siapa pun.
Pemimpin harus mampu menjaga stabilitas tanpa mengorbankan keadilan, menjaga institusi tanpa menutupi kesalahan, serta menegakkan hukum tanpa menjadikannya alat pertarungan politik.
Pengalaman bertugas di dalam negeri dan dalam forum internasional, termasuk sebagai Penasihat Militer RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York pada 2017–2019, memberikan satu pelajaran penting: kredibilitas sebuah negara tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer, kemampuan ekonomi, dan pengaruh diplomatik. Kredibilitas juga ditentukan oleh konsistensi menjalankan hukum, menjaga kepercayaan publik, dan menghormati prinsip-prinsip konstitusional.
Dalam hubungan internasional, kepercayaan merupakan modal strategis. Negara yang tidak mampu menjaga integritas institusinya sendiri akan menghadapi persoalan dalam membangun kepercayaan di luar negeri.
Karena itu, penyelesaian persoalan ini harus dilakukan secara objektif, independen, transparan dalam batas yang dibenarkan hukum, dan tidak tebang pilih. Tidak boleh ada intervensi yang menghalangi pengungkapan kebenaran.
Kepemimpinan yang kuat bukan kepemimpinan yang tidak pernah dikoreksi, melainkan kepemimpinan yang berani mengoreksi dirinya demi menyelamatkan kepentingan bangsa.
Lima Agenda Strategis Penyelamatan Kedaulatan
Untuk mencegah Prahara Ketiga berkembang menjadi persoalan kebangsaan yang lebih besar, diperlukan langkah konkret dan sistematis.
Pertama, Audit Independen terhadap Seluruh Teknologi Pengawasan Negara.
Audit harus mencakup legalitas pengadaan, otorisasi penggunaan, akses pengguna, penyimpanan data, serta pencatatan aktivitas. Hasil pemeriksaan harus menjadi dasar evaluasi dan pertanggungjawaban.
Kedua, Membangun Mekanisme Pengawasan Berlapis.
Penggunaan teknologi pengawasan harus didasarkan pada persetujuan yang sah, pembatasan tujuan dan waktu, rekam jejak digital yang tidak dapat dimanipulasi, serta pengawasan internal dan eksternal yang efektif.
Ketiga, Memperkuat Kemandirian Teknologi Strategis.
Pemerintah perlu membangun kemampuan nasional dalam penguasaan perangkat, keamanan siber, perlindungan data, dan pengembangan sumber daya manusia. Ketergantungan teknologi yang tidak dapat diaudit merupakan kerentanan terhadap kedaulatan.
Keempat, Menegakkan Akuntabilitas Komando dan Kelembagaan.
Setiap pejabat harus mempertanggungjawabkan kewenangannya. Tidak boleh ada ruang bagi penyalahgunaan perintah, pengaburan tanggung jawab, ataupun perlindungan berdasarkan kedudukan.
Kelima, Membangun Kembali Kepercayaan Rakyat.
Kepercayaan publik tidak dapat diperoleh melalui pencitraan dan pernyataan resmi semata. Ia harus dibangun melalui integritas, keterbukaan yang bertanggung jawab, keadilan, dan keberanian melakukan pembenahan.
Kelima agenda tersebut harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi ketahanan nasional. Sebab, pertahanan negara yang kuat tidak cukup hanya memiliki senjata modern dan aparat profesional. Ia juga membutuhkan institusi yang bersih, kepemimpinan yang berintegritas, serta rakyat yang percaya kepada negaranya.
Penutup
Prahara Ketiga bukan ajakan untuk mencurigai seluruh institusi negara, apalagi melemahkan aparat yang telah mengabdikan hidupnya kepada bangsa. Sebaliknya, ini merupakan peringatan agar negara tidak kehilangan arah ketika menghadapi ujian dari dalam.
Kita harus menjaga institusi, tetapi tidak boleh menutupi kesalahan. Kita harus menghormati aparat, tetapi tidak boleh membenarkan penyalahgunaan kewenangan. Kita harus menjaga stabilitas, tetapi tidak boleh mengorbankan hukum dan keadilan.
Indonesia membutuhkan institusi yang kuat, pemimpin yang berintegritas, aparat yang profesional, serta sistem pengawasan yang mampu mencegah kekuasaan menyimpang dari mandat konstitusi.
Sejarah 1965 dan 1998 telah memberikan peringatan mahal. Jangan sampai bangsa ini kembali membayar harga yang lebih besar karena gagal melakukan koreksi ketika tanda-tanda persoalan mulai terlihat.
Menghadapi Prahara Ketiga, kita tidak cukup hanya bertanya siapa yang salah. Kita harus berani membenahi sistem, memperkuat institusi, menjaga kedaulatan teknologi, dan memastikan bahwa seluruh kekuasaan negara tetap berada di bawah kendali konstitusi.
Pada akhirnya, kekuatan sebuah bangsa bukan terletak pada besarnya kekuasaan yang dimiliki, melainkan pada kemampuannya menggunakan kekuasaan secara benar dan bertanggung jawab.
Negara harus lebih besar daripada kekuasaan. Konstitusi harus lebih tinggi daripada jabatan. Kepentingan nasional harus lebih utama daripada kepentingan kelompok. Dan kedaulatan rakyat tidak boleh dikalahkan oleh siapa pun yang memegang kekuasaan.
Sebab, ancaman terbesar bagi sebuah negara bukan hanya ketika musuh berhasil menembus pertahanannya, melainkan ketika negara kehilangan kemampuan untuk mengendalikan kekuasaannya sendiri.
Di situlah Prahara Ketiga sesungguhnya harus kita cegah.(*)
Akademi Militer – Magelang, November 2026
