Oleh: Priyanto, S.Pd.I, M.Pd.I
Kepala Bidang Pembinaan SMP
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga
Gedung sekolah yang megah tidak menjamin murid mampu memahami bacaan, memilah informasi yang benar, atau menyampaikan pendapat dengan alasan yang kuat. Jika pembelajaran tidak berubah, revitalisasi sekolah berisiko hanya memperbaiki tempat anak belajar, tanpa memastikan kemampuan berpikir mereka ikut berkembang. Di tengah banjir informasi digital dan kemudahan memperoleh jawaban melalui kecerdasan buatan, membangun nalar literasi justru menjadi pekerjaan mendasar yang tidak boleh tertinggal dalam agenda revitalisasi pendidikan.
Revitalisasi satuan pendidikan karena itu perlu melampaui urusan infrastruktur. Ruang belajar yang layak memang merupakan prasyarat penting, tetapi bukan tujuan akhir. Pertanyaan mendasarnya ialah apa yang berubah dalam pembelajaran setelah fasilitas diperbaiki. Apakah murid semakin mampu memahami teks, menghubungkan informasi, menyampaikan alasan, dan menggunakan pengetahuan untuk memecahkan persoalan?
Jika pertanyaan itu tidak menjadi bagian dari evaluasi, revitalisasi berisiko berhenti pada perubahan yang kasatmata, sementara perubahan paling mendasar dalam diri murid berjalan tanpa arah yang jelas.
Membaca Data, Bukan Sekadar Angka
Tantangan tersebut perlu dilihat melalui data pendidikan. Publikasi Kabupaten Purbalingga Dalam Angka 2026 mencatat Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs turun dari 82,99 persen pada 2024 menjadi 74,45 persen pada 2025. Perubahan ini memerlukan penelusuran lebih lanjut. APM mengukur partisipasi penduduk usia sekolah pada jenjang yang sesuai, bukan kemampuan membaca. Karena itu, penurunannya tidak dapat langsung disimpulkan sebagai peningkatan angka putus sekolah.
Sementara itu, rekap Tes Kemampuan Akademik (TKA) SMP di Purbalingga terhadap 11.073 peserta mencatat rerata Bahasa Indonesia sebesar 68,96 dan Matematika 44,24. Angka tersebut berada di atas rerata pembanding Jawa Tengah dan nasional dalam rekap yang sama. Meski demikian, nilai rata-rata tidak menunjukkan seluruh variasi kemampuan murid. Hasil TKA juga tidak identik dengan indikator literasi membaca dalam Asesmen Nasional.
Kehati-hatian membaca data sama pentingnya dengan keberanian menggunakannya. Angka bukan sekadar bahan laporan atau dasar untuk menyatakan keberhasilan. Data seharusnya menuntun sekolah mengenali kebutuhan murid, menentukan prioritas pembelajaran, dan menguji apakah langkah perbaikan benar-benar berdampak.
Dari Kecakapan Digital Menuju Kecakapan Bernalar
Anak-anak kini hidup di tengah kelimpahan informasi. Mereka dapat menemukan jawaban melalui mesin pencari, media sosial, atau kecerdasan buatan dalam hitungan detik. Namun, menemukan jawaban tidak selalu berarti memahami persoalan. Cepat mengakses informasi juga tidak otomatis membuat seseorang mampu membedakan fakta dari opini, mengenali sumber yang dapat dipercaya, atau menilai apakah sebuah kesimpulan didukung bukti.
Di sinilah nalar literasi menjadi penting. Literasi bukan hanya kemampuan membaca kata dan menjawab pertanyaan. Literasi mencakup kemampuan membangun makna, menghubungkan gagasan, memeriksa sumber, dan mempertimbangkan bukti sebelum mengambil kesimpulan.
Murid perlu dibiasakan tidak hanya bertanya, “Apa isi bacaan ini?”, tetapi juga, “Apa alasan penulis?”, “Bukti apa yang mendukungnya?”, dan “Adakah penjelasan lain yang masuk akal?” Pertanyaan semacam ini mengubah membaca dari kegiatan menerima informasi menjadi latihan berpikir.
Kemampuan tersebut tidak hanya diperlukan dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Dalam sains, murid perlu membaca data dan menarik kesimpulan. Dalam ilmu sosial, mereka harus memahami konteks dan membandingkan perspektif. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka perlu menilai informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Dengan demikian, literasi merupakan fondasi lintas mata pelajaran sekaligus bagian dari pembentukan warga yang bertanggung jawab.
Guru Tidak Cukup Mengajarkan Teks
Perubahan nalar literasi menuntut perubahan praktik mengajar. Guru Bahasa Indonesia tidak cukup mengajarkan ejaan, struktur kalimat, jenis teks, dan unsur karya sastra sebagai materi yang harus dihafalkan. Murid perlu memperoleh kesempatan membaca kritis, berdiskusi, menulis, menyunting, dan mempertahankan gagasan dengan alasan yang dapat diuji.
Mereka dapat diminta membandingkan dua berita tentang peristiwa yang sama, menyusun laporan pengamatan, atau menulis tanggapan terhadap persoalan di lingkungan sekitar. Guru kemudian membimbing mereka membedakan fakta dan pendapat, memperbaiki argumen, serta memeriksa ketepatan informasi.
Praktik semacam ini tidak harus menunggu tersedianya teknologi canggih. Yang diperlukan ialah rancangan pembelajaran yang tepat, bahan bacaan yang relevan, pertanyaan yang mendorong penalaran, dan umpan balik yang membantu murid berkembang.
Kekayaan lokal juga dapat menjadi sumber belajar. Di Purbalingga dan wilayah Banyumasan, bahasa Ngapak menyimpan cerita, ungkapan, humor, dan kearifan masyarakat. Murid dapat mendokumentasikan cerita rakyat, mewawancarai tokoh setempat, atau menulis cerita pendek berlatar kehidupan daerah. Melalui kegiatan tersebut, mereka belajar mengolah pengalaman menjadi tulisan sekaligus mengembangkan kemampuan berbahasa Indonesia sesuai konteks.
Bahasa daerah dan bahasa Indonesia bukan dua pilihan yang saling meniadakan. Pendidikan dapat menjaga akar budaya sekaligus memperluas cakrawala anak.
MGMP Harus Menghasilkan Perubahan di Kelas
Perubahan pembelajaran tidak bisa dibebankan kepada guru secara individual. Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) perlu menjadi ruang kerja profesional untuk menganalisis hasil asesmen, mengembangkan bahan ajar, menguji strategi pembelajaran, dan mengevaluasi hasilnya.
Kerja sama dengan Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah dapat memperkuat pengembangan bahasa dan sastra. Namun, keberhasilan kolaborasi tidak cukup diukur dari terselenggaranya seminar atau banyaknya peserta yang hadir. Ukuran yang lebih penting adalah tindak lanjutnya di sekolah.
MGMP dapat memilih satu prioritas sesuai kebutuhan, misalnya pendampingan menulis cerita pendek, klinik jurnalistik murid, atau latihan membaca kritis terhadap informasi digital. Guru menerapkan kegiatan tersebut, mengamati perkembangan murid, lalu membahas hasilnya bersama. Jika pendekatan yang digunakan belum efektif, strategi pembelajaran perlu diperbaiki.
Pemerintah daerah dapat memperkuat proses ini melalui pendampingan sekolah, penyediaan bahan bacaan, dan kemitraan dengan perpustakaan, perguruan tinggi, serta komunitas literasi. Hasil asesmen dan Rapor Pendidikan perlu diterjemahkan menjadi tindakan pembelajaran, bukan berhenti sebagai dokumen evaluasi.
Pada akhirnya, gedung sekolah dan nalar literasi bukan dua agenda yang harus dipertentangkan. Infrastruktur menyediakan lingkungan belajar, sedangkan pembelajaran bermutu mengubah lingkungan itu menjadi kesempatan untuk tumbuh. Keberhasilan pembangunan pendidikan tidak cukup ditandai oleh bangunan yang selesai, tetapi juga oleh kemampuan murid yang berkembang.
Gedung sekolah bisa berdiri megah, ruang kelas bisa dilengkapi teknologi, dan laporan pembangunan bisa menunjukkan angka keberhasilan. Namun, semua itu kehilangan makna jika murid tetap kesulitan memahami bacaan, mudah percaya pada informasi yang keliru, dan tidak mampu menyampaikan gagasan dengan alasan yang masuk akal.
Pendidikan tidak boleh berhenti pada membangun gedung, tetapi harus berlanjut pada membangun nalar. Sebab, ukuran keberhasilan revitalisasi bukan sekadar seberapa banyak fasilitas diperbaiki, melainkan seberapa jauh kemampuan murid berkembang. Gedung yang megah tidak otomatis melahirkan generasi yang cerdas, kritis, dan tangguh. Tanpa pembelajaran yang menghidupkan nalar, sekolah berisiko hanya menjadi tempat murid datang, duduk, dan pulang tanpa sungguh-sungguh bertumbuh.
Pada akhirnya, pekerjaan terbesar revitalisasi pendidikan bukanlah mendirikan bangunan yang dapat dilihat hari ini, melainkan menumbuhkan kemampuan berpikir yang menentukan masa depan. Sebab, gedung sekolah mungkin menjadi warisan pembangunan, tetapi nalar muridlah yang akan menentukan arah kemajuan bangsa.
