SD Negeri Pekauman di Desa Pekauman, Kecamatan Madukara, Banjarnegara, dulunya merupakan Sekolah Rakyat bernama SR VI Madukara. (Foto: Dokumentasi TACB Banjarnegara/EDUKATOR)
BANJARNEGARA, EDUKATOR–Di tengah program pembangunan Sekolah Rakyat yang kini digencarkan pemerintah pada era Presiden Prabowo Subianto, Banjarnegara ternyata telah memiliki Sekolah Rakyat sejak lebih dari satu abad lalu. Bangunan bekas SR VI Madukara yang kini menjadi SD Negeri Pekauman di Desa Pekauman, Kecamatan Madukara–berdiri tahun 1912– sedang dikaji untuk ditetapkan sebagai cagar budaya, karena menyimpan jejak penting sejarah pendidikan di Indonesia.
Ciri khas bangunan sekolah yang dibuat pada masa kolonial, yang kini masih digunakan untuk SD Negeri Pekauman, Madukara, Banjarnegara. (Foto: Dokumentasi TACB Banjarnegara/EDUKATOR)
Menariknya, nama “SR VI” menunjukkan bahwa sekolah tersebut merupakan Sekolah Rakyat dengan masa pendidikan enam tahun, sistem pendidikan dasar yang berlaku pada awal kemerdekaan sebelum kemudian berganti menjadi Sekolah Dasar (SD).
Kajian lapangan dilakukan Ketua Umum Yayasan Sahabat Muda Indonesia (YSMI), Heni Purwono, bersama Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kabupaten Banjarnegara pada Senin (6/7/2026).
Ketua Umum Yayasan Sahabat Muda Indonesia (YSMI), Heni Purwono didampingi Kepala SD Negeri Pekauman Mufariatun sedang meneliti buku induk berusia puluhan tahun lalu. (Foto: Dokumentasi TACB Banjarnegara/EDUKATOR)
“Kajian lapangan ini menjadi bagian dari upaya mendokumentasikan dan melestarikan warisan sejarah pendidikan di Kabupaten Banjarnegara,” katanya kepada EDUKATOR.
Ditemukan Buku Induk Tahun 1949
Heni Purwono mengungkapkan, salah satu temuan penting dalam kajian tersebut adalah buku induk sekolah yang mencatat aktivitas pendidikan sejak 1949, tidak lama setelah Indonesia memasuki masa akhir Perang Kemerdekaan.
Buku induk SR VI Madukara.(Foto: Dokumentasi TACB Banjarnegara/EDUKATOR)
Dalam buku induk tercatat seorang siswa bernama Partijah, anak dari Santawirja, petani di Desa Limbangan Kecamatan Madukara, masuk pada 10 September 1949 .”Ini menjadi bukti sekolah sudah beroperasi pada masa awal Indonesia memasuki suasana damai,” ujarnya.
Buku induk SR VI Madukara.(Foto: Dokumentasi TACB Banjarnegara/EDUKATOR)
Berdiri Sejak 1912
Menurut Heni, berdasarkan Surat Penyerahan Tanah tahun 1983, bangunan sekolah tersebut telah berdiri sejak 1912. Dari bentuk arsitekturnya, bangunan itu diperkirakan sezaman dengan SD Negeri 1 Kecepit, Kecamatan Punggelan, Banjarnegara, yang juga merupakan bangunan sekolah peninggalan awal abad ke-20.
Ia menilai keberadaan SR VI Madukara menjadi menarik karena diduga merupakan bagian dari jaringan Sekolah Rakyat di wilayah Madukara pada masa kolonial. Namun, hingga kini hanya bangunan tersebut yang masih bertahan dalam kondisi relatif utuh.
Heni juga mempertanyakan keberadaan sekolah-sekolah rakyat lain di wilayah Madukara. “Kalau ini SR VI Madukara, sekolah serupa di Madukara lainnya di mana? Mengapa yang masih tersisa utuh bangunannya hanya di sini,” katanya.
Sistem Pendidikan Enam Tahun
Pada masa Hindia Belanda, Sekolah Rakyat atau Volkschool pada awalnya hanya memiliki masa pendidikan tiga tahun. Sistem itu kemudian diubah menjadi Sekolah Rakyat enam tahun pada masa pendudukan Jepang dan tetap dipertahankan pemerintah Indonesia setelah kemerdekaan.
Karena itu, penyebutan SR VI pada bangunan di Madukara bukan menunjukkan nomor urut sekolah, melainkan jenjang pendidikan dasar selama enam tahun yang kelak berkembang menjadi sistem Sekolah Dasar (SD).
Empat Buku Induk, Tiga Lemari Kuno dan Tiga Kursi Tua
Selain bangunan utama, tim juga menemukan sejumlah benda bersejarah berupa empat buku induk sekolah, tiga lemari kuno, dan tiga kursi tua yang dinilai memiliki nilai penting dalam sejarah pendidikan Banjarnegara.
“Ini merupakan aset sejarah pendidikan yang sangat berharga. Buku induk akan kami koordinasikan dengan Disarpus agar didigitalisasi dan dirawat,” kata Heni.
Ia berharap bangunan beserta benda-benda bersejarah tersebut segera ditetapkan sebagai cagar budaya agar memperoleh perlindungan dan pelestarian secara berkelanjutan.
Kajian tersebut merupakan bagian dari program Pembahasan, Pengkajian, Dokumentasi, dan Sosialisasi (Mbah Kaki Doso) Cagar Budaya Banjarnegara yang dilaksanakan YSMI dengan dukungan Kementerian Kebudayaan melalui Program Dana Indonesia Raya yang dikelola Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Tahun 2025.
Hasil kajian nantinya akan diserahkan kepada TACB Kabupaten Banjarnegara untuk mempercepat proses penetapan sebagai cagar budaya.
Mulai Rusak
Kepala SD Negeri Pekauman Madukara, Mufariatun, berharap kajian tersebut dapat mendorong perhatian pemerintah terhadap kondisi bangunan sekolah yang mulai mengalami kerusakan.
Bangunan bekas SR VI Banjarnegara yang kini bernama SD Negeri Pekauman, Madukara sudah mulai rusak, karena dimakan umur. (Foto: Dokumentasi TACB Banjarnegara/EDUKATOR)
“Kami mendukung penetapan sebagai cagar budaya. Beberapa bagian tembok sudah rusak dan perlu perbaikan,” ujarnya.
Bupati Mendukung Upaya Pelestarian Bangunan Bersejarah
Bupati Banjarnegara Amalia Desiana menyatakan dukungannya terhadap pelestarian bangunan bersejarah, khususnya yang berada di lingkungan pendidikan.
“Ini aset yang luar biasa. Harus kita jaga dan rawat. Jangan sampai ada cagar budaya yang terbengkalai,” tegas Amalia.
Apabila ditetapkan sebagai cagar budaya, bekas SR VI Madukara akan menjadi salah satu saksi penting perjalanan pendidikan di Banjarnegara, melengkapi keberadaan SD Negeri 1 Kecepit, Kecamatan Punggelan, sebagai sekolah bersejarah yang masih bertahan hingga kini.
Keberadaan kedua bangunan tersebut memperlihatkan bahwa Banjarnegara telah memiliki tradisi pendidikan dasar sejak awal abad ke-20, jauh sebelum program Sekolah Rakyat kembali dihidupkan oleh pemerintah pada masa sekarang. (Heni Purwono/Prs)
